Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Islamabad – Pakistan berencana meluncurkan operasi nasional baru untuk membasmi kelompok militan Islamic state (ISIS), kata komisi keamanan nasional pada Jumat (7/4/2023).
Seorang analis mengatakan, seperti dilansir Reuters (8/4), operasi itu juga akan berfungsi sebagai dalih bagi pemerintah untuk menunda pemilihan provinsi yang dijadwalkan bulan depan.
Pakistan berada dalam bahaya gagal bayar atas utangnya, dengan program bailout Dana Moneter Internasional terhenti sejak November, sementara pertempuran politik yang memar berkecamuk antara pemerintah dan mantan Perdana Menteri Imran Khan.
Terakhir kali mereka meluncurkan operasi habis-habisan melawan militan Islam adalah pada 2014, dan merugikan negara miliaran dolar dan mengakibatkan lebih dari satu juta orang mengungsi dan ratusan orang terbunuh.
“Pertemuan itu sepakat untuk meluncurkan operasi komprehensif habis-habisan dengan seluruh bangsa dan pemerintah, yang akan membebaskan negara dari ancaman terorisme dengan semangat dan tekad baru,” kata komite keamanan dalam sebuah pernyataan.
Pakistan, sebuah negara bersenjata nuklir dengan rakyat berjumlah 220 juta, telah menyaksikan peningkatan serangan oleh militan ISIS dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah negosiasi dengan kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan gagal tahun lalu.
Tahun ini, kelompok tersebut dan faksi-faksinya melancarkan gelombang serangan termasuk bom bunuh diri di sebuah masjid di kota barat laut Peshawar yang menewaskan lebih dari 100 orang, sebagian besar polisi.
Komisi Keamanan tersebut mengatakan mereka menggelar sebuah rapat, Jumat, yang diketuai oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh para pemimpin militer negara itu, dan membentuk sebuah komisi untuk membuat rekomendasi terkait detail operasi anti-militan dalam dua minggu.
Rapat tersebut diselenggarakan Sharif sehari setelah dia dan sekutunya mengadakan pemungutan suara parlemen untuk menolak perintah Mahkamah Agung untuk mengadakan pemilihan provinsi bulan depan.
Pemerintah telah menyatakan bahwa situasi keamanan yang memburuk berarti pemilihan provinsi harus ditunda.
“Operasi telah berlangsung… tetapi pernyataan ini akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengatakan tidak dapat mengadakan pemilu di tengah operasi di seluruh negeri,” Zahid Hussain, seorang penulis buku tentang militansi di Pakistan, kepada Reuters.
Pengadilan telah menolak argumen pemerintah, tetapi pernyataan komisi keamanan, Jumat, membawa serta dukungan utama militer Pakistan yang kuat.
“Ini adalah pernyataan yang dibuat dengan sangat cerdas. Mereka (pemerintah) mendapat dukungan militer tanpa militer memberikan pernyataan politik apa pun,” tambah Hussain.
Militer Pakistan telah memerintah negara itu selama lebih dari 30 tahun dari 75 tahun sejarahnya dan terus memegang kekuasaan yang sangat besar.
Juru bicara pemerintah dan militer tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
