Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Negara yang mempunyai sebutan Negeri Dua Nil dan Negeri Seribu Darwish ini mulai dikenal banyak orang, dan menjadi tujuan belajar mahasiswa Indonesia kira-kira sejak 2010. Walaupun sebelum 2010 sudah banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di sana, namun euforia orang Indonesia untuk belajar ke Sudan mulai nampak sejak 2010. Negara yang menyimpan peradaban-peradaban besar sebelum masehi seperti peradaban Nubia ini, dalam perjalanan pemerintahannya selalu diwarnai dengan beragam dinamika, salah satunya adalah pergantian pemimpin yang didominasi dengan kudeta.
Sudan merdeka pada 1 Januari 1956. Pasca merdeka, Sudan dipimpin oleh para militer dan kelompok sekuler yang menempatkan masalah Islam dan pranatanya di luar arena politik. Di bawah kepemimpinan Ismail Azhari sebagai pemimpin pertama pasca merdeka, Sudan berbentuk demokrasi parlementer dengan sistem multi partai. Namun, pemerintahan dengan sistem ini hanya bertahan dua tahun, karena pada 17 November 1958 terjadi kudeta pertama yang dilakukan Jenderal Ibrahim Abboud.
Kudeta yang dilakukan oleh Ibrahim Abboud didasarkan dengan alasan kesulitan ekonomi, dan mandeknya pembangunan negara pasca kemerdakaan. Selain itu, kepemimpinan Ismail Azhari juga dianggap penuh dengan korupsi, suap dan faksionalisme yang dapat memecah belah negara. Setelah melakukan kudeta, Abboud membentuk dewan militer untuk pemerintahannya. Dia juga berjanji memperbaiki tatanan pemerintahan dan ekonomi, serta mengembalikan kekuasaan ke tangan pemerintahan sipil.
Namun, Abboud dan Dewan Militernya gagal memperkuat posisinya karena di sektor ekonomi, kekacauan terjadi lebih parah. Pemerintahan Abboud juga tidak mampu memastikan kestabilan perekonomian, sehingga inflasi tak terkendali. Hingga akhirnya masyarakat melakukan protes, karena harga-harga yang terus meroket.
Abboud akhirnya lengser setelah rakyat melakukan gelombang protes yang disebut “Revolusi Oktober 1964”. Lengsernya Jenderal Abboud membawa pemerintahan berada kembali di tangan sipil, yang dipimpin oleh Atim al-Khalifa sebagai perdana menteri dan Ismail Azhari sebagai presiden sebagaimana dikatakan oleh Hassan Fadlalla dalam Short History of Sudan.
Namun, pemerintahan sipil pasca Abboud tak bertahan lama. Pada 25 Mei 1969, kudeta terjadi lagi. Kali ini dilakukan oleh Kolonel Ja’far Muhammad Numeiri yang dikenal dengan “Revolusi Mei”. Ja’far Numeiri yang berhaluan nasionalis radikal sayap kiri, sebenarnya juga pernah merencanakan kudeta pada masa pemerintahan Abboud karena menurutnya rezim tersebut terlalu pro-Barat.
Setelah menggulingkan Azhari yang memegang pemerintahan transisi pasca tergulingnya Abboud. Numeiri membentuk pemerintahan nasionalis Arab. Dia memimpin layaknya para kepala negara komunis, dengan menasionalisasikan berbagai perusahaan asing, dan menolak kepemilikan pribadi. Pada masa pemerintahannya, Sosialisme Arab ala Gamal Abdul Nasser dijadikan sebagai idelogi negara. Namun baru dua tahun berkuasa, Numeiri sudah berhadapan dengan kudeta yang berlangsung selama tiga minggu, yang dimulai 19 Juni 1971 dan dilakukan oleh Hashim al-Ata yang merupakan bekas sekutu Numeiri yang berhaluan komunis. Namun, Numeiri berhasil mengambil alih kembali kekuasaannya.
Pada masa Numeiri, berbagai kebijakan dibuat untuk memperkuat posisinya. Sekaligus sebagai strategi politik untuk menumpas lawan-lawan politiknya. Salah satunya adalah Islamisasi Hukum di Sudan. Sebagaimana dijelaskan oleh Noel J. Coulson dalam A History of Islamic Law, bahwa Numeiri mengumumkan “Revolusi Islam” yang mempengaruhi tata kehidupan Sudan secara keseluruhan. Sejak itulah Sudan menjadi negara terbesar di Afrika yang menjadikan hukum Islam sebagai pengatur ketatanegaraannya. Pada masa Numeiri, Hukum Islam pun menjadi hukum formal di Sudan. Sejak itu juga, banyak disaksikan dan menjadi hal biasa, hukuman cambuk bagi pemabuk, rajam bagi pelaku perzinaan, pemotongan tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi yang murtad terjadi di masyarakat Sudan.
