33.6 C
Jakarta

Kesultanan di Nusantara Bukan Khilafah

Artikel Trending

Memberantas FPI, Memberantas Pembising Negeri

Sejumlah anggota TNI berseragam lengkap mendatangi Markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/11) lalu. Mereka menurunkan baliho Habib...

Ampuhnya Doa Orang Puasa

Berbicara tentang manjurnya doa orang puasa sejenak kita akan langsung tertuju pada sebuah hadis dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr...

Hukum Menyimpan Tali Pusar Bayi Menurut Islam

Tali pusar adalah jalan yang menghubungkan antara ibu dan bayinya ketika masih dikandungan. Tali pusar ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu...

Rizieq Shihab Mati Langkah?

Pesta penyambutan kepulangan Rizieq Shihab berubah menjadi bencana bagi masa depan perjuangan politik Rizieq Shihab dan kawan-kawan. Belum genap satu bulan menginjak kaki di...

Bullshit Para “Pembela” Islam

Sejak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta, Rabu, 19 November 2014, para pembela Islam tidak bisa hidup tenang sampai hari ini. mereka semakin radikal. Radikalisme...

Daftar Daerah yang Tegas Menolak Kehadiran Rizieq Shihab dan FPI

Gelombang penolakan atas keberadaan organisasi Front Pembela Islam menjalar kemana-mana, utamanya pasca kedatangan Rizieq Shihab ke Indonesia dari pelariannya atas kasus hukum yang menimpa....

Habib yang Menjamur

Dulu, saat saya kecil, di jalan-jalan tidak pernah terpampang baliho. Suasana damai sekali, bahkan tatkala gaduh pun, ya, paling itu karena persoalan biasa. Tidak...

Budaya Akademik dan Etos Kerja Dalam Islam

Islam sebagai agama yang kaffah tentu mengatur secara komprehensif segala aktifitas manusia dari mulai bangun tidur samapai tidur kembali. Sebagai agama yang kaffah, Islam...

Kesultanan di Nusantara Bukan Khilafah

Ayik Heriansyah*

Film Jejak Khilafah di Nusantara yang diluncurkan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) pada 1 Muharram nanti, barang lama yang dikemas ulang. Narasinya tidak jauh beda dengan 11 tahun silam, ketika HTI menyelenggarakan kampanye serentak di seluruh Indonesia tentang Jejak Syariah dan Khilafah di Indonesia dengan mengadakan diskusi publik dan pembagian booklet.

Maksud dan tujuan dari film tersebut, melancarkan serangan halus kepada eksistensi Indonesia dengan memanfaatkan emosi keislaman dan sejarah umat melalui momentum peringatan tahun baru hijriyah. Dengan harapan, timbul ketidakpercayaan publik terhadap legalitas Indonesia secara agama dan sejarah. Sambil mengalihkan perhatian dan kepercayaan umat kepada mereka yang sedang memperjuangkan khilafah tahririyah.

Modus mem-frame momen-momen hari besar keagamaan, modus lama yang diulang-ulang HTI. Modus ini kurang efektif, dilihat dari minimnya dukungan umat kepada mereka. Buktinya, tidak satu pun tokoh, pejabat, dan ormas Islam yang membela mereka ketika pemerintah mencabut badan hukum HTI. Umat membiarkan HTI berjuang sendiri, menjadi bulan-bulanan pemerintah karena kegiatan makar mereka.

Kegagalan HTI meraih dukungan umat melalui framing momen-momen hari besar keagamaan disebabkan oleh lemahnya frame yang mereka buat. HTI seringkali membuat isu yang tidak ada fakta dan realitasnya., sehingga tidak melekat di alam sadar masyarakat. Isu-isu yang dilontarkan HTI, bersifat imajinatif dan imitatif. Khayalan dan kepalsuan. Bertentangan dengan akal sehat dan sejarah. Tidak jarang, bertentangan dengan ide dan metode yang mereka yakini.

Kesultanan di Nusantara Vis a Vis Khilafah

Tema Jejak Khilafah di Nusantara,  masih sangat umum dan terlalu jauh kalau mau digiring untuk melegitimasi perjuangan HTI mendirikan khilafah tahririyah. Jejak adalah tanda atau bekas yang ditinggalkan oleh sesuatu yang pernah lewat. Jejak unta menunjukkan pernah ada unta yang lewat. Untanya sudah tidak ada di tempat. Jejak unta bukan unta itu sendiri. Antara jejak unta dengan unta dua hal yang berbeda.

Jejak khilafah yang dimaksud oleh HTI adalah tanda atau bekas hubungan diplomatik antara khilafah umayyah, abbasiyah dan utsmaniyah dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Artinya kesultanan-kesultanan di Nusantara bukan khilafah itu sendiri dan bukan bagian dari khilafah. Proses berdirinya kesultanan-kesultanan di Nusantara berawal dari perpindahan agama raja hindu/budha ke Islam. Kesultanan-kesultanan di Nusantara bukan daerah taklukan (kharajiyah) dari ke-khilafah-an dan bukan bentukan dari ke-khilafah-an.

