Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, mengakui, banyak sekali Aparatur Sipil Negara (ASN), terpapar radikalisme anti ideologi Pancasila.
Hal itu dikemukakan Tjahjo Kumolo saat berdiskusi dengan rombongan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi M.A, Ph.D di Jalan Veteran, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.
Tjahjo Kumolo minta BPIP menjadi salah satu pelopor dalam pemberian materi pada Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Materi dari BPIP, selama Pelatihan Bela Negara, sebagai daya dukung materi Pendidikan Ideologi Pancasila (PIP) ASN.
“Pegawai Negeri Sipil sebagai komponen cadangan pertahanan negara juga harus memiliki Ideologi negara yang kuat dan pasti serta memiliki wawasan kebangsaan.
“Semoga, hubungan kita ke depan bersama Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo mengaku prihatin PNS saat ini masih masih banyak ideologinya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan telah terpapar radikalisme.
“Saya sangat sedih dan prihatin ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus,” terang Tjahjo Kumolo.
Menurut Tjahjo Kumolo, pelatihan dilakukan selama 1 minggu baik untuk PNS baru maupun bagi PNS pra jabatan atau bagi yang naik jabatan.
“Kuncinya satu yaitu memahamai Ideologi. Saya ingin PNS, itu, lurus ke depan siapapun pemimpinnya,” tegas Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo berencana dalam momentum pendidikan dan pelatihan peserta diberikan Asuransi dan Uang Saku.
“Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku,” ungkap Menteri Tjahjo Kumolo.
Yudian Wahyudi, menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di dalam mengamalkan ideologi Indonesia.
Ideologi Pancasila, lahir dari kebudayaan asli Indonesia. Mencintai dan merawat kebudayaan asli bangsa Indonesia, sebagai salah satu wujud nyata di dalam pengalaman ideologi Pancasila.
Yudian Wahyudi, mengatakan, BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk untuk Pegawai Ngeri Sipil.
“Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengebangkan buku bajan ajar termasuk untuk Pegawai Negeri Sipil,” ujar Tjahjo Kumolo.
Yudian Wahyudi berpendapat pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan level-level sesuai dengan tingkata atau jabatan PNS.
“Tetap pelatihan ini diperlukan di level-level tertentu. Perlu juga Memorandum of Understanding Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pertahanan dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” ujar Yudian Wahyudi.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo Pr, perlu penguatan di dalam Aparatur Negara sebagai pelayan publik.
Menurut Antonius Benny Susetyo Pr, semua lembaga pemerintahan sangat berpotensi masuknya ideologi-ideologi lain serta adanya kevakuman dan penyempitan beragama.
“Ideologi agama sudah masuk dalam ranah pengambil keputusan, ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Antonius Benny Susetyo.
Antonius Benny Susetyo, menjelaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi logos, pathos dan ethos dalam kehidupan sehari-hari para PNS apalagi mereka dinilai sebagai pelayan publik.
“Kesetiaan pada negara, kerja keras, itu ethos, dibangun dengan kedisiplinan,” jelas Antonius Benny Susetyo
Antonius Benny Susetyo memastikan Buku Pedoman PIP harus satu jensi yang ditetapkan BPIP dan menjadi pedoman semuanya.
“Minggu ketiga Januari 2022, mau dirapatkan dan jika sudah jadi kira-kira awal Februari 2022, materi sudah sudah digunakan,” ujar Antonius Benny Susetyo.
, terpapar radikalisme anti ideologi Pancasila.){kind=link}