Namun ketika Numeiri memberlakukan syari’at Islam sebagai satu-satunya hukum di Sudan pada 8 September 1983 M lewat dektrit presidensialnya, tidak semua masyarakat Sudan menerimanya. Karena Sudan tidak 100 % Muslim, setidaknya ada 3 % yang beragama Kristen dan animisme. Kelompok minoritas ini lalu menolak kebijakan yang dilakukan oleh Ja’far Numeiri. Mereka menolak dengan argument bahwa, penerapan syariat Islam bertentangan dengan kepentingan berbagai komunitas Kristen, hak-hak individu, persamaan di mata hukum, dan usaha-usaha penegakan keadilan masyarakat yang majemuk baik dari ras, suku dan agama. Hingga akhirnya pemberontakan di Sudan Selatan bergejolak.
Ketika Ja’far Numeiri berkuasa tahun 1969-1985 M, situasi di Sudan berubah drastis. Kekuasaan yang didapat dari hasil kudeta tersebut, mengubah Sudan menuju negara Islam. Namun di ujung kekuasaannya, berbagai kebijakan yang bersifat nasionalis sekuler yang diambil pada masa awal kekuasaannya berubah sangat drastis. Lahirnya kekuatan revivalisme Islam serta potensi politiknya yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah dengan tokoh utamanya Gamal Abdul Nasher, serta keinginan Ja’far Numeiri untuk mengontrol dan mengooptasi menjadi sebab berbagai kebijakannya berubah drastis. Ketidakpuasan terhadap kekuasaan Ja’far an-Numeiri akhirnya meletup dengan adanya gerakan musim semi, yang terdiri dari beberapa organisasi yang berjumlah 45 organisasi. Baik dari organ profesi maupun politik.
Selama 16 tahun berada di bawah Ja’far Numeiri, kondisi Sudan tidak banyak berubah dari sebelumnya. Ekonomi masih tetap stagnan, sementara pemerintah hanya berfokus pada nasionalisasi ekonomi. Dan masyarakat wilayah Selatan Sudan yang mayoritas Kristen merasa kecewa dengan kepemimpinan Nimeiry dengan berbagai kebijakan yang dibuat. Hal tersebut melahirkan perlawanan yang terjadi pada 1983. Mereka kemudian mendirikan organisasi paramiliter Tentara Pembebasan Sudan Selatan (SPLA) yang menggunakan strategi gerilya dalam perlawanannya.
Ketidakpuasan yang berlarut-larut akibat ketidakbecusan Numeiri dan rezimnya dalam memerintah, membuat masyarakat berdemonstrasi. Merebaknya kelaparan yang menewaskan lebih dari sejuta orang, meningkatnya pengaruh Islamisme konservatif akhirnya memicu gerakan-gerakan yang mengkritik rezim Numeiri.
Tahun 1985, tepatnya pada 27 Maret ketika Ja’far Numeiri meninggalkan Sudan untuk bertemu presiden Ronald Reagan di Washington. Tentara dan polisi menembaki demonstran yang ada di jalan-jalan yang kecewa dengan pemerintahan Numeiri. Ribuan orang pun ditahan, dan 854 orang dihukuim cambuk. Hingga akhirnya pada 4 April 1985 M, lebih dari 20 ribu orang berdemonstrasi di Khartoum menuntut pengunduran Ja’far Numeri. Sehari setelah itu, Jendral Abdul Rahman Suwar al-Dzahab mengumumkan kudeta atas Ja’far Numeri ketika pesawat Ja’far Numeri singgah di Kairo dalam perjalanan pulang ke Sudan. 16 tahun eksperimen Ja’far an-Numeri dalam menerapkan syariah Islam berakhir dengan bersimbah darah.
Pasca mengkudeta Numeiri, Marsekal Abdel Rahman Suwar Al-Dahab yang merupakan menteri pertahanan dan merangkap panglima Angkatan Bersenjata sekaligus seorang Islamis yang menentang dominasi Uni Sosialis Sudan. Memimpin Dewan Transisi Militer yang bertugas memulihkan keadaan. Namun dia tidak mempertahankan kekuasaannya sebagai kepala negara, dan menyerahkannya pada sipil pimpinan Ahmed Al-Mirghani yang terpilih secara demokratis pada Mei 1986. Dan menjadikan Sadiq al-Mahdi sebagai perdana menteri. Namun, pada masa ini juga gagal menyelesaikan isu kritis yang dihadapi Sudan. Mengakhiri konflik dengan Sudan Selatan, dan memodifikasi syariah sebagai hukum negara.
