Harakatuna.com. Jakarta – Ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme terus mengalami perubahan pola dan memanfaatkan berbagai ruang kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang digital. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah pencegahan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan, pemerintah melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2026–2029 terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan memiliki daya tahan terhadap paham radikal serta ekstremisme berbasis kekerasan.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan Kenduri Perdamaian RAN PE 2026–2029 yang diselenggarakan secara daring oleh The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia bersama Working Group on Women and PCVE (WGWC) pada Kamis (18/6/2026) di Jakarta.
Membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dr. Bangbang Surono, A.K., M.M., CA., ChFA., CRMP., menekankan bahwa penguatan peran perempuan menjadi salah satu elemen penting dalam strategi pencegahan ekstremisme. Menurutnya, perempuan tidak hanya perlu mendapatkan perlindungan dari dampak ekstremisme, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai agen perdamaian yang mampu memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas.
“Penguatan peran perempuan, khususnya sebagai ibu, menjadi semakin strategis. Perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang perlu dilindungi dari dampak ekstremisme, tetapi juga berperan sebagai agen perdamaian yang memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas, mendukung deteksi dini, serta membangun resiliensi masyarakat terhadap berbagai bentuk radikalisasi,” ujar Bangbang.
Ia menjelaskan, keluarga merupakan ruang pertama pembentukan nilai dan karakter sehingga keterlibatan perempuan dalam menanamkan nilai toleransi, moderasi, dan kepedulian sosial menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi kekerasan.
Lebih lanjut, Bangbang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi RAN PE tidak dapat bergantung pada pemerintah semata. Diperlukan partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat agar strategi pencegahan berjalan efektif dan berkelanjutan. “Keberhasilan implementasi RAN PE membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga generasi muda. Kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Country Representative AMAN Indonesia sekaligus Steering Committee WGWC, Dwi Rubiyanti Kholifah, menyoroti pentingnya penguatan layanan bagi korban tindak pidana terorisme, khususnya perempuan. Menurut Dwi, pemulihan korban tidak cukup hanya melalui pemberian kompensasi, tetapi juga harus menjangkau aspek psikologis dan fisik secara berkelanjutan.
“Korban sebenarnya bukan hanya persoalan mendapatkan kompensasi. Banyak korban pasca-teror mengalami perubahan secara psikologis maupun fisik. Karena itu, kita harus memastikan mereka memperoleh akses dukungan pemulihan secara komprehensif,” ujarnya.
Dwi menambahkan bahwa pendekatan berbasis pemulihan yang menyeluruh menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan sosial sekaligus mencegah lahirnya siklus kekerasan baru di masyarakat. Melalui implementasi RAN PE 2026–2029, BNPT bersama seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, inklusif, serta memiliki daya tahan terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Penguatan peran perempuan, ketahanan keluarga, dan pemulihan korban diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.
Leave a Comment