Realisasi Pemerataan Pendidikan Melalui Sistem Zonasi dalam PPDB

Opini


1
2 shares, 1 point

Pasca persoalan pemilihan umum serentak 2019, kini pemerintah kembali ramai dengan problematika tahun ajaran baru pada lembaga pendidikan dasar dan menengah di indonesia. Salah satu yang mejadi kontroversi utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah terkait dengan sistem zonasi dalam PPDB yang di terapkan oleh menteri pendidikan  dan kebudayaan (Mendikbud). Seperti yang termuat dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang menuai kritik tajam dari para orang tua maupun dari masing masing lembaga sekolah.

Berkenaan dengan  program pemerintah terkait sistem zonasi dalam PPDB justru sebenarnya merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah penataan serta pemerataan kualitas Pendidikan di indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh  menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir effendi bahwa sistem zonasi tidak hanya terkait  dengan penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru (PPDB), tetapi juga penataan Pendidikan (Suara Merdeka 11/06/). Yang mana menurutnya, sistem zonasi itu juga digunakan untuk pemerataan guru di zona masing masing.

Dan setelah PPDB usai, Kemendikbud akan meminta daerah untuk menerapkan program retribusi guru agar tidak terjadi pengelompokan guru PNS pada sekolah tertentu sementara  sekolah lain disi oleh guru honorer. Yang mana sekarang ini pemerataan guru masih saja menjadi persoalan Pendidikan di Indonesia yakni jumlah guru lebih banyak atau terpusat hanya berada di kota-kota besar. sementara jumlah guru  di desa atau daerah terpencil sangatlah minim dan rata-rata dari mereka berstatus sebagai guru honorer.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pemerintah dalam melakukan zonasi tersebut tidaklah semata hanya mengadakan pemerataan peserta didik saja. Melainkan juga sebagai ikhtiar pemerintah dalam menagani problem Pendidikan mengenai masalah pemerataan kualitas Pendidikan sehingga tidak lagi adanya kesenjangan antara kualitas Pendidikan di kota maupun di desa.

Baca Juga:  Mengobati Luka Bangsa

Dengan dikeluarkannnya peraturan terkait sistem zonasi dalam PPDB tersebut, masih saja menuai sikap kontra masyarakat serta dianggap sebagai pengekangan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena, program pemerintah tersebut dirasa masih belum siap untuk diterapkan dan masih perlu dievaluasi kembali. Dalam praktiknya, Pendidikan di Indonesia dianggap masih saja terdapat beragam  problematika sepuatar pemerataan. Sebagaimana misalnya, tingkat pemerataan jumlah sekolah yang ada di desa dan di kota tentu tidaklah sama. Maka dari itu, masyarakat yang bersikap kontra terhadap sistem zonasi tersebut meminta agar pemerintah meghapus dan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.

Masalah terkait kualitas profesionalisme guru  serta ketersediaan sarana prasarana juga menjadi akar dari sikap kontra masyarakat dengan adanya Permendikbud terkait sistem zonasi dalam PPDB. Yang mana, anggapan semata terkait kualitas profesionalisme guru di desa  sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Anggapan mengenai kualitas profesionalisme guru pada sekolah yang mendapat predikat favorit di kota lebih menjamin mutu Pendidikan putra-putrinya di bandingkan dengan kualitas profesionalisme guru di desa atau di daerah terpencil masih saja berkembang di masayarakat kita.

