Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (Bagian II)

Dengarkan artikel ini

Download PDF

Sampai sekarang HTI tetap eksis. M. Ismail Yusanto masih menggunakan jabatannya sebagai Jurubicara HTI ketika mengucapkan selamat selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha channel ALWaqiyah TV yang berafiliasi kepada Hizbut Tahrir (Al-Waqiyah 2021). Tekad yang mereka buktikan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dari sejak pencabutan badan hukum sampai penelitian ini ditulis (Maret 2022).

Mereka menggunakan aneka ragam nama lembaga samaran. Kegiatan-kegiatan mereka terpublikasi di website, akun dan channel media sosial yang berafiliasi dengan HTI. Aktivitas HTI juga dipublikasi di website dan akun media sosial HT di luar negeri (Al-Waqiyah 2021).

Tabel 1. Website, akun dan channel yang berafiliasi dengan HTI.

Sumber: Diolah oleh penulis dari penelusuran di internet.

Meskipun demikian, aktivitas HTI tidak berpengaruh terhadap masyarakat, karena masyarakat sudah mengetahui visi, misi dan tujuan di balik semua kegiatan HTI, terlebih pasca pencabutan badan hukum. Masyarakat mengetahui bahwa HTI sudah dibubarkan. HTI terus mendapat penentangan, dan perlawanan. Dalam pandangan HTI, keadaan ini membuat masyarakat beku untuk dapat menerima keberadaan, kegiatan dan propaganda mereka.

Ruang gerak mereka semakin sempit dan terbatas. Secara legal formal, HTI tidak bisa lagi melakukan kegiatan di ruang-ruang publik. Arus penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan HTI semakin deras. Masyarakat menutup pintu bagi HT, sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan pemerintah. HTI memandang, masyarakat sipil sudah apatis, dan stagnan. Masyarakat sipil tidak dapat diharapkan untuk mendukung dan menjadi jalan guna meraih kekuasaan.

Di sini titik krusial bagi HTI, ketika masyarakat (sipil) sudah tidak dapat diharapkan menjadi jalan menuju kekuasaan, maka, mereka berharap ke militer guna melindungi, dan menjadi jalan menuju kekuasaan pemerintahan. HTI melakukan aktivitas meminta pertolongan kepada militer, yang dianggap memiliki kekuatan riil berupa prajurit yang terlatih, persenjataan dan peralatan perang (ahlu quwwah) serta sistem organisasi yang berbasis komando. Aktivitas ini disebut dengan thalab an-nushrah (Abu Fuad 2018; an-Nabhani Taqiyuddin 2001a, 2006, 2016; Hizbut Tahrir 1989, n.d.; Radhi Muhsin 2012; Zallum Abdul Qadim 1985).

Menurut HT, thalab an-nushrah adalah metode yang syar’i dalam mendirikan khilafah. Metode yang pernah dilakukan oleh Muhammad saw ketika mendirika negara di Madinah. Menyimpang, apalagi meninggalkan metode ini, merupakan dosa. Bagi HT, metode ini sudah baku dan tak dapat diubah (thariqah), walaupun sampai saat ini HT belum berhasil mendirikan khilafah dengan metode tersebut (Abdurrahman Hafidz 2017; Ahmad 2011; Hawari Muhammad 2010; Khalid Abdurrahman Muhammad 2015; Qal’ahji Muhammad Rawwas 2020).

Penelitian paling awal tentang HT terkait dengan kekerasan dan terorisme dilakukan oleh Zeyno Baran yang dipublikasi dalam bentuk laporan penelitian dengan judul Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency (2004). Zeyno menyimpulkan bahwa Hizbut Tahrir menjadi conveyor belt (karet pengantar) bagi terorisme. Penelitian ini mengambil data dari pergerakan Hizbut Tahrir di Asia Tengah (Baran Zeyno 2004).

Hizbut Tahrir Indonesia membuat artikel khusus untuk mengkritik, menyanggah dan membantah hasil dari penelitian Zeyno Baran yanh dimuat pada majalah al-Wa’ie edisi Desember 2009 dengan tajuk Hizbut Tahrir Teroris? HTI mengatakan mereka berdakwah tanpa kekerasan, bukan kelompok teroris (HTI 2009).  Akan tetapi artikel jurnal yang berjudul Relation Between Hizb ut Tahrir and Terror Group yang ditulis oleh Zopfan Aseanata Bayudhita pada tahun 2020, mengungkap adanya hubungan antara HTI dengan kelompok teror (Bayudhita 2020).

Untuk kasus Indonesia, upaya penggalangan militer yang dilakukan oleh HTI dibahas secara umum pada buku Hizbut Tahrir Indonesia and Political Islam: Identity, Ideology, and Religio-Political Mobilization, karya Mohamed Nawab Mohamed Otsman. (Nawab Mohamed Mohamed Otsman 2018). Sedangkan Fathoni Riza (2022) dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) membuat penelitian yang berjudul Model Pemolisian Kebangsaan Terhadap Revivalisasi Transnasionalisme HTI Sebagai Ancaman Keamanan Asimetris (Studi Kasus Kota Bogor, Indonesia – Islamabad, Pakistan).

Artikel ini secara spesifik mengungkap hubungan antara HTI dan TNI dalam perspektif sosiologi. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif berdasarkan wawancara, observasi, studi literatur, media daring, media sosial dan dokumen pribadi milik penulis utama. Penulis utama adalah seorang pengurus HTI periode 2004 – 2010.

Penelitian kualitatif dianggap dapat mengungkap realitas serta dinamika sosial secara lebih rinci dan holistik dibandingkan penelitian kuantitatif karena realitas sosial sangat kompleks dan dinamis, yang apabila dikuantisir, akan mereduksi fakta dan realitas sosial yang pada akhirnya menghilangkan makna yang ingin diperoleh dari suatu penelitian sosial (Bungin Burhan 2001).

Bagaimana implimentasi doktrin HT tentang peralihan kekuasaan melalui jalan militer dijelaskan berdasarkan jejak-jejak interaksi dan relasi yang terjadi antara HTI dan TNI.

Data-data utama dalam penelitian ini diambil dari jejak-jejak digital hubungan HTI dan TNI, yang terdapat pada website resmi TNI, akun-akun media sosial resmi TNI website duplikat dari website duplikat dari website resmi HTI, website-website yang berafiliasi dengan HTI, website media berita utama, dan akun-akun media sosial yang berafiliasi dengan HTI, Penulis menggunakan website duplikat dari website resmi HTI, mengingat website resmi HTI telah diblokir oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi pada tahun 2017.

Bersambung…