Dengarkan artikel ini
Radikalisme menjadi topik yang kerapkali dibahas; dalam diskusi, dalam esai-esai, atau tulisan lepas dari para intelektual tanah air. Narasi kontra-radikalisme memang cukup kuat, bahkan menjadi program prioritas kabinet kerja Jokowi-Ma‘ruf. Menteri Agama Jend Purn Fachrul Razi dimandati Presiden Jokowi untuk membuat program kerja deradikalisasi. Tetapi, apakah benar porsi deradikalisasi tersebut, sebagaimana ditanggapi sementara kalangan, tak tepat taktis dan cenderung kontraproduktif?
Profesor Nadirsyah Hosen dalam artikelnya, Siapa Kelompok Radikal Itu?, singkat mengidentifikasi bahwa kelompok radikal itu ada tiga. Pertama, kaum takfiri, mereka radikal dalam keyakinan. Kedua, kelompok jihadis, mereka radikal dalam tindakan. Ketiga, kelompok yang hendak mengganti ideologi, Pancasila jadi khilafah, mereka radikal dalam politik. Varian kelompok radikal tersebut, kata Prof Nadir, harus dipahami betul, sehingga deradikalisasi tak bisa ditempuh dengan “sekadar main hantam saja”.
Dalam Radikalisme, Makhluk Apakah Itu?, Mun‘im Sirry mengkritik narasi kontra-radikalisme musabab kesalahan dari bagaimana orang memahami makna radikalisme itu sendiri. Mengaitkan radikalisme dengan hal-hal problematis dianggapnya sebagai kesalahan premis. Radikalisme dan terorisme, kata Mun‘im, adalah dua hal yang tidak selalu sama. Tidak semua teroris mengetahui ideologi radikal, dan tak sedikit orang bersimpati dengan ideologi jihadis, meski ia sendiri tak terlibat dalam aksi kekerasan.
Asisten profesor di Universitas Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat itu kemudian membuat tiga catatan. Pertama, radikalisme seringkali menyasar kampus umum, sehingga wisdom mandat Presiden Jokowi untuk Menteri Agama perlu dipertanyakan. Kedua, radikalisme di kalangan milenial sekadar mudah mencicipi, mudah keluar. Mereka tak benar-benar ingin jadi radikal, hanya mencari kebaruan. Ketiga, deradikalisasi yang serampangan hanya akan mengabaikan potensi self-deradicalization.
Radikalisme dan Perang Total Pemerintah
Wacana perang total pemerintah, kalau mau dianalisis, sebenarnya tidak secara konotatif berarti upaya asal hantam. Ia merupakan respon reaktif, wacana tandingan, mengingat radikalisasi bergerak kian masif. Terhadap sesuatu yang sukar dibendung, tindakan represif seringkali menjadi keniscayaan. Sekalipun benar bahwa diskursus radikalisme, seperti diucap Mun‘im Sirry, di Indonesia belum tertuang dalam literatur yang memadai, langkah tegas memang harus segera diambil.
Ada, setidaknya, beberapa hal yang dijadikan buku catatan pemerintah dalam menghadapi paham radikal. Pertama, penguatan moderasi beragama di sekolah dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Kedua, memastikan tidak ada peserta didik atau mahasiswa terpapar paham keagamaan ekstrem dan radikalisme. Ketiga, paham radikal tidak hanya dikonotasikan untuk agama Islam, melainkan mencakup semua agama. Keempat, mengajak tokoh untuk bersama menciptakan Indonesia damai.
Optimalisasi pemahaman keagamaan moderat dalam dunia pendidikan, oleh pemerintah, ditempuh dengan cara perombakan kurikulum. Setiap instansi pendidikan agama dimonitor untuk tidak mengajarkan paham eksklusif, yang bertendensi kafir-mengkafirkan. Terutama di madrasah, penyusunan ulang pelajaran agama diproyeksikan untuk menciptakan sikap terbuka atas keberagaman. Bagaimana jihad dipahami, umpamanya, harus mengarah positif, menghindari lahirnya kekerasan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa media sosial memiliki potensi atas lahirnya paham radikal. Oleh karena itu, setiap peserta didik hingga mahasiswa diupayakan terhindar dari radikalisasi yang menyebar melalui dunia maya. Selain itu, penting dicatat, radikalisme tidak berafiliasi dengan agama tertentu. Semua pemeluk agama bertendensi memiliki pandangan radikal, karena sikap eksklusif dalam keberagamaan mereka. Narasi kedamaian juga jadi bagian penting yang tak bisa dipisahkan.
Radikalisme atau Terorisme?
