Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jenewa-Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan puluhan ribu milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan anggota keluarganya yang ditahan di Irak dan Suriah harus diadili atau dibebaskan.
Seperti dilaporkan BBC, Senin (24/6), Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet juga meminta negara-negara untuk bertanggung jawab atas warganya dan membawanya kembali jika tidak dituntut pengadilan.
Benteng ISIS terakhir jatuh pada bulan Maret 2019 dan sekitar 55.000 orang ditahan, termasuk ribuan orang asing.
Meskipun ada imbauan itu, banyak negara telah menunjukkan keengganan untuk membawa warganya kembali. Negara-negara itu takut penuntutan pejuang ISIS mungkin sulit dilakukan dan opini publik sering kali menentang repatriasi.
Beberapa negara juga menolak mengakui anak-anak anggota ISIS yang lahir di Suriah dan Irak sebagai warga negara, meskipun orang tua mereka memiliki status kebangsaan.
Bachelet mengatakan bahwa anak-anak khususnya telah menderita “pelanggaran berat” terhadap hak asasi mereka. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia itu mengatakan seharusnya tidak ada keraguan tentang apa yang harus terjadi pada mereka yang ditahan.
“Akuntabilitas melalui pengadilan yang adil melindungi masyarakat dari radikalisasi dan kekerasan di masa depan. Anggota keluarga asing harus dipulangkan, kecuali mereka akan dituntut atas kejahatan sesuai dengan standar internasional,” katanya, seraya menambahkan bahwa terus menahan orang-orang yang tidak dicurigai melakukan kejahatan adalah tidak dapat diterima.
Secara khusus, Bachelet menyoroti nasib anak-anak yang lahir dari milisi ISIS, yang dilaporkan berjumlah sekitar 29.000 orang.
“Negara harus memberikan akses yang sama ke kewarganegaraan untuk anak-anak yang lahir dari orang tua mereka di zona konflik sebagaimana berlaku. Mencabut kewarganegaraan pada anak-anak yang sudah sangat menderita adalah tindakan kekejaman yang tidak bertanggung jawab,” katanya
