Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Tidak ada pembicaraan tentang bagaimana memerangi terorisme selama debat pilpres pertama pada 17 Januari lalu, yang bertentangan dengan harapan para penonton bahwa para kandidat akan memaparkan kebijakan kontraterorisme.
Tahun lalu, Indonesia mengalami serangkaian serangan teror yang dilakukan oleh jaringan pro-ISIS.
Bom bunuh diri dan serangan bersenjata terhadap gereja dan pos polisi di Jawa Timur dan Sumatra merenggut puluhan nyawa.
Buntut dari serangan itu menyebabkan ratifikasi Undang-Undang Anti-Terorisme yang direvisi oleh DPR. Undang-undang baru tersebut memberi polisi kekuatan penangkapan yang luas dan kemampuan untuk menahan tersangka hingga enam bulan. Selain itu, merupakan pelanggaran bagi orang Indonesia untuk bepergian ke luar negeri dalam upaya untuk bergabung dengan kelompok teroris.
Undang-undang tersebut menambahkan pelanggaran seperti mengambil bagian dalam pelatihan militer di dalam negeri atau di luar negeri, berkomunikasi tentang melakukan tindakan teroris, dan bergabung atau merekrut untuk organisasi teroris. Pihak berwenang juga akan diberikan kekuasaan untuk mencabut paspor dan kewarganegaraan para terdakwa teroris.
Pada akhir tahun 2018, Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap 372 tersangka teroris. Terorisme masih menjadi ancaman signifikan bagi keamanan publik tahun ini.
Seiring pemilihan umum di Indonesia semakin dekat, pertandingan ulang akan terjadi lagi pada tanggal 17 April tahun ini. Presiden petahana Joko Widodo—yang dikenal sebagai Jokowi—akan mencalonkan diri untuk dipilih kembali dengan ulama senior Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Mantan jenderal Prabowo Subianto dan mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno berusaha untuk menang kali ini untuk masa jabatan lima tahun antara tahun 2019 dan 2024.
Misi kampanye Jokowi dan Ma’ruf menggarisbawahi visi mereka untuk meningkatkan upaya terpadu untuk mencegah terorisme.
Bagi keduanya, penting untuk menyentuh ideologi nasional untuk mencegah terorisme. Mereka juga menyoroti pengembangan sistem pendidikan dan memberdayakan penegakan hukum.
Selama debat presiden, Ma’ruf menegaskan kembali upaya mereka untuk mencegah dan mengadili terorisme dan kegiatan terkaitnya.
Untuk melaksanakan semua upaya ini, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat antara para pemangku kepentingan yang relevan. Tetapi masalah pada badan-badan yang bersaing untuk kredibilitas menjadi salah satu tantangan dalam efektifitas.
Salah satu pemain kunci yang sangat penting dalam kontraterorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sayangnya, badan itu tidak terkoordinasi dengan organisasi masyarakat sipil yang berpengalaman (CSO).
Berdasarkan undang-undang baru tersebut, BNPT harus memetakan dan membuat kegiatan pemangku kepentingan yang dapat diakses, dan memperbaruinya secara berkala untuk memungkinkan koordinasi yang lebih baik.
Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menentang persepsi ideologi sebagai faktor penentu dalam radikalisasi. Penerbitan fatwa yang menyatakan bahwa terorisme bukanlah jihad dan bahwa itu haram (dilarang), memperkuat pendirian MUI.
Untuk memahami dan mengatasi terorisme, menurut Ma’ruf, pendekatan beragam—termasuk aspek agama, sosial, ekonomi, dan budaya—harus dimanfaatkan.
Tampaknya ideal, tetapi fatwa MUI tidak mencapai jaringan teroris. Seiring ISIS meningkatkan kekuatannya di seluruh dunia, pemerintah harus mencari langkah-langkah lain untuk mengatasi radikalisasi. Peran ulama Islam sangat penting; memberikan pelatihan konseling bisa menjadi salah satunya.
Di sisi lain dari spektrum politik, kandidat presiden oposisi Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno berfokus pada melaksanakan reformasi sektor keamanan, memberdayakan penegakan hukum, meluncurkan kampanye sosial-budaya, dan meningkatkan sinergi antara aparat pertahanan dan keamanan.
Tampaknya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara visi Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi tentang kontraterorisme.
Selama debat, tidak ada diskusi konstruktif tentang masalah ini. Alih-alih membahas strategi untuk memerangi terorisme, kedua kandidat memiliki visi yang sama untuk melawan radikalisme melalui pemberdayaan penegakan hukum dan pengembangan sistem pendidikan.
Demikian pula, tidak ada argumen yang diberikan untuk masalah lama dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan terkait kebijakan kontraterorisme.
Sementara itu, Prabowo berpendapat bahwa terorisme adalah hasil dari ketidakadilan sosial dan infiltrasi subversif oleh aktor asing. Ini terkait dengan masalah terorisme dalam negeri dan bahwa terorisme adalah konspirasi yang disebarkan oleh kekuatan asing seperti Amerika Serikat (AS). Slamet Maarif dari Gerakan 212 berpendapat bahwa terorisme adalah sarana untuk melembagakan Islamofobia.
Terlepas dari strategi kontraterorisme, ada masalah lain yang tidak cukup ditangani selama debat tersebut. Ini termasuk manajemen penjara dan strategi untuk reintegrasi berkelanjutan dan program aftercare.
Sel-sel tahanan kantor polisi setempat dianggap tidak mampu mengelola tahanan teroris. Kepolisian Nasional Indonesia saat ini berjuang untuk mengakomodasi ratusan tersangka teroris.
Ada juga kebutuhan untuk mengintegrasikan kembali mantan narapidana untuk mencegah mereka kembali ke jaringan lama mereka. Pemerintah daerah yang bergandengan tangan dengan masyarakat sipil harus menegakkan ini.
Hanya dengan begitu, para pemilih dapat sepenuhnya memahami situasi ini ketika berbicara mengenai perjuangan melawan terorisme. Undang-undang anti-terorisme yang baru hanyalah salah satunya.
Sumber: Mata-Mata Politik