Profesor Al Makin, seorang guru besar dan ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta mengatakan, radikalisme memiliki gejala-gejala akut. Salah satu indikatornya ialah eskalasi intoleransi, sikap fanatik, dan mengikisnya sikap patriot dalam berbangsa. Kecenderungan generasi milenial terhadap organisasi baru yang lebih Islamis, religius, juga menjadi satu dari gejala tersebut. Banyak pemuda yang minatnya kepada Muhammadiyah dan NU tak lebih besar dari minat mereka pada organisasi baru tersebut.
Selain itu, Prof Al Makin juga menegaskan bahwa paham radikal bukan sebab, melainkan akibat. Karenanya, sebab, atau latar belakang paham radikal juga perlu diusut tuntas. Inilah yang oleh Prof Nadirsyah dan Mun‘im Sirry dianggap “akar” radikalisme. Tentang apakah radikalisme dan terorisme berbeda atau sama, itu sekadar tuntutan eksistensial. Faktanya, dalam tataran tertentu keduanya tak terpisah: teror disebabkan paham radikal, dan paham radikal melahirkan itu.
Bahwa radikalisme itu nyata, dekat dengan kita, adalah sesuatu yang benar adanya. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta memilukan tersebut. Sayangnya, saking seringnya dipakai, term ‘radikalisme’ seakan menjadi distorsif, dan mengaburkan fakta tentang radikalisasi itu sendiri. Rasa-rasanya jemu mendengar kata radikalisme. Tetapi bagaimanapun ia tetap wajib diperangi. Masifnya radikalisme memang membuat upaya kita seringkali terasa sia-sia, tetapi sikap lengah amatlah buruk untuk keutuhan bangsa.
Perkara ada kejadian teror yang individualistik, itu tidak lantas mengindikasikan kekaburannya dari semaian radikalisme. Bagaimanapun, radikal dan teror sama-sama akibat, meski teror juga bisa terjadi disebabkan kesenjangan ekonomi, kecemburan sosial dan sebagainya. Artinya, teror lebih umum, karena radikalisme secara konotatif identik dengan keagamaan, atau tentang bagaimana sikap seseorang pada keberagaman, di tengah minimnya pengetahuan mereka tentang agama.
Ikhtiar Panjang Menuju Deradikalisasi
Betapapun barangkali kita lelah dengan radikalisme, yang tampaknya sukar diberantas, tidak lantas menegasikan kita atas deradikalisasi itu sendiri. Bahwa pemberantasan mesti bertolak dari akar, dari sebab sikap radikal tersebut, memang benar. Tetapi ramai-ramai mengatakan bahwa radikalisme adalah perdebatan tak bermutu, atau cenderung politis, adalah sikap yang kontraproduktif. Segala upaya harus ditempuh, meski tak berlangsung secara instan, namun gradual.
Ikhtiar panjang deradikalisasi mencerminkan kompleksitas radikalisme. Narasi tandingan akan terus berdatangan, dan penting dicatat, itu adalah bagian inheren dari radikalisasi tersebut. Salah satu yang bisa ditempuh ialah, sebagaimana diungkapkan Prof Al Makin, pendidikan akan keberagaman. Indoktrinasi dalam pendidikan seringkali langsung mengena mindset dasar seseorang, sehingga berjalan sendiri, seakan itu bukanlah radikalisme. Atau seakan mereaka tak sedang jadi korban radikalisasi.
Yang terpenting pula untuk dicatat, yaitu tentang potensi self-deradicalization yang dijelaskan oleh Mun‘im Sirry. Bagaimanapun, para milenial terutama, sebagai kalangan newbie kebaragamaan tak akan bertahan lama. Mereka menyebut itu sebagai dinamika zaman, yang harus beriringan dengan tren tertentu. Musim hijrah, misalnya, akan menjadikan mereka terjerumus indoktrinasi. Tetapi pada saat bersamaan, mereka bisa memutuskan tentang mana yang baik dan mana yang mengancam Negara.
Itu hanya secuil cara dari proyek ini. Ikhtiar panjang deradikalisasi pasti mengalami ragam kendala, tetapi sekali lagi, betapapun kita jemu mendengarnya, mengkonter tetaplah keharusan. Yang namanya ikhtiar, semua langkah dicoba oleh pemerintah. Sikap kita adalah mendukung, mengapresiasi proyek deradikalisasi, sebagaimana pernah saya ucap dalam artikel sebelumnya, semua harus berkompromi. Muhammadiyah dan NU mengkonter secara wacana, dan pemerintah memberantas konkret radikalisme itu sendiri.
Wallahu A‘lam bi ash-Shawab…
