Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Direktur Eksekutif Centre of Intelligence Strategic Studies Ngasiman Djoyonegoro mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap para pejabat dan ASN di Kementerian/Lembaga yang diduga tidak sejalan dengan ideologi Pancasila untuk mengkal radikalisme.
“Saya dulu pernah menulis supaya ada audit forensik terhadap aparat dan ASN kita. Supaya yang sudah beda dengan ideologi Pancasila tidak melenceng lagi,” kata Ngasiman dalam Seminar Publik bertajuk “Moderasi Beragama dan Tantangan Politik Identitas di Indonesia” yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI), akhir pekan lalu.
Menurutnya, K/L, terutama BUMN menjadi sasaran empuk kelompok radikalisme masuk dan mempengaruhi para pejabat dan pegawainya.
“Mereka menggunakan pola-pola pendekatan yang kelompok dan top manajerial di lingkungan kementerian dan lembaga negara terutama di BUMN kita,” tuturnya.
Sebab itu, ia berharap agar manajemen masjid-masjid BUMN dapat menutup celah potensi masuknya kelompok intoleran, radikal dan terorisme melalui penerapan moderasi beragama.
“Saya berharap di beberapa BUMN kita itu, komisaris terutama, ada manajemen di mesjid mereka itu betul-betul diterapkan moderasi beragama supaya kelompok-kelompok dan aparat kita yang di kementerian itu bener-benar total dalam hal mendukung ideologi Pancasila serta menolak paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme,” ujarnya.
Ia juga meminta agar moderasi beragama dengan roadmap yang disusun Kementerian Agama dan lintas sektoral segera diterapkan. Terlebih, polarisasi akibat perbedaan pilihan politik menjelang 2024 semakin masif.
“Jangan sampai roadmap sudah dibikin tidak dijalankan, akhirnya sia-sia. Apalagi menjelang elektoral 2024, polarisasi benar-benar masif. Dan supaya tidak terdadak-dadak aparat kita, sejak dini harus menjadi sebuah langkah yang dijalankan. Kita tidak ingin terjadi seperti agenda Arab Spring melebar ke negara kita. Kita tetap menjaga persatuan dengan kemajemukan yang sudah berjalan yang sudah diterima oleh semua komponen bangsa,” katanya.
Di tempat yang sama, Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat Makmun Rasyid mengungkapkan tentang makna moderasi beragama. Menurutnya, moderasi beragama bukan berarti memoderatkan agama, tetapi memoderasi cara kita mengimplementasikan agama dalam konteks NKRI.
“Dengan begitu, moderasi beragama itu adanya semangat dan komitmen agar agama dan negara tidak dijadikan saling adu satu sama lain, tetapi saling melengkapi seperti 2 sisi koin yang saling melengkapi,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo menyoroti massifnya politik identitas berbasis agama di Indonesia, terutama sejak Pilkada DKI 2017. Menurutnya, politisasi agama akan terus digunakan untuk meraup suara elektoral karena biayanya yang murah. Namun demikian, ia optimistis politisasi agama tidak efektif meraih dukungan publik.
“Saya optimisti aja meskipun pertarungannya (politisasi agama) rame di sosmed. Politik identitas akan terus dipakai tapi tidak akan laku. Politik identitas tidak begitu laku karena tidak signifikan mempengaruhi pilihan publik,” ungkapnya.
Muhammad AS Hikam, Menteri Riset dan Teknologi 1999-2001, menyebut politik identitas adalah suatu hal yang wajar selama tetap dalam koridor nilai-nilai demokrasi. “Politik pasti bawa identitas, tetapi tetap harus patuh pada konstitusionalisme dan citizenship,” katanya.
Selain itu, penggunaan politik identitas mendorong berkembangnya paham intoleransi, radikal dan terorisme yang dapat merugikan negara sehingga perlu dihindari dengan melakukan moderasi beragama.
