Harakatuna.com. Damaskus – Kementrian Perhubungan dalam pemerintahan transisi Suriah mengumumkan bahwa wilayah udara Suriah akan dibuka kembali untuk lalu lintas penerbangan. Kementerian Perhubungan telah mulai bekerja untuk mempersiapkan bandara sipil Suriah, melakukan pemeliharaan yang diperlukan untuk memfasilitasi kedatangan dan keberangkatan penerbangan. Ia juga mengonfirmasi tanggal operasional untuk bandara Damaskus dan Aleppo akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.
Mengenai penyeberangan perbatasan, Kementrian tersebut mengatakan upaya sedang dilakukan untuk mempersiapkan dan mengatur prosedur penyeberangan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Sementara itu, Kementerian Informasi Suriah melaporkan kedatangan Menteri Luar Negeri dan Kepala Intelijen Turki, bersama Kepala Keamanan Negara Qatar, ke Damaskus.
Delegasi Turki-Qatar mengadakan pertemuan dengan komandan Ruang Koordinasi Militer, Ahmed al-Shar’, dan Perdana Menteri sementara. Menurut Kementerian Informasi, diskusi tersebut bertujuan untuk mempromosikan dialog politik internal di antara semua partai oposisi. Perdana Menteri sementara Suriah Mohammad Al-Bashir telah menyerukan warga Suriah di luar negeri untuk kembali ke negaranya, dan berjanji untuk melindungi hak-hak semua komunitas.
Dalam wawancara dengan Corriere Della Sera Italia pada hari Rabu, Al-Bashir menekankan pentingnya memulangkan jutaan pengungsi Suriah, dengan menyatakan, “Modal manusia dan keahlian mereka akan berkontribusi pada kemakmuran Suriah*. Pihaknya menjelaskan bahwa pemerintah transisi, meskipun dibatasi oleh ketidakhadiran menteri dalam negeri dan pertahanan, telah berfungsi melalui kerja sama dengan direktorat jenderal.
Al-Bashir menyoroti situasi keuangan Suriah yang buruk, dengan menyatakan, tidak ada satu dolar AS atau mata uang asing pun di kas negara, hanya pound Suriah. Ia mengakui tantangan rekonstruksi tetapi menyatakan optimisme, dengan mengutip eksperimen tata kelola yang berhasil di Idlib sebagai contoh kemajuan. Ia juga menegaskan bahwa fase transisi akan berlangsung hingga Maret 2025.
Perdana menteri sementara menguraikan tiga tujuan utama pemerintahannya, yaitu pertama, memastikan keamanan di semua kota Suriah agar warga dapat melanjutkan kehidupan normal. kedua, mendorong warga Suriah di luar negeri untuk kembali, menekankan bahwa Suriah yang bersatu telah mendapatkan kembali kebebasan dan martabatnya. Dan ketiga, mengatasi rapuhnya layanan dasar, seperti listrik, roti, dan air, untuk meningkatkan kondisi kehidupan.
Al-Bashir juga mengumumkan rencana untuk menyusun konstitusi baru, dengan rincian yang akan diungkap selama proses konstitusional. Ia meyakinkan bahwa pemerintah akan menegakkan hak-hak semua komunitas dan kelompok etnis Suriah.
