Dengarkan artikel ini
Suatu malam, ada kiriman dokumen (PDF) masuk ke whatsapp saya. Dokumen tersebut berisi tentang surat intruksi pelaksanaan implementasi strategi pemenangan salah satu Paslon. Mirisnya, dalam surat tersebut, dikatakan bahwa langkah yang diambil adalah dengan menggelar shalat subuh akbar (yang bermuatan politis). Dalam salah satu rundown acaranya, mereka mengimbau jamaah untuk memanjatkan qunut nazilah –doa yang dilantunkan ketika kita dalam marabahaya yang dahsyat. Dan, secara tersirat, intruksi doa qunut nazilah tersebut ditujukan kepada lawan politik yang diklaim sebagai “orang-orang zalim yang akan mencurangi pemilu”.
Ibadah vertikal yang mestinya zonder kepentingan duniawi, malah dijadikan ajang kampanye untuk menjungkalkan lawan politiknya. Sungguh, bukan termasuk langkah yang bijak –untuk tidak mengatakan picik. Korbannya, bukan hanya orang awan, melainkan kelas menengah terdidik juga boleh jadi banyak yang simpati. Apalagi mereka yang tidak memiliki basis pendidikan Islam yang mendalam dan hanya mempelajari agama dari artikel di internet; sangat mudah tergoda.
Menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politik praktis agaknya telah teruji tajinya. Lihat saja fenomena BTP yang terjungkal lantaran divonis publik sebagai penista agama. Padahal, ia hanya memaknai Al-Maidah 51 sebagai dalil yang berpotensi digunakan politisi untuk memenangkan kontestasi politik dengan cara picik.
Benih inilah yang kemudian tumbuh-kembang dan akarnya kuat menghujam ke dada-dada sejumlah kaum muslimin. Bahwa Pilkada-Pilpres yang ‘hanya’ memperebutkan kursi kepemimpinan lima tahunan, dianggap sebagai perang hidup-mati. Apalagi ditambah narasi keterancaman agama (Islam) yang disebar massif, bila calon pemimpin tertentu terpilih. Muslim (yang peduli) manakah yang rela agamanya terancam?
Kemarin ketika saya memesan tata rias dan dekor bersama calon istri, sempat berbincang dengan vendornya. Si pemilik merupakan muslimah yang menjunjung tinggi sopan santun dan sangat menghargai tamu –termasuk kepada peminta-minta sumbangan pembangunan masjid yang entah.
Di tengah bincangan kami bertiga, si ibu ini menanyakan tentang pilihan politik masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Saya menjelaskan seperlunya; bahwa tempat tinggal saya sudah dikuasai partai X dan bapak saya keukeuh memilih calon presiden Z. Dengan penuh perhatian, si ibu tadi menyimak setiap kata yang melontar dari mulut saya.
Begitu selesai, ia balas bercerita tentang kemungkinan NKRI dijarah orang-orang China jika si Y terpilih menjadi presiden. Dengan ketulusan yang ganjil –saya yakin ibu itu tulus- ia mengatakan kepada saya dan calon istri, “Ikut pilihan ibu saja, ya!” Lalu ia menggerakkan jemarinya menunjukkan “salam dua jari” kekinian.
Saya tidak kaget apalagi bingung, melainkan bersyukur. Bahwa perbincangan itu setidaknya membuka mata saya bahwa ternyata si kelas menengah-atas terdidik (dan pemodal) yang bisa dikatakan taat beragama dan santun orangnya, memiliki pemahaman keagamaan yang menurut penilaian saya tidak cocok diterapkan di NKRI.
Saya yakin dia orang baik dan menurut penuturan seorang teman, ia sangat dermawan. Tapi, soal perspektif politiknya, ia ternyata tipikal muslim yang enggan memisahkan politik (praktis) dan agama. Dan, ia menilai perjuangan memenangkan calon berlabel “salam dua jari” kekinian itu sebagai jihad. “Ya diniatkan jihad saja, mas,” katanya, saat saya berkunjung untuk yang kedua kalinya.
Dengan tahu latar belakang dan sedikit karakter ibu tadi, paling tidak saya bisa meletakkan ‘perlawanan’ kepadanya pada tempatnya. Soal karakternya yang mulia dan membuat saya terkagum, saya acungi jempol bahkan ingin menirunya; modal kuat, amal kuat, karakter bersahabat. Tapi soal perspektif politiknya yang dimaklumatkan kepada saya, saya menolak -tentu tidak dengan vulgar. Tulisan inilah sebentuk perlawanan saya terhadap pandangan politik ibu tadi, yang boleh jadi merepresentasikan paradigma umum sejumlah muslim kekinian.
Perbincangan tersebut juga menyentak kesadaran saya bahwa ternyata apa yang terjadi di Ibu Kota beberapa waktu lalu, dampaknya semakin kuat sampai hari ini. Bahwa kontestasi politik di DKI, telah menyadarkan sejumlah muslim untuk bangkit melawan dari keterancaman yang kerapkali hasil rekaan dan dramatisasi.
Pernyataan Ki Amin Rais Si Reformis 1998 (24/4/2018) di Balai Kota DKI dalam acara tasyukuran Ustazah Peduli Negeri, “Ustazah kalau peduli negara, pengajian disisipi politik itu harus”, ternyata telah menjelma menjadi ketakutan yang sebelumnya telah diprediksi: politisasi masjid. Bahwa melalui politisasi masjid semenjak BTP versus Anies, orang-orang semakin menjadi-jadi dalam mengutip dalil-dalil agama, demi kepentingan politik praktis-pragmatis. Pun, ibu-ibu yang berbincang dengan saya, boleh jadi mulai menentukan sikap dan pandangan politiknya setelah politisasi masjid itu merajalela –apalagi difasilitasi media online dan sosial.
Berbincang soal politik di masjid sebenarnya bukanlah masalah, asalkan bertujuan untuk edukasi. Meminjam perkataan Menteri Agama Lukman Hakim, politik yang dimaksud adalah politik substansial. Sementara yang tidak boleh dibincangkan di masjid adalah politik praktis, karena akan berefek buruk bagi jamaah. Oleh karena jamaah aspirasinya beragam, maka kampanye politik di masjid akan melukai mereka yang tak sejalan. Sederhananya begitu.
Nah, kita yang muslim cum warga negara-bangsa Indonesia dibebaskan untuk menggunakan hak konstitusionalnya; dengan menggunakan hak suara saat pencoblosan atau bahkan tidak sama sekali. Pun, jelang pencoblosan-sebelum masa tenang, kita juga dibolehkan kampanyekan sosok pemimpin idaman.
Pada titik inilah, kita mesti sama-sama dewasa untuk mempertimbangkan cara di samping tujuan. Mengorbankan ajaran agama dan sarananya untuk mengampanyekan pilihan politik kita, agaknya menjadi pintu gerbang menuju perpecahan. Bahkan, boleh dikatakan bahwa cara-cara seperti itulah yang pantas diklaim sebagai ‘penistaan agama’ –karena merendahkan agama dan segala atributnya hanya untuk kepentingan duniawi yang entah.
Tabik!
[zombify_post]
