Harakatuna.com. Ramallah. Pemerintah Palestina berencana memulai pertemuan guna mempertahankan kendali atas keamanan dan tempat penyeberangan di Jalur Gaza. Pertemuan itu akan membahas mekanisme dan pembangunan lembaga keamanan melalui kerja sama dengan pihak terkait.
“Itu akan merupakan ujian serius dan nyata bagi pelaksanaan kesepakatan perujukan nasional,” kata Pemimpin Komisi Pemerintah bagi Urusan Sipil dan Perbatasan Hussein Ash-Shaikh dilansir dari Xinhua, Senin 16 Oktober 2017.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas dijadwalkan memimpin satu pertemuan bagi Komite Sentral Partai (Fatah) di Ramallah untuk pertama kali sejak kesepakatan perujukan nasional ditandatangani antara Fatah dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) di Kairo, Mesir.
Ash-Shaikh, yang juga adalah anggota Komite Sentral Fatah, menyatakan pertemuan komite tersebut akan membahas beberapa masalah, termasuk kesepakatan perujukan dan pekerjaan anggota partai tersebut ke Jalur Gaza untuk menangani bermacam masalah di sana.
Hamas dan Fatah menyepakati di Kairo berbagai tindakan yang akan memperkuat kegiatan Pemerintah Palestina di daerah kantung pantai itu dan memikul tanggung-jawab penuh atas semua urusan di sana mulai Desember 2017.
Mesir, penggagas kesepakatan tersebut, mengundang semua faksi Palestina bagi dialog nasional di Kairo pada 21 Oktober, guna membahas masalah yang tersisa berkaitan dengan perpecahan satu-dasawarsa antar-faksi Palestina.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis lalu menyambut baik penandatangan kesepakatan perujukan antara faksi Palestina. Berdasarkan kesepakatan itu, Jalur Gaza akan diserahkan kepada Fatah paling lambat pada 1 Desember.
Dalam percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Guterres mengucapkan selama kepada Presiden Palestina mengenai kesepakatan yang diperantarai Mesir dan ditandatangani pada Kamis pagi di Kairo.
“Sekretaris Jenderal sangat terdorong oleh kemajuan baru-baru ini yang memungkinkan Pemerintah Palestina memikul tanggung-jawabnya di Jalur Gaza, dan menyambut baik upaya Mesir untuk mencapai sasaran ini,” kata juru bicara kantor Guterres.
(DHI)