Harakatuna.com. Gaza – Sekutu dan musuh AS pada hari Rabu mengecam ide gila Presiden Donald Trump terkait keginginan Amerika Serikat mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza. Trump memaksa dua juta warga Palestina untuk pindah ke negara lain dan kemudian mengubah wilayah di sepanjang Laut Mediterania itu menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Dengan cepat pemimpin-pemimpin dunia bereaksi terhadap kegialaan Trump. Berberapa petinggi negara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Selasa malam (4/3) menentang gagasan gila yang dikemukakan Trump.
Inggris, China, Jerman, Irlandia, Rusia, dan Spanyol mengatakan mereka akan terus mendukung solusi dua negara, yaitu pembentukan negara Palestina merdeka yang akan mencakup Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel, dan negara Israel itu sendiri. Proposal “solusi dua negara” yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan perang Timur Tengah selama puluhan tahun itu juga telah sejak lama menjadi landasan kebijakan AS di wilayah itu, meskipun pemerintahan Netanyahu menentangnya.
Arab Saudi, sekutu penting Amerika yang merupakan penghasil minyak di Timur Tengah menyampaikan pernyataan tajam. Petinggi Arab Saudi menyampaikan seruannya untuk negara Palestina merdeka adalah “posisi yang tegas, teguh dan tak tergoyahkan.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pihaknya menegaskan dukungannya pada solusi dua negara. “Posisi Australia masih sama seperti pagi ini, tahun lalu, dan 10 tahun lalu,” tegasnya.
Bahkan sebelum Trump menyerukan kepemilikan AS atas Gaza, Mesir dan Yordania dalam beberapa hari terakhir telah menolak ide gila Trump agar penduduk Palestina di Gaza direlokasi ke negara mereka. Kementerian Luar Negeri Mesir menekankan perlunya pembangunan kembali di Gaza “tanpa memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza.”
Kepala Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Volker Turk pada hari Rabu (5/2) mengatakan mendeportasi orang-orang dari Gaza yang diduduki Israel adalah tindakan ilegal. “Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara, seperti yang baru-baru ini digarisbawahi oleh Mahkamah Internasional. Setiap pemindahan paksa atau deportasi orang dari wilayah pendudukan sangat dilarang,” tegasnya.
Belakangan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam pidatonya agar setiap negara mana pun taat pada hukum internasional. “Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada landasan hukum internasional. Penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis,” terangnya.