Dalam perspektif fiqih siyasah HTI, bentuk pemerintahan yang sah satu-satunya adalah khilafah. Suatu negara/pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara/pemerintahan yang bai’at oleh umat setelah dilakukan proses pemilihan secara bebas tanpa paksaan. Sedangkan para sultan di Nusantara, menjadi kepala negara/pemerintahan melalui sistem pewarisan dari orang tuanya. Sistem putra mahkota, yang menurut fiqih siyasah HTI, tidak sah.

Keberadaan lebih dari satu orang kepala negara/pemerintahan (sultan) di Nusantara bertentangan dengan prinsip negara khilafah yaitu satu khalifah yang wajib dibai’at untuk seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, menurut fiqih siyasah HTI, kesultanan-kesultanan di Nusantara semuanya tidak termasuk daulah Islamiyah, sistem pemerintahannya bukan sistem Islam, hukum-hukum diterapkan tidak bias dianggap sebagai hukum Islam.

Tapi, dari perspektif fiqih siyasah Syafi’iyah yang dianut oleh mayoritas ulama di Nusantara, kesultanan-kesultanan tersebut absah. Suatu negara boleh menggunakan sistem putra mahkota dan umat Islam absah memiliki lebih dari satu orang kepala negara/pemerintahan (khalifah/sultan) pada waktu bersamaan. Maknanya umat Islam boleh hidup, beribadah dan beramal di beberapa negara yang berbeda, dengan kepala negara/pemerintahan yang berbeda pula.

Mengangkat dua khalifah boleh jika di antara dua Khalifah jika jaraknya berjauhan dan terdapat pemisah alami (haajiz thabi’iy) seperti laut, atau ada musuh di antara keduanya, yang tidak mampu dikalahkan oleh salah satu dari keduanya. Ini pendapat Imam Haramain, Al-Ghazali, Abdul Qahir Al Baghdadi. (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 313; Jamal Ahmad Sayyid Jaad Al Marakbi, Al Khilafah Al Islamiyyah Bayna Nuzhum Al Hukm Al Mu’ashirah, hlm. 65-67).

Melihat kondisi geografis Nusantara yang terpisah-pisah oleh laut, sulit rasanya menerapkan fiqih siyasah HTI. Jika dipaksakan, Indonesia akan terpecah belah menjadi negara kecil-kecil. Untung HTI hadir di Indonesia pada abad ke-20. Seandainya HTI “dakwah” di Nusantara pada abad 13 – 17, pasti kesultanan-kesultanan itu di-kufur-kufur-kan dan para sultan-nya di-bully sebagai penguasa zhalim yang tidak menerapkan hukum Allah swt.

*Ayik HeriansyahPengamat Sosial Keagamaan, dan Mantan Ketua DPD HTI Bangka Belitung.

Ayik Heriansyah
Ayik Heriansyah
Mahasiswa Kajian Terorisme SKSG UI, dan Direktur Eksekutif CNRCT

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru

Habib yang Menjamur

Dulu, saat saya kecil, di jalan-jalan tidak pernah terpampang baliho. Suasana damai sekali, bahkan tatkala gaduh pun, ya, paling itu karena persoalan biasa. Tidak...

HRW Tuntut Arab Saudi Putuskan Status Muslim Uighur Ditahan

Harakatuna.com. New York – Human Rights Watch (HRW) telah meminta pihak berwenang Arab Saudi untuk “segera mengklarifikasi” status Muslim Uighur dari minoritas etnis Uighur...

Serial Pengakuan Mantan Teroris (XI): Kurnia Widodo Korban Paham NII

Sebut saja saya Kurnia Widodo. Saya Lahir di Medan tahun 1974. Masa kecil saya dilalui seperti anak-anak pada biasanya. SMA saya awalnya ditempuh di...

Densus 88 Ringkus Teroris Pembuat Bom Taufik Bulaga

Harakatuna.com. Bandar Lampung - Polri buka suara soal penangkapan teroris Taufik Bulaga oleh Densus 88 Antiteror di Kampung Sribawono, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah....

Beginilah Hukum Shalat Sambil Memakai Sandal

Di zaman nabi dahulu, pelaksanaan shalat sambil menggunakan sandal lumrah terjadi. Pasalnya, masjid kala itu tidak berlantai ubin seperti masjid-masjid di zaman sekarang. Sehingga...

Waspadai Ideologi Radikal yang Disusupkan di Konten Medsos

Harakatuna.com. Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, meminta masyarakat mewaspadai penyebarluasan ideologi radikal terorisme yang banyak...

Relasi Iman, Keadilan dan Demokrasi ala Cak Nur

Nurcholish Madjid, atau yang biasa dipanggil Cak Nur, dikenal luas sebagai salah satu cendekiawan Muslim terbesar di Indonesia. Pemikirannya merupakan suatu usaha untuk mencari...