Dengarkan artikel ini
Petinggi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) belakangan ini semakin aktif menggelar kajian online, nyaris tiap haris mengulas isu khilafah, dan bernuansa politis. Dalam aksi jihad provokatif bisa dibilang, HTI paling masif, dan terstruktur. Entah itu, di dunia nyata maupun dunia maya sekalipun. Sehingga, besar kemungkinan meraih juara pertama, setelah itu baru FPI.
Pada hari Senin 29/06/2020, pukul 20.00 sd 21.00 WIB, berlangsung kajian daring mingguan (eks) HTI melalui channel youtube Khilafah Channel bertema “Khilafah Sama dengan Komunisme?”, yang dibawakan oleh Hafidz Abdurrahman. Secara garis besar ulasan kelompok ekstrem tersebut rupa-rupanya mereka pandai memelintir fakta, dan ingin menciptakan konflik baru. Yaitu, seakan ada bahaya besar di balik RUU HIP.
Statement provokatif yang Hafidz Abdurrahman sampaikan adalah, “Saat ini baru bermunculan orang-orang yang membenci khilafah, karena secara umum menunjukkan adanya keberhasilan dalam dakwah untuk mengembalikan khilafah. Semakin banyaknya pertentangan, harus dibaca sebagai adanya keberhasilan dakwah tentang khilafah. Kelompok yang membenci khilafah merasa terancam, jika syariat Islam itu diterapkan.” [29/06/2020]
Inilah kehebatan mereka pandai memelintir kata-kata, taktik yang dimainkan hanya mempolitisasi dalil-dalil Islam (khilafah) demi meraih simpati publik. Ayat-ayat jihad, dakwah hijrah, khilafah, dll. Disini tempat atau agen radikalisasi agama mulai dikembangkan oleh HTI selama berjuang.
Cukup sering mereka jualan produk Islam hanya untuk kepentingan politik semata yang jangka panjang. Yaitu, brand negara khilafah. Jika sebaliknya, kini membela Pancasila di tengah proses penundaan RUU HIP di DPR – RI. Adalah pembelaan yang mustahil, dan tidak bersungguh-sungguh.
Kalau pun produk negara khilafah benar-benar baik, dan menjamin toleransi serta perdamian dalam konteks kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan hukum. Maka, isu-isu agama tidak patut dimainkan atau diperjual-belikan (politisasi Islam) hingga merambah ke berbagai negara-negara.
Namun, fakta yang mengejutkan, brand atau produk yang HTI tawarkan tidak pernah laku. Sebagaimana sedikitnya 20 negara di seluruh dunia yang melarang HT berkembang di negaranya, keterlibatan dalam kudeta hingga keterlibatan dalam aksi terorisme.[sumber: bbcnews.com 19/07/2017]
Bongkar Siasat Politik (eks) HTI
Baru Revisi Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) digulirkan, dan pemerintah positif menunda hingga dikembalikan ke DPR – RI. Tetapi, penundaan tersebut bukan suatu kebanggan. Sebab, meski ideologi komunisme/PKI gagal. Tidak lupa, ada ideologi khilafah/HT di balik aksi mereka.
Siasat politik HTI tampak mudah dibongkar oleh negara-negara yang menolak ide khilafah, indikator pemberontakan, kudeta, dan keterlibatan mereka menebar paham radikal yang cenderung kepada agenda terorisme. Catatan penting yang harus diwaspadai, meskipun menolak RUU HIP ini.
Menurut pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menyebut ideologi khilafah telah menyebar subur di Indonesia. Dan mereka (eks–HTI) memperjuangkan ideologinya dengan dua cara. Pertama, menggunakan pendekatan narasi. Kedua, pendekatan aksi kekerasan seperti teror. Sehingga, salah satu gerakan transnasional yang dominan ialah HTI dan kelompok lain yang yang kegiatannya ekstrem.[sumber: mediaindonesia 10/05/2019]
Pandangan demikian harus menjadi keyakinan bersama bahwa HTI dengan paham khilafahnya dapat disebut gerakan yang berideologi transnasional. Jadi, siasat apalagi yang akan dimainkan oleh mereka di tengah penundaan RUU HIP? Apakah bela Pancasila karena ingin disebut pro Indonesia?
Secara objek-faktual, pertanyaan tersebut terjawab. Bahwa, hal itu adalah motif atau modus gerakan transnasional yang berani sekali mengorbankan ajaran-ajaran Islam demi meraih misinya. Politik mereka memang sangat licik, sebab menggunakan cara-cara ekstrem dan mengotori citra agama.
Karena itu, umat Islam jangan mudah terkecoh oleh aksi-aksi provokatif, dan propaganda aktivis khilafah di dunia nyata maupun di dunia maya. Harus diakui bahwa gerakan ekstrem tidak pernah absen terlibat dalam agenda kudeta, pemberontakan, dan aksi ekstremisme kekerasan (teroris).
Menangkal Ideologi Transnasional
Di tengah maraknya ideologi Islam transnasional, komitmen jamaah Islam harus bergegas melakukan konstruksi dan konfrontasi kepada kelompok-kelompok yang terlibat dalam aksi-aksi radikal-ekstrem, dan teror. Keberanian tersebut harus menjadi agenda umat beragama di negara Indonesia.
Untuk menangkal ideologi transnasional dapat melalui berbagai strategi. Pertama, melibatkan peran dan partisipasi masyarakat sipil, serta ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah untuk bersikap tegas melawan ideologi tersebut dengan narasi-narasi Islam damai di dunia nyata hingga dunia maya sekalipun.
Kedua, koordinasi Densus 88 dan Polri sangat dibutuhkan demi terjaganya keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, dalam rangka memberantas gerakan-gerakan sejenis apapun yang berafiliasi dengan ideologi transnasional (ekstremisme, radikalisme, terorisme, khilafahisme).
Ketiga, pemberantasan ideologi HTI telah final oleh pemerintah, sedangkan lain halnya, situs-situs Islam ekstrem-radikal yang memuat konten-konten narasi khilafah perlu peran Kementerian Komunikasi dan Informatisi (Kemenkominfo), serta bersinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkoplohukam). Institusi yang bersangkutan tersebut harus mampu menjaga keamanan di lapangan dan di dunia maya dari ancaman khilafahisme.
Ide solutif tersebut, setidaknya tetap menjadi agenda utama pemerintah dan perangkatnya dalam upaya menjaga ideologi Pancasila dari gangguan maupun ancaman ideologi transnasional. Utamanya, ideologi khilafahnya HTI yang suka atau tidak. Harus dilawan dan ditiadakan selamanya.
Dan paling efektif, peran umat Islam sendiri agar menaruh perhatian kepada Pancasila. Adalah dengan melawan gerakan-gerakan transnasionalisme Islam melalui pendekatan struktul dan kultural, langkah ini sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ingin bukti dan kebenaran.
