26.3 C
Jakarta
Array

Tak Ada “Blue Print”, Pencegahan Radikalisme Dinilai Sporadis

Artikel Trending

Tak Ada "Blue Print", Pencegahan Radikalisme Dinilai Sporadis
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com. Jakarta. Peneliti Pusat Penelitian Sumberdaya Regional LIPI Amin Mudzakkir menilai, upaya pemerintah mencegah radikalisme masih sporadis.

Pemerintahan Joko Widodo, kata dia, belum memiliki kerangka besar cetak biru atau blue print pencegahan radikalisme.

“Kenyataanya Indonesia belum mempunyai kerangka besar itu,” ujar Amin, di Kantor LIPI, Jakarta, Senin (8/11/2017).

Ia menyebutkan, penerbitan Perppu Ormas merupakan salah satu contoh pencegahan radikalisme yang sporadis.

Menurut Amin, Perppu itu dikeluarkan setelah adanya dorongan agar pemerintah membubarkan kelompok yang dianggap radikal.

Selain itu, pemerintah juga dinilai belum memiliki kerangka kerja 5 tahunan terkait pencegahan radikalisasi. Akibatnya, publik sulit mengukur capaian pemerintah.

“Masalah ini (radikalisme) sangat kompleks. Ini bukan hanya masalah keamanan saja tetapi juga soal masalah sosial umum termasuk kesejahteraan,” kata dia.

“Sulit kita mengatasi radikalisme dan terorisme ini tanpa bersamaan dengan upaya mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi,” lanjut Amin.

Kompas.com

Harakatuna
Harakatuna
Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Transfer Donasi ke Rekening : BRI 033901002158309 a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru