Harakatuna.com. Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menjalin kerja sama untuk menjaga keberagaman dan mencegah radikalisme di Indonesia. Kesepakatan ini dicapai dalam sebuah audiensi yang diadakan pada Rabu (12/2/2025) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua PBNU, Alissa Wahid, beserta jajaran pengurus, dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Setelah pertemuan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri dan PBNU sepakat untuk terus menjaga dan memperkuat keberagaman yang ada di Indonesia, serta menjaga semangat toleransi. Dalam pernyataannya, Kapolri mengatakan, “Tentunya kami juga sangat senang bahwa kita terus berkomitmen untuk menjaga keberagaman, menjaga toleransi dan memang Indonesia ini adalah negara dengan masyarakat, penduduk, ras yang beraneka ragam dan itu adalah kekuatan yang harus kita jaga sebagai kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia.”
Kapolri juga menyatakan bahwa, seiring dengan komitmen tersebut, Polri akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam melaksanakan kerja sama dengan PBNU untuk menangani isu-isu yang dihadapi, termasuk radikalisme. “Oleh karena itu, kita juga akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk melaksanakan kerjasama lanjutan terkait dengan masalah hal-hal tersebut,” tambah Kapolri.
Dalam audiensi tersebut, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa PBNU dan Polri membahas dua isu utama yang saat ini menjadi perhatian bersama, yaitu kekerasan terhadap santri di pondok pesantren (ponpes) dan radikalisme. Alissa menjelaskan, terkait dengan kekerasan di dunia pendidikan, pihaknya sangat membutuhkan bantuan dari Polri dalam hal penegakan hukum. “Kami membutuhkan bantuan dan kerjasama dari Kepolisian Republik Indonesia terkait hal ini,” ungkap Alissa Wahid.
Alissa Wahid juga menekankan bahwa isu radikalisme masih menjadi masalah yang perlu diwaspadai. “Yang ternyata juga masih terjadi hal-hal yang sangat perlu untuk kita waspadai, yang tentu saja itu berlawanan dengan semangat kalau di NU Hubbul wathan minal iman,” ujarnya, menegaskan bahwa radikalisme yang berkembang bertentangan dengan semangat cinta tanah air yang menjadi salah satu nilai utama dalam Nahdlatul Ulama.
Dengan kesepakatan ini, Polri dan PBNU berharap dapat lebih mempererat kerja sama dalam menjaga kedamaian, keberagaman, dan toleransi di Indonesia, serta menangani radikalisme yang dapat mengancam keutuhan bangsa. [RZ]
