Harakatuna.com. Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri memperkuat soliditas organisasi sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ancaman radikalisme digital.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat (15/5/2026). Menurut Bamsoet, keberadaan KBPP Polri sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki akar kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan semakin relevan di tengah dinamika global dan perkembangan ancaman nonkonvensional.
“KBPP Polri harus tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu merawat persatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjadi jembatan antara rakyat dengan institusi negara,” ujar Bamsoet dalam keterangannya.
Ketua MPR RI periode 2019–2024 itu menilai tantangan keamanan nasional saat ini tidak lagi hanya berbentuk konflik fisik, melainkan telah berkembang ke ranah digital, seperti penyebaran paham radikalisme melalui media sosial, hoaks yang memecah belah masyarakat, hingga meningkatnya praktik premanisme yang mengganggu stabilitas sosial dan investasi.
Ia menegaskan, keamanan nasional tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat negara, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai kebangsaan. “Keamanan nasional tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat negara. Dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang aktif, terorganisir, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” katanya.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya peran KBPP Polri dalam menjangkau generasi muda, terutama di tengah bonus demografi Indonesia dan derasnya arus informasi digital. Menurut dia, tanpa pembinaan yang tepat, ruang digital dapat menjadi sarana subur penyebaran intoleransi, provokasi, hingga propaganda radikalisme yang menyasar anak muda.
“Anak-anak muda harus diajak masuk dalam gerakan kebangsaan yang konkret. KBPP Polri harus aktif hadir di tengah masyarakat melalui pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Polri sepanjang 2025, aparat kepolisian menangani lebih dari 325 ribu kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 76,22 persen.
Di sisi lain, Densus 88 Antiteror Polri juga dinilai berhasil mempertahankan status zero terrorist attack selama tiga tahun berturut-turut melalui pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang terukur.
Bamsoet yang juga menjabat Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi negara dalam menjaga ketertiban sosial serta mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.
“Bangsa ini membutuhkan perekat sosial yang mampu menjaga keseimbangan di tengah derasnya polarisasi akibat kontestasi politik maupun tekanan ekonomi global,” tuturnya.
Pembukaan Munas VI KBPP Polri turut dihadiri Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra, Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Dewan Penasehat KBPP Polri Komjen Pol. (Purn) Adang Daradjatun, serta Dewan Pembina KBPP Polri Komjen Pol. (Purn) M. Nurdin.
