Harakatuna.com. Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri lebih meningkatkan kewaspadaan utamanya jelang pemilu 2024.
Menurutnya, Densus 88 bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu memetakan wilayah-wilayah yang masih rawan terjadi aksi terorisme, agar pengamanan dan penanganan di wilayah tersebut dapat menjadi prioritas.
Sejauh ini, menurut Bambang, Densus 88 Anti Teror Polri mencatat telah menangkap 59 tersangka teroris sepanjang Oktober 2023, yang telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
Dia pun meminta BNPT, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bersama Densus 88 Anti Teror Polri melakukan kesepakatan kerja dalam menyusun langkah dan upaya melalui kebijakan ataupun program-program preventif. Sehingga dapat mencegah munculnya aksi terorisme di Indonesia. Termasuk propaganda terorisme dan materi-materi radikal di media sosial maupun dalam kegiatannya.
“BNPT bersama Densus 88 Anti Teror Polri, lanjutnya, perlu bersikap tegas sesuai tugas pokok dan fungsinya kepada pelaku terorisme di Indonesia, dan mengusut tuntas tiap kasus sampai ke akar-akarnya, agar kasus terorisme di Indonesia dapat benar-benar dibersihkan,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang, Selasa (31/10/2023).
Politikus Partai Golkar ini juga meminta BNPT, BSSN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo, untuk memblokir website, aplikasi, maupun media sosial yang mengandung unsur terorisme, dan memastikan website, aplikasi, dan media sosial tidak ada yang mengandung konten yang mengarah menuju aksi radikalisme maupun terorisme.
“Kapolri perlu memberi dukungan materi dan finansial pada Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya memberantas seluruh pelaku teroris hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.
Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar waspada dan tidak ragu untuk melaporkan jika diduga ada pergerakan aksi terorisme yang berpotensi terjadi di Indonesia, dan memahami bagaimana modus terorisme bekerja, sehingga bisa terhindar dari keterlibatan dan dampak dari aksi terorisme.
“Pemerintah, dalam hal ini BSSN, BNPT, berkolaborasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek, untuk memasukan kurikulum yang menekankan pemahaman terhadap rasa cinta pada tanah air, implementasi Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika, agar sejak dini, generasi muda memiliki kemampuan untuk tidak terjerat dalam aksi terorisme maupun radikalisme,” katanya.
