Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Tepi Barat – Selama lebih dari dua tahun, pemerintahan Joe Biden mengatakan, warga Palestina berhak atas kebebasan, keamanan, dan kemakmuran yang sama yang dinikmati oleh orang Israel. Sebaliknya, mereka hanya mendapat bantuan dan izin Amerika Serikat (AS) untuk bekerja di dalam Israel dan pemukiman Yahudi.
Biden kemungkinan akan menggembar-gemborkan bantuan puluhan juta dolar kepada Palestina yang terputus selama kepemimpinan Donald Trump. Para pendukung mengatakan langkah-langkah ekonomi semacam itu meningkatkan kehidupan warga Palestina dan membantu melestarikan kemungkinan solusi politik pada akhirnya.
Tapi, inkonsistensi kemungkinan akan muncul ketika presiden AS itu mengunjungi Israel dan wilayah yang diduduki Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak menjabat pada pekan ini. Biden didorong melewati penghalang pemisah yang menjulang tinggi untuk bertemu dengan orang-orang Palestina di kota Betlehem Tepi Barat. Dia akan mendengar cerita yang sangat berbeda tentang bagaimana Israel memperkuat kekuasaan militernya selama puluhan tahun atas jutaan orang Palestina, tanpa akhir.
“Langkah-langkah ekonomi memang memiliki potensi untuk berkontribusi positif dalam menciptakan perdamaian, tetapi itu akan mengharuskan Israel dan AS memiliki rencana untuk mengakhiri pendudukan militer 55 tahun ini,” kata konsultan bisnis Palestina-Amerika yang berbasis di Tepi Barat Sam Bahour
“Mereka tidak melakukannya, jadi apa yang disebut ‘langkah-langkah membangun kepercayaan’ ekonomi hanyalah tindakan yang membudayakan pendudukan,” kata Bahour.
Salah satunya saat pejabat Israel mengeluarkan 14 ribu izin kerja untuk warga Palestina hanya untuk yang tinggal di Gaza. Persetujuan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dan menyuntikkan uang tunai yang sangat dibutuhkan ke dalam ekonomi yang tertatih-tatih oleh pembatasan Israel.
Israel juga meningkatkan jumlah izin yang dikeluarkan di Tepi Barat, dengan lebih dari 100 ribu orang Palestina bekerja di dalam Israel dan wilayah permukiman. Sebagian besar di bidang konstruksi, manufaktur, dan pertanian.
Bahkan Israel mulai mengizinkan sejumlah kecil profesional Palestina untuk bekerja di pekerjaan bergaji lebih tinggi di sektor teknologi tinggi Israel yang sedang booming. Pemerintah menyatakan langkah-langkah ekonomi lainnya sebagai isyarat niat baik, walau menyetujui pembangunan ribuan rumah pemukim tambahan di Tepi Barat.
Bagi individu Palestina, izin adalah anugerah. Menurut Bank Dunia, upah rata-rata mereka di Israel adalah sekitar 75 dolar AS per hari, dua kali lipat dari upah di Tepi Barat. Sedangkan di Gaza yang penganggurannya berkisar sekitar 50 persen, puluhan ribu orang mengantre untuk mendapatkan izin musim gugur lalu.
Pemerintahan Biden telah mengadopsi strategi serupa dengan Israel. AS hanya memberikan bantuan keuangan kepada Palestina tetapi tidak memberi Israel insentif untuk mengakhiri pendudukan atau memberi warga Palestina hak yang sama.
Rencana yang relatif sederhana untuk membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem yang melayani warga Palestina hingga saat ini tidak kunjung terlaksana. Hambatan ini akibat menghadapi oposisi Israel yang kuat.
Direktur advokasi di Institut Palestina untuk Diplomasi Publik Ines Abdel Razek mengatakan, baik AS dan Uni Eropa membuang uang ke Palestina alih-alih mengakui keterlibatan dalam pendudukan. “Yang Biden coba lakukan hanyalah mempertahankan ketenangan dan ketenangan tertentu, yang bagi orang Palestina berarti penjajahan dan penindasan yang mengakar,” katanya.
Analis Israel yang biasa menasihati badan militer yang bertanggung jawab atas urusan sipil Michael Milshtein mengatakan, teori “perdamaian ekonomi telah berlangsung beberapa dekade. Teori ini mempromosikan pembangunan ekonomi tanpa adanya negosiasi damai.
Milshtein mengatakan, tindakan itu membuat kebangkitan karena kurangnya proses perdamaian yang berkepanjangan dan krisis politik di Israel. Namun, dia menilai, tindakan yang dilakukan itu paling-paling hanya akan membawa ketenangan sementara.
“Ini adalah cara untuk menjaga stabilitas. Ini bukan cara untuk memecahkan masalah politik yang mendalam,” ujarnya.
Terlebih lagi, izin bekerja untuk warga Palestina di Israel dapat dicabut kapan saja. Akhirnya, itu menjadi alat pengatur yang merusak perkembangan ekonomi Palestina yang merdeka.
Saat mengeluarkan izin kerja pun Israel memperketat cengkeramannya pada Area C di Tepi Barat. Saat ini area itu 60 persen di bawah kendali penuh Israel menurut perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada 1990-an. Otoritas Palestina memiliki otonomi terbatas di kota-kota besar dan kecil.
Area C mencakup sebagian besar ruang terbuka dan sumber daya alam Tepi Barat. Bank Dunia memperkirakan, mencabut pembatasan berat pada akses Palestina ke daerah itu akan meningkatkan ekonomi hingga sepertiga.
