31.7 C
Jakarta

Demo: Antara Arak-Arakan Massa dan Jalan-Jalan ke Monas

Artikel Trending

Milenial IslamDemo: Antara Arak-Arakan Massa dan Jalan-Jalan ke Monas
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Pada Sabtu (22/2/2020) kemarin, Tirto.id membuat berita dengan judul: Demo 212 soal Korupsi: Massa Tak Paham Kasus Rasuah yang Dituntut. Berita yang dibuat Tirto.id sejujurnya agak provokatif. Satu sisi judul tersebut membuat pembaca penasaran, terutama bagi siapa pun yang tidak ikut demo, seperti saya. Tetapi bagi yang ikut demo, berita tersebut tak ubahnya membuka aib.

Di negeri ini, demo memiliki sejarahnya sendiri. Bukankah demonstrasi telah menumbangkan Orde Lama? Bukankah demo berhasil melengserkan Gus Dur? Ingatan kita masih merekam betul peristiwa-peristiwa politik tersebut. Semangat melakukan demo pasti masih terpatri oleh masyarakat kita. Itulah kenapa mereka masih menggebu-gebu untuk ikut demo.

Kembali pada berita yang dirilis Tirto.id tadi. Sang reporter, Adi Briantika, menuturkan secara kronologis tentang aksi yang dilakukan gabungan ormas Islam; FPI, GNPF, dan PA 212 itu. Mulai dari titik kerumun mereka di sekitar Patung Kuda sampai seperempat Jalan Medan Merdeka Barat, hingga rencana aksi ke depan Istana Negara yang tertahan kawat duri aparat di depan gedung Sapta Pesona.

Kalau ada Habib Rizieq, ini pasti diterabas sampai sana (depan Istana). Dia tidak mau di sini,” ucap Susi, salah satu peserta demo asal Tanah Abang. Ia datang bersama suaminya, yang ternyata juga tak paham hal ihwal kasus Jiwasraya yang menjadi tuntutan para pendemo. Briantika dari Tirto.id cukup cekat membuat pertanyaan umpan, membongkar bahwa ternyata peserta demo hanya ikut-ikutan saja. Nyatanya, terhadap kasus rasuah yang dituntut, mereka tidak tahu apa-apa.

Apa yang diberitakan Tirto.id memang didasarkan satu sampel saja, yaitu Susi dan suaminya. Tetapi itu sudah cukup memberikan kita gambaran, bahwa tidak semua yang ikut aksi PA 212, FPI, juga aksi sejenis lainnya, tidak benar-benar ingin demo, tidak benar-benar ingin menyampaikan aspirasinya. Tentu ini masalah, karena telah mereduksi makna substansial dari demo itu sendiri.

Mestinya nalar kritis kita bertanya, apa maksud dari demo-demo yang mereka lakukan? Dan sampai kapan mau main-main seperti itu?

Demo-Demoan ala Oposisi

Bahwa oposisi memang berfungsi sebagai watchdog, yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, adalah benar. Tetapi jika kekritisan tersebut faktanya berbalut kepentingan politis, di situlah demo sudah pejoratif. Ia tidak lagi laik disebut demo, melainkan demo-demoan. Biasanya oposisi selalu memainkan intrik ini. Berlagak sampaikan aspirasi, nyatanya ingin mendelegitimasi petahana.

Satu-satunya hal yang bisa diandalkan yang dimiliki FPI atau pun PA 212 adalah massa, tidak ada lagi yang lainnya. Semua pasti mengapresiasi militansi mereka, yang kalau di atas bilang ke barat, yang di bawah akan ikut, mesti tidak tahu mau apa ke barat. Dari situlah ide demonstrasi muncul. Misal, sebelumnya diedarkan rumor tentang massa yang akan hadir. Sepuluh ribu orang, umpamanya.

Antara demonstrasi atau arak-arakan massa belaka, kemudian menjadi buram. Antara menyampaikan kritik terhadap pemerintah, atau hanya ingin jalan-jalan ke monumen nasional (Monas), juga tidak jelas. Siapa yang tidak tergiur kalau ada instruksi demo ke istana negara? Selaku orang kampung, saya memahami betul kondisi psikologis ini. Faktanya demikian.

