Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Makassar – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyikapi masih adanya oknum yang melakukan penyebaran paham radikalisme di rumah ibadah. Wapres meminta aparat keamanan memetakan wilayah rawan tersebut.
”Sebenarnya kan rumah ibadah sudah ada aturannya. Itu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri (PBM). Sebenarnya, PBM itu merupakan kesepakatan majelis agama bagaimana menanganinya,” ujar Wapres seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sulawesi Selatan.
Meski sebelumnya ada konflik, dengan hadirnya PBM itu akan ada pengawasan di rumah ibadah untuk meredam kekhawatiran akan penyebaran ajaran radikalisme. Sebab, sudah ada solusi dan aturannya.
Oleh karena itu, kata Ma’ruf, sepanjang PBM itu aturan dipatuhi, akan terhindar konflik soal ibadah. ”Karena sudah detail, jadi solusinya sudah dibuat, tapi kadang-kadang orang tidak patuh. Nah, kalau tidak patuh ditegakkan hukumnya law and enforcement-nya,” tegas Ma’ruf Amin.
Aturan PBM Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 itu dikeluarkan atas kesepakatan dari berbagai majelis agama guna menghindari konflik.
Bahkan Mabes Polri akan memetakan masjid di Indonesia sebagai salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme di sekitaran rumah ibadah.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) merespons rencana Polri untuk memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme melalui tempat ibadah.
Mantan Wakil Presiden itu menegaskan, tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid. ”Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada di-baiat di masjid, macam-macam,” tegas JK saat berada di Makassar.
Pria akrab disapa JK itu menambahkan, aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme.
