Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Konten terkait perjudian atau judi online menempati posisi teratas dari target pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di sepanjang tahun 2022, yang mencapai 182.802 konten.
Seperti diberitakan Infopublik.id, berdasarkan data statistik penangangan konten internet negatif yang dirilis Kominfo, Kamis (12/1/2023), pemblokiran selama periode 1 Januari-31 Desember 2022 sudah mencapai 238.226 konten negatif. Secara keseluruhan, Kominfo telah memblokir total 437.741 konten.
Sementara itu, konten pornografi menempati posisi kedua teratas yang diblokir pemerintah, yakni mencapai 49.889. Berikutnya menyusul konten HKI (hak kekayaan intelektual) sebanyak 2.258, konten penipuan sebanyak 1.913, dan konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor berjumlah 1.348.
Selain itu Kominfo juga memblokir sedikitnya tujuh konten kekerasan atau kekerasan pada anak, tiga konten berita bohong atau hoaks, dua konten perdagangan produk dengan aturan khusus, serta pemblokiran konten SARA, lalu separatisme atau organisasi terlarang, pelanggaran keamanan informasi, serta konten terorisme atau radikalisme yang masing-masing berjumlah satu konten.
Kominfo tidak mencatat adanya konten negatif terkait pencemaran nama baik, konten yang melanggar nilai sosial dan budaya, dan konten yang meresahkan masyarakat, sehingga tidak ada pemblokiran terkait ketiga kategori tersebut selama 2022.
Sementara itu, Kominfo juga mencatat telah melakukan penanganan terhadap 199.515 konten internet negatif pada media sosial sepanjang 2022 lalu.
Konten negatif media sosial ini tercatat paling banyak terdapat di Twitter sebanyak 124.837 konten, disusul Meta (Facebook) sebanyak 50.440 konten, File Sharing sebanyak 19.603 konten, Telegram sebanyak 1.477 konten, Google sebanyak 1.212 konten, MiChat sebanyak 1.126 konten, TikTok sebanyak 634 konten, Mango Live sebanyak 177 konten, dan Snack Video sebanyak sembilan konten.
Dua platform media sosial lainnya, yakni Line dan Bigo Live tidak tercatat memiliki konten negatif, sehingga tidak dilakukan pemblokiran selama 2022.
Sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G Plate mengungkapkan pihaknya telah menangani 1.321 konten hoaks atau berita palsu terkait politik hingga 4 Januari 2023.
“Data terbaru hingga saat ini kami sudah melakukan penanganan sebanyak 1.321 hoaks politik,” ujar Menkominfo RI Johnny Gerard Plate, dalam konferensi pers di kantor kementeriannya, Jakarta, Rabu lalu (4/1/2022).
Menkominfo mengatakan, upaya penanganan tersebut dilakukan agar dalam momentum Pemilu 2024, masyarakat tidak disibukkan dengan post truth, propaganda hingga disinformasi.
Sebab, pemilu merupakan puncak demokrasi yang menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia menentukan arah bangsa ke depan.
“Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Wakabareskrim Polri), Pemilu 2024 jangan sampai disibukkan dengan post truth, jangan sampai diisi hoaks, propaganda, malinfoarmasi dan disinformasi,” imbuhnya.
Menurut Menkominfo, untuk mengantisipasi keamanan khususnya di ruang digital dalam pelaksanaan Pemilu 2024, pada 3 Oktober 2022 telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang informatika antara Polri dan Kementerian Kominfo.