Hingga akhirnya lagu lama terulang kembali. Omar Al-Bashir, seorang kolonel Angkatan Darat Sudan melengserkan Al-Mirghani. Kudeta kali ini didukung oleh National Islamic Front, organisasi Pan-Islamisme Sudan yang cukup dominan di kalangan masyarakat Sudan. Kudeta dilakukan Bashir yang menganggap pemerintahan Al-Mirghani tidak mampu mengatasi perang saudara berkepanjangan dan berbagai masalah ekonomi yang terus mendera negerinya.
Kudeta tersebut pun melahirkan rezim Islamis ke kancah kekuasaan Sudan. Rezim ini secara formal dipimpin oleh Jendral Omar al-Bashir yang disokong oleh pemimpin NIF (national Islamic font) dan kelompok Ikwanul Musliminnya Hasan al-Turobi. Ketika Omar al-Bashir berkuasa, dia juga menghadapi problem yang sama dengan pemerintah sebelumnya, yaitu bagaimana memodifikasi syariah Islam sebagai dasar negara, dan bagaimana menyelesaikan konflik di Sudan Selatan.
Setelah melakukan kudeta, Omar al-Bashir memberlakukan keadaan darurat pada 30 Juni 1989 M. Konstitusi 1985 M dihapus, meskipun pemilihan presiden serta anggota parlemen diadakan pada 1996 M, pemilihan dilakukan tanpa partai politik yang dilarang sejak kudeta 1989 M. Lewat referendum yang dilakukan pada 1998 M, konstitusi Sudan yang memuat banyak klausul Islam diberlakukan. Setelah memenangkan pemilihan umum presiden dan legislative Desember 2000, di mana pemilihan umum tersebut diboikot oleh seluruh partai oposisi utama dan tidak mengikutsertakan masyarakat di daerah yang dikuasai oleh pemberontak. Omar al-Bashir kembali memperpanjang keadaan darurat hingga 31 Desember 2001 yang kemudian diperpanjang lagi hingga desember 2002.
Selama kepemimpinannya, Omar al-Bashir mendukung milisi Janjaweed yang tercatat telah menghilangkan lebih dari 15.000 nyawa penduduk di wilayah Darfur. Milisi tersebut juga banyak melakukan pelecehan dan kejahatan terhadap wanita di kawasan Darfur, wilayah yang berbatasan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah. Di masa pemerintahan Bashir, terdapat berbagai kebijakan yang membuat negara tersebut diembargo oleh Amerika Serikat. Karena pada masa pemerintahannya, dia juga pernah mendekatkan diri pada Al-Qaeda.
30 tahun berkuasa dengan berbagai cara yang telah dilakukannya, Omar al-Bashir pun lengser dengan cara kudeta seperti yang pernah dilakukannya. Pada malam 10 April 2019, Kepala Dinas Intelijen Sudan Salah Gosh menyambangi kediaman Presiden Omar Hassan al-Bashir di tepi sungai Nil Biru, di ibu kota Khartoum. Di sana, Gosh meyakinkan sang penguasa bahwa aksi protes massal yang berlangsung selama berbulan-bulan di seluruh penjuru Sudan, tidak sedang mengancam posisinya. Gosh saat itu adalah abdi Istana yang paling disegani dan ditakuti. Di bawah kepemimpinannya, dinas intelijen NIIS terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran HAM untuk menjamin kekuasaan sang presiden.
Namun pada 11 April 2019, Omar Al-Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun dikudeta oleh militer negerinya sendiri. Kudeta kali ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Ahmed Awad bin Auf yang mengambil tindakan dengan mengepung Istana Presiden, membubarkan DPR, dan mengumumkan keadaan darurat nasional. Hal tersebut terjadi karena situsi yang semakin tidak kondusif seiring dengan protes yang dilakukan oleh masyarakat Sudan selama hampir enam bulan, karena pemerintah Bashir dinilai gagal oleh masyarakat dalam mengatasi krisis ekonomi.
Sudan adalah potret sebuah negara yang sejarah pergantian kepemimpinan didominasi dengan kudeta. Hal tersebut terjadi karena sosok pemimpin tak mampu untuk menstabilkan situasi ekonomi-politik dan sosial-masyarakat negerinya.
Nur Hasan, Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