BACA JUGA  Pesta Pora Menuju Pilpres 2024 (2): Sterilisasi Politik Identitas di Indonesia

Di kampung, hembusan kabarnya beda lagi. Apa yang dinarasikan para politisi di ibukota, dipolitisir para tokoh masyarakat di kampung. Kasus-kasus yang lalu, misalnya kasus Ahok beberapa tahun lalu, di kampung beredar kabar bahwa Islam akan hancur kalau Ahok tidak dipenjara. Fitnahnya seburuk itu. Jelas masyarakat percaya, karena yang bilang justru para tokoh keagamaan mereka.

Lalu akan ada unjuk rasa, katanya, demi membela Islam. Massa dari kampung-kampung diangkut pakai truk. Kata orator, umat Islam banyak, umat Islam kuat, maka jangan mau diinjak-injak di negaranya sendiri. Ada lagi yang mengabarkan, pemerintah kali ini mendiskreditkan Islam. Massa diprovokasi. Sedangkan massa, di lubuk hatinya, cuma ingin jalan-jalan ke ibukota.

Maka jadilah Monas sebagai pilihan strategis karena mampu menampung massa lebih banyak, dan dekat dengan Masjid Istiqlal. Aksi-aksi digelar secara rutin, lahirlah gerakan politik mengatasnamakan persaudaraan. Tentu maksudnya adalah persaudaraan politik, sama-sama posisi. Digelarlah demo-demoan ala oposisi, dengan kode 212.

Mau Sampai Kapan?

Tetapi sampai kapan demo-demo yang tak jelas ini akan berlangsung? Sampai kapan umat Islam dipermainkan para politisi? Perlu refleksi masing-masing. Ini bukan candaan. Mengatasnamakan pembelaan terhadap Islam tetapi faktanya kentara kepentingan politik kekuasaan jelas bukanlah ide bagus. Tanpa kesadaran individual, permainan ini tidak akan bisa berakhir.

Kalau benar-benar bermaksud menyampaikan aspirasi, demonstrasi bukanlah satu-satunya jalan. Kecuali ingin memamerkan jumlah massa, bagi penggerak demo, atau sekadar ingin jalan-jalan ke Monas, bagi pendemo. Justru yang malu adalah umat Islam sendiri jika terjadi seperti kasus yang diberitakan Tirto.id di atas. Orang luar akan berpikir, betapa mudahnya memprovokasi umat Islam.

Yang mesti kita bersama hidupkan adalah spirit berbangsa, dan mengkonter narasi hoax yang justru memecah belah. Jelas kita harus kritis terhadap pemerintah, mengawal setiap kebijakan mereka. Tetapi ikut demo tanpa data riil bahkan tak memahami duduk perkara yang dituntut, adalah kebodohan. Semua harus bergerak berdasar nurani, bukan berdasar kepentingan oposisi.

Saya tentu tidak mengkritisi demo, melainkan mengkritisi alasan demo yang masih terkesan absurd. Narasi-narasi yang dibangun tidak jauh dari soal ‘kegagalan kinerja pemerintah’, yang dikaitkan dengan ‘pengandaian umat Islam yang berkuasa’. Jelas ini adalah taktik politik yang sudah usang, kuno, dan minim data konkret. Apakah selamanya kita, sebagai umat Islam, akan begitu?

Tidak. Tidak sama sekali. Kerangka berpikir yang hanya ikut-ikutan instruksi orang lain mesti dimusnahkan. Demo harus dikembalika pada makna idealnya: mengawal pemerintah. Arak-arakan massa juga mesti tak lagi ditempuh, karena untuk apa memamerkan kuantitas jika tidak berkualitas.

Umat Islam harus berkelas secara intelektual maupun politik. Dan tidak mudah terprovokasi narasi oposisi. Umat Islam juga mesti menyadari eksistensinya kepada negara. Sampai kapan demo tak jelas seperti itu akan terjadi, tidak tahu kapan ia akan berakhir. Tetapi selama mindset umat masih hitam-putih, bagi oposisi yang berbalut keagamaan, mereka tidak lebih dari sekadar ‘kacung’ belaka.

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…

Ahmad Khoiri
Ahmad Khoiri
Mahasiswa SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru