Harakatuna.com. Yerusalem – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menolak kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang ditujukan untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, termasuk penghentian ketegangan di Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (15/6/2026), dan menjadi respons resmi pertama dari pejabat Israel terhadap perkembangan perundingan tersebut.
Melalui pernyataan yang diunggah di saluran Telegram pribadinya, Ben Gvir menegaskan bahwa Israel tidak menganggap dirinya terikat dengan kesepakatan yang dimediasi Washington dan Teheran. “Kesepakatan Trump tidak mengikat kami. Kami bukan pihak dalam kesepakatan ini dan itu tidak menjamin keamanan kami,” kata Ben Gvir.
Politikus sayap kanan tersebut juga menyatakan penolakannya terhadap penghentian operasi militer Israel di Lebanon. Menurutnya, Israel tidak boleh menerima penyelesaian yang tidak mencakup pembubaran kelompok Hizbullah. “Kita tidak boleh menerima apa pun selain pembubaran Hizbullah. Kita juga tidak boleh mundur satu inci pun dari wilayah yang telah direbut dan dibersihkan oleh tentara kita,” ujarnya.
Pernyataan Ben Gvir muncul ketika proses menuju kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran disebut telah memasuki tahap akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya menghentikan konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan di kawasan Timur Tengah.
Namun, dinamika di lapangan masih menjadi tantangan. Serangan udara Israel ke wilayah pinggiran selatan Beirut pada Ahad (14/6/2026) disebut memicu ketegangan baru dan memunculkan pertanyaan dari pihak Iran mengenai keberlanjutan proses diplomasi.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf turut mempertanyakan efektivitas komitmen Amerika Serikat apabila ketegangan di kawasan masih terus berlangsung. Menurut Ghalibaf, apabila komitmen yang telah dibangun tidak dapat dijalankan secara konsisten, maka ruang untuk melanjutkan pembicaraan damai menjadi semakin terbatas.
Di sisi lain, pemerintah Israel tetap menegaskan bahwa keputusan terkait keamanan nasional akan ditentukan berdasarkan kepentingan strategis negaranya sendiri, terlepas dari arah diplomasi yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran.
Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa meskipun jalur diplomatik mulai terbuka, sejumlah persoalan utama di kawasan—termasuk konflik di Lebanon dan posisi terhadap Hizbullah—masih menjadi titik perdebatan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Leave a Comment