Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Sukoharjo – Posisi Indonesia yang strategis dengan kekayaan alam yang berlimpah, bukan hanya menjadi destinasi investasi. Namun juga tujuan untuk menanamkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Zaman dahulu, Indonesia menjadi tujuan bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai rempah-rempah. Ketika awal abad 20 terjadi Perang Dingin, Indonesia yang memiliki kekayaan sumberdaya alam juga dijadikan untuk menanamkan ideologi negara-negara adidaya,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko dalam sosialisasi “Empat Pilar Kebangsaan” di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/4).
Bahkan, ideologi transnasioal tersebut menjadi ancaman terbesar di samping penjajahan bangsa asing, “Sejarah bangsa kita mencatat, usai komunisme dan marxisme yang ekstrem dalam pemberontakan PKI pada 1948, muncul radikalisme umat Islam pada tahun yang sama dengan pendirian Darul Islam,” tutur Singgih.
Untuk menghalangi bangkitnya komunisme, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Selanjutnya, lahir pula UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
“Aturan tersebut melarang ormas berideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dalam hal ini bukan hanya komunisme-marxisme, namun juga radikalisme agama,” terang Singgih Januratmoko.
Singgih berpandangan ideologi-ideologi tersebut merupakan ideologi transnasional, yang terus bergerak mencari pengaruh. Sasarannya, tentu saja mendominasi negeri ini, untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa, “Dengan masifnya penggunaan internet dan media sosial, ideologi transnasional ini makin mudah menyasar ke generasi muda,” tuturnya.
“Persoalan hari ini, radikalisme tidak hanya muncul dari kemiskinan atau dijadikan sarana perlawanan terhadap keadaan. Tapi juga adanya kecenderungan para generasi muda mencari pelepasan dari keputusasaan atau pemenuhan kebutuhan untuk eksis. Mereka mencari-cari informasi di internet mengenai berbagai hal, termasuk ideologi,” ujar Singgih.
Di internet dan media sosial, para generasi muda memperoleh guru yang tidak mereka kenal, namun mampu mempengaruhi pikiran mereka. Pada akhirnya, mereka terjerumus kepada sikap radikalisme. Sementara di sisi lain, generasi muda yang menjauhi nilai-nilai agama bertemu dengan ideologi transnasional seperti liberalisme, yang menjunjung tinggi kebebasan individu.
“Paparan liberalisme terhadap generasi muda, menjadikan mereka mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Gotong-royong yang menjadi jiwa Pancasila pun menjadi pudar. Inilah yang menjadi pangkal ketidakpedulian sosial,” tutur Singgih.
Untuk itu, ia mengajak keluarga, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat bekerja sama menjaga dan membina generasi muda. Menurutnya, generasi muda yang sedang mencari jati diri rentan terpapar radikalisme atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
