Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Teheran – Iran telah mendesak kelompok negara-negara BRICS untuk melakukan intervensi secara aktif, konstruktif dan bertanggung jawab untuk menghentikan kejahatan perang rezim Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang diblokade.
Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian menyampaikan tuntutan tersebut dalam surat terpisah yang ditujukan pada hari Ahad (5/11) kepada rekan-rekannya di lima negara anggota BRICS, termasuk Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Press TV melaporkan.
Dalam surat-surat itu, diplomat tinggi Iran tersebut menyatakan “keprihatinan dan kesedihan yang mendalam” atas kekejaman rezim Israel terhadap rakyat Gaza.
Pengeboman Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza dimulai pada tanggal 7 Oktober, ketika kelompok perlawanan di wilayah Palestina melancarkan Operasi Badai al-Aqsa di wilayah pendudukan sebagai tanggapan atas kejahatan rezim yang semakin intensif terhadap warga Palestina.
Korban syahid akibat serangan genosida Israel telah melebihi 9.700 orang, sementara lebih dari 26.000 orang, sebagian besar perempuan, anak-anak dan orang tua, terluka.
Rezim juga telah memutus aliran pasokan dasar, seperti air, listrik, obat-obatan dan bahan bakar, ke salah satu wilayah terpadat di dunia yang menampung lebih dari dua juta warga Palestina.
Amir-Abdollahian menyebutkan perampasan tanah warga Palestina, pembantaian penduduk asli Palestina, perusakan rumah dan lahan pertanian warga Palestina, penyerangan terhadap pusat kesehatan, penangkapan dan penyiksaan terhadap laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak Palestina, serta penghinaan terhadap harkat dan martabat bangsa Palestina, sebagai contoh kejahatan perang Israel terhadap rakyat Palestina yang tertindas.
Baca Juga: Tiga Warga Palestina Terluka oleh Tembakan Israel
Menteri luar negeri Iran menuntut agar BRICS segera memasukkan situasi kritis di Gaza ke dalam agendanya untuk membantu mengatasi beberapa masalah terpenting dalam sistem global saat ini.
Ia juga meminta BRICS dan mekanisme global lainnya, termasuk Organisasi Kerjasama Shanghai, Uni Ekonomi Eurasia, Konferensi Interaksi dan Tindakan Membangun Kepercayaan di Asia (CICA), dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk mengambil langkah-langkah mewujudkan sistem global yang berbasis keadilan dengan membuka jalan bagi masyarakat tertindas untuk mendapatkan kembali hak-haknya dari para penindas.