Jika dilihat dari  jumlah guru, memang masih terdapat kesenjangan antara jumlah guru di desa dengan jumlah guru di kota-kota besar. Sebagaimana, rata-rata sekolah yang berzonasi di daerah desa kebanyakan diajar oleh guru yang rata-rata dari mereka hanya berstatus sebagai guru honorer yang mayoritas diantaranya belum bersertifikasi, sedangkan sekolah yang berada di zonasi daerah perkotaan, kebanyakan   diajar oleh guru yang  rata-rata berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan bersertifikasi, sehingga tidak diragukan lagi kualitas kerjanya. hal tersebutlah yang kemudian menjadi akar kekhawatiran para orang tua untuk mensekolahkan putra-putrinya di desa.
Berkenaan dengan  kualitas profesionalisme guru di desa, maka orang tua masih saja berharap agar sistem zonasi dalam PPDB dihapuskan sehingga putra-putri mereka bisa mendapatkan Pendidikan yang berkualitas di sekolah yang didambakan sebelumnya. Disamping itu, daya saing siswa ketika memasuki dunia kerja kerapkali dikahawatirkan oleh orang tua jika putra-putrinya menempuh Pendidikan yang dianggap minim akan fasilitas serta sarana prasarana. Karena selain itu, ketersediaan sarana prasarana sekolah di desa masih dianggap jauh dari kata terpenuhi. Mulai dari sarana prasana pendukung kegiatan belajar mengajar, hingga fasilitas penunjang minat serta bakat siswa.
Kualitas dari keberhasilan proses Pendidikan sejatinya tidak hanya s emata diukur dari kualitas profesionalisme gurunya saja terhadap keberhasilan proses penddidikan, melainkan kulaitas peserta didik juga harus diikut sertakan di dalamnya. Dalam hal penilaian mengenai keberhasilan proses Pendidikan harus disertai dengan adanya keseimbangan antara penilaian kualitas guru dengan kualitas peserta didik yang berperan sebagai subjek pendidikan. Maka dari itu, kegagalan seorang peserta didik tidak semata mata karena salah  gurunya.

Baca Juga:  Pentingnya Pendidikan Anti Radikalisme Sejak Usia Dini

Jika kita amati sekolah sekolah yang mendapat predikat favorit dari masyarakat dalam keberhasilan proses Pendidikan, tentu tidak dapat dipungkiri jika masih saja terdapat peserta didik yang belum bisa mencapai target yang diharapkan. padahal jika kita lihat dari sisi lain, dari segi kualitas profesionalisme para guru di sekolah tersebut sudah tentu tidak diragukan kembali. Dan sebaliknya jika kita mengamati pada sekolah yang tidak mendapat predikat favorit dari masyrakat atau bahkan sekolah di desa atau daerah terpencil, terkadang tak jarang siswa-siswinya menjuarai olimpiade nasional serta mendapat beasiswa Pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama penentu kualitas peserta didik sebenarnya ada pada diri peserta didik itu sendiri, bukan hanya terpaku pada kualitas gurunya semata. karena, keberadaan seorang guru dalam lembaga Pendidikan hanya berperan sebagai fasilitator dalam mendampingi peserta didik  dalam proses eksplorasi kemampuannya. Jadi kualitas peserta didik sejatinya secara penuh ditentukan oleh peserta didik itu sendiri dengan bimbingan para dewan guru, bukan hanya semata karena kualitas guru itu semata.

Maka, tak heran sebelumnya jika terdapat anggapan suatu sekolah mendapat predikat sekolah favorit dari masyarakat karena memang antara kualitas guru dan peserta didik bisa dikata sama sama berkualitas. Jadi terkait kualitas profesionalisme guru di desa sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mensekolahkan putra-putrinya di desa. Akan tetapi, disamping itu, pelatihan profesionalisme guru di desa  juga harus gencar dilakukan oleh pemerintah agar kebutuhan masyarakat akan kualitas profesionalisme guru di desa dapat terpenuhi.

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB masih saja mengundang pro-kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah guna memenuhi serta membenahi segala keluhan masyarakat terkait kekurangan dalam penerapan sistem zonasi dalam PPDB.

Baca Juga:  Felix Siauw dan Formalisasi Dakwah

Disamping itu pemerintah pun harus senantiasa menerima kritik serta masukan dari masyarakat guna sebagai bahan evaluasi dalam penerapan sistem zonasi dalam PPDB agar sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat. Seperti halnya pemerataan fasilitas Pendidikan serta sarana dan prasana Pendidikan pada sekolah sekolah di daerah daerah terpencil. sehingga antara lembaga Pendidikan di kota maupun di desa tidak terjadi kesejangan.

 


Like it? Share with your friends!

1
2 shares, 1 point

What's Your Reaction?

Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Lucu Lucu
1
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Wow Wow
1
Wow
Bingung Bingung
0
Bingung
Marah Marah
0
Marah
Suka Suka
1
Suka
Ahmad Khozin