Dengarkan artikel ini
Mungkin masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa itu hti dan khilafah. Perlu diketahui bersama bahwa gagasan terkait dengan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir (HT) merupakan gejala global yang melanda dunia Arab-Islam. Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, merupakan mantan aktivis Ikhawanul Muslimin. Ia menganggap bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin terjebak dalam dunia modernitas, sehingga konsepsi antara agama dan negara tidak begitu jelas.
Setelah Taqiyuddin keluar dari IM kemudian mendirikan Hizbut Tahrir wacana khilafah mulai menjadi perdebatan. Wacana khilafah merupakan sebuah pencarian harmonis antara sistem negara-bangsa dunia modern dengan tradisi Islam. Wacana pendirian khilafah kemudian menjadi isu global setelah jatuhnya komunis pasca-perang dingin. Disnilah HTI dan khilafah mulai gencar dikampanyekan di dunia.
Menurut Bassam Tibi, pengamat politik Timur Tengah, mengatakan bahwa khilafah merupakan gerakan islamisme. Bassam Tibi membedakan antara gerakan Islamisme dengan Islam. Islamisme merupakan isu politik yang berbeda dengan keimanan. Islamisme bisa disejajarkan dengan ideologi-ideologi politik lainnya seperti sosialisme.
Bassam Tibi kemudian meminjam pendekatan Hannah Arendt untuk menggambarkan tujuan dari politik khilafah. Bassam Tibi menyebut gerakan khilafah sebagai totalitarianisme baru dunia modern. Pembacaan ini dilandasi atas adanya kesamaan unsur politik yang digunakan yaitu terkait dengan isu SARA. Apabila Hannah Arendt mengambil contoh terhadap gerakan Nazi yang sangat rasis, maka dalam konteks Islamisme pandangan Islam merupakan way of life atau solusi terhadap keterbelakangan dunia Arab-Islam.
HTI dan Khilafah
Wacana Khilafah merupakan politik yang diagamaisasikan. Para pengikut faham khilafah menganggap bahwa ideologi khilafah yang diusung merupakan solusi terhadap krisis yang melanda dunia Islam. Mereka juga menganggap bahwa Islam merupakan agama paket yang didalamnya juga mengatur tentang penyatuan antara agama dan negara. Dengan demikian, maka khilafah menjadi lawan tandingan dengan sistem modern negara-bangsa.
Apa itu hti dan khilafah masih diperdebatkan. Betapa tidak. Dalam sistem khalifah tidak ada pengakuan hak sesama umat beragama. Islam menjadi agama dominan sekaligus paling benar menurut para pengikut khilafah. Oleh karena itu, dalam sistem khilafah mereka akan memposisikan umat agama lain sebagai warga negara kelas dua. Kedudukan warga negara kelas dua akan mengarah pada diskriminasi dan ketidakadilan.
Sistem khilafah merupakan sebuah gerakan politik identitas yang menggunakan agama sebagai basis ideologi. Di Timur Tengah, fenomena Islamisme mencoba menawarkan sistem tersebut sebagai jawaban atas krisis dunia yang melanda Arab-Islam. Krisis dunia Arab-Islam menurut mereka disebabkan karena kegagalan sistem politik modern. Oleh karena, mereka kemudian mencarikan legitimasi untuk mempolitisasi agama.
Sedangkan di Indonesia, wacana khilafah mulai didengar dengan masuknya Hizbut Tahrir di Indonesia (atau yang lebih dikenal HTI). HTI merupakan perwujudan politik identitas yang menolak sistem negara dunia modern dengan mewacakan Islam sebagai solusi. Eksistensi gerakan Khilafah secara tidak langsung juga melawan Islam mayoritas di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Secara eksplisit kedua ormas besar tersebut telah menerima sistem demokrasi di Indonesia.
Sistem khilafah yang coba ditegakkan di Indonesia jelas bertentangan dengan ideologi bangsa. Sistem totalitarianisme baru tidak sejalan dengan semangat kebhinnekaan bangsa Indonesia. Sejak pertama kali Indonesia terbentuk, bahkan sejak era kerajaan, sistem negara nusantara tidak menunjukkan ke arah politik identitas. Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa merupakan pandangan yang positif karena bisa merangkul semua kepentingan dan tidak ada politik identitas di dalamnya.
Di atas sudah disebutkan bahwa salah satu ciri sistem totalitarianisme adalah menggunakan salah satu unsur SARA sebagai alat legitimasi politik. Dalam hal ini, sistem politik khilafah didasarkan atas interpretasi agama yang dipolitisasikan atau politik yang diagamaisasikan. Keyakinan bahwa agama sudah memberikan dalam satu paket urusan agama dan dunia ditafsirkan sebagai landasan ideologis untuk menciptakan sistem khilafah.
Oleh karena itu, sistem khilafah yang mengarah pada politik identitas merupakan fenomena global yang mengusung agama sebagai basis politik. Menurut Bassam Tibi gerakan tersebut sama dengan gerakan Nazi yang mengusung ideologi rasisme. Wacana seperti ini bertentangan dengan ideologi Indonesia yang tidak meletakkan identitas SARA sebagai basis ideologi. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah ideologi yang merangkul semua unsur, baik agama, ras, etnis, suku. Dengan demikian, maka ideologi khilafah yang mencoba memanfaatkan agama sebagai alat politik bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
