29.6 C
Jakarta

Berebut Kursi Pemerintah; Narasi Nasionalis feat Narasi Islamis

Artikel Trending

Milenial IslamBerebut Kursi Pemerintah; Narasi Nasionalis feat Narasi Islamis
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rakhman Baso, yang baru menjabat, bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh agama di Kabupaten Poso, pada Minggu (20/9) lalu. Agendanya meminta dukungan untuk penuntasan kasus radikalisme, khususnya Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang teritori utamanya ialah Poso. Sebagai representasi pemerintah, strategi kooperatif Kapolda dan tokoh setempat merupakan progresivitas dari sterilisasi Poso itu sendiri. Islamisme memang harus dibakar habis.

Berbicara tentang kelompok Islamis, di Jakarta sendiri belumlah sama sekali tidak ada. Hanya saja, konfrontasi mereka tidak sekontras MIT, misalnya. Rupa-rupa mereka beragam, tetapi narasi besarnya sama persis: mengoposisikan diri. Sekumpulan tokoh yang memiliki jemaah seperti Felix Siauw, Ismail Yusanto, atau se-nyinyir Sugi Nur pun belum atau memang tidak bisa diboikot pergerakannya. Melalui ajaran Islam, manipulasi dibuat. Dampaknya, banyak umat tidak mengetahui, bahwa mereka sebenarnya tengah berusaha merebut kursi.

Itu dalam konteks narasi Islamis. Di sisi lain, ada juga narasi nasionalis. Partisan yang ini mencoba mempertentangkan nasionalisme ideal dengan yang ada di tataran realitas. Menabrakkan nasionalisme dengan nasionalisme ini, misalnya, disiasati dengan narasi bahwa realitas telah mencederai idealisme. Dengan kata lain, pemerintah yang tengah berkuasa, yang jelas-jelas mereka nasionalis, dianggap tidak lagi nasionalis, melainkan komunis dlsb. Upaya memurnikan nasionalisme kemudian mereka suarakan.

Mari kita permudah melalui sebuah contoh. HTI dan para aktivisnya adalah agen Islamis. FPI, PA 212, atau bahkan GNPF MUI adalah Islamis-cum-nasionalis. KAMI, yang baru terbentuk sekitar sebulan yang lalu, itu agen nasionalis. Tetapi kenapa mereka semua tidak sepemikiran dengan segala tindak-keputusan pemerintah tentang suatu hal? Bagaimana mereka mendefiniskan nasionalisme ideologis sehingga menganggap lainnya tidak seideal komunitasnya sendiri? Dan, mengapa terkesan subjektif?

Kontestasi Politik Oposisi Pemerintah

Setidaknya enam tahun terakhir, terhitung sejak Jokowi menjadi presiden periode pertama, narasi Islamis menguat. Musuh-musuh pemerintah bertambah. Ini, setidaknya, dimotori oleh stigmatisasi terhadap Jokowi itu sendiri, yakni dianggap keturunan PKI. Stigmatisasi ini menguat, dan melebar. Para anggota FPI, PA 212, jualan isu bahwa pemerintah adalah komunis. Sementara HTI menuduh ketidakadilan yang terjadi merupakan bukti ke-thaghut-an mereka.

Berlomba-lomba menjelekkan pemerintah merupakan bukti bahwa kontestasi politik oposisi tidak lagi sehat. Umumnya mereka bermain narasi keislaman, lalu disebutnya sebagai kaum Islamis. Sayangnya, kontestasi tersebut tidak berhenti di situ. Kalangan nasionalis juga memainkan peran yang sama dalam rangka mengoposisikan diri kepada pemerintah. Mereka berkolaborasi dengan kaum Islamis tadi. Tentu, polarisasi ini sarat politik, sehingga tidak bertahan lama. Ini bisa dilihat, misal, pada momen Pilpres lalu.

Baik kaum nasionalis maupun kaum Islamis sama-sama menyadari, sentimen masyarakat ada dua: agama dan negara. Apa pun yang berkaitan dengan negara, itu selalu membawa nuansa emosional. Apa pun yang berhubungan dengan agama, itu selalu menggairahkan. Islamis membawa isu komunisme dan menawarkan khilafah, sementara nasionalis membawa isu problematika pemerintahan dan menawarkan penyelamatan. Ujung-ujungnya apa? Tidak lain yaitu ingin berkuasa juga.

BACA JUGA  Teroris Dapat Remisi Lebaran: Bukti Negara Tidak Anti HAM

Kita bahkan bisa membuat spesifikasi untuk hal ini. Apakah kita kira, umpamanya, bahwa Gatot Nurmantyo, Said Didu, bahkan Rocky Gerung yang ada di barisan nasionalis KAMI itu selamanya searah dan sependapat dengan Tengku Zulkarnain, Slamet Maarif, Yusuf Martak bahkan Ismail Yusanto dari barisan Islamis PA 212 dkk? Jelas tidak. Hanya saja karena agendanya sama, yaitu menjadi oposisi, maka seakan berteman.  Karena narasi Islamis dilarang, maka ke depan KAMI menjadi payung para oposisi. Majemuk, dari berbagai kalangan, tentunya. Kapan kontestasi politik oposisi ini berakhir, tidak ada yang mengetahui pastinya.

Iming-iming “Demi”

Kenapa masyarakat terpengaruh untuk gabung di KAMI? Kenapa meskipun sudah dikonter sedemikian rupa, aktivis HTI masih bisa sukses melakukan indoktrinasi? Jawabannya adalah, karena mereka mengumpani masyarakat dengan harapan “demi”. Demi kedaulatan negara, demi kemajuan bangsa Indonesia, demi keselamatan Indonesia. Demi kejayaan Islam, demi syariat Allah, demi meraih kembali peradaban Nusantara. Semua “demi” tersebut menghadirkan harapan akan kemajuan. Itu menariknya.

Untuk apa film dokumenter palsu Jejak Khilafah dibuat, yang tentu memakan biaya tidak sedikit, kalau bukan untuk semakin mengidealkan ke“demi”an tersebut. Agar masyarakat semakin yakin, bahwa itulah yang ideal untuk menciptakan peradaban: khilafah. Untuk apa juga Gatot Nurmantyo keliling Indonesia, yang tentu tidak gratis, kalau bukan untuk membesarkan teritorial organisasinya. Semua punya agenda, punya tawaran yang baik. Yang mereka sembunyikan hanya satu: keinginberkuasaannya.

Perselingkuhan nasionalisme dengan Islamisme ini jelas merupakan sesuatu yang riskan, dan bukan mustahil semakin menggerogoti integritas pemerintah itu sendiri. Yang idealnya kita mesti saling bergotong-royong mengatasi persoalan bangsa bersama-sama, yang terjadi justru adalah saling berkontestasi menegakkan kepentingan masing-masing. Masyarakat diiming-imingi nasionalisme dan Islamisme, dibuat tidak menyadari bahwa mereka tengah berada di pusaran perebutan kekuasaan.

Perebutan kursi pemerintah adalah hasrat manusiawi, sedangkan narasi nasionalis dan Islamis hanyalah kendaraan belaka. Semua memiliki kepentingan, dan kepentingan mengafirmasi manipulasi isu kebangsaan dan keagamaan. Terhadap semuanya, kita cukup perlu menyadari satu hal: persatuan harus kita ruwat, apa dan bagaimana pun keadaannya. Iming-iming demi tidak lagi bisa dipercaya. Agama dan bangsa bagi mereka yang disebut di muka, tidak lebih, adalah mainan politik belaka.

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…

Ahmad Khoiri
Ahmad Khoiri
Mahasiswa SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru