26.7 C
Jakarta

Politik Identitas: Tantangan di Tahun 2023

Artikel Trending

KhazanahTelaahPolitik Identitas: Tantangan di Tahun 2023
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com- Apa resolusimu di tahun 2023? Barangkali pertanyaan ini sudah biasa untuk ditanyakan oleh teman kepada diri kita sendiri. Bahkan saya sendiripun, masih mempertanyakan tentang resolusi yang akan dilakukan di tahun 2023. Tapi, adakah yang mempertanyakan resolusi 2023 dalam konteks berbangsa dan bernegara? Agak imajinatif memang, seolah-olah pertanyaan itu adalah kita sebagai orang nomor 1 di Indonesia, atau bahkan sebagai orang yang berada di wilayah kekuasaan yang sedang memikirkan nasib bangsa.

Namun, memikirkan nasib bangsa Indonesia tidaklah menjadi tugas satu elemen saja, pemerintah misalnya. Akan tetapi, semua elemen memiliki tugas untuk menjaga dan merawat persatuan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia Lalu, apa resolusi di tahun 2023 ini untuk bangsa Indonesia?

Seperti laporan BNPT pada tahun sebelum, 2022, indeks potensi radikalisme dan terorisme berada di angka 51.54 yang berarti lebih rendah. Penurunan tersebut tidak kemudian lantas bisa disimpulkan bahwa, di tahun 2023 akan menjadi fase yang menyimpulkan bahwa persoalan radikalisme dan terorisme tidak akan berkembang. Sebab pada tahun ini kita akan dibentukan dengan kontestasi 2024 yang akan menjadi landasan pijaknya.

Di tahun 2023 ini, justru disampaikan oleh Moeldono, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menyebut radikalisme akan diprediksi meningkat di tahun politik. Penyampaian Moeldoko berlandaskan dengan survei BNPT pada tahun 2022 dengan kondisi pandemi yang menyebut bahwa radikalisme meningkat sebesar 14 persen. Di tahun politik, dengan adanya kontestasi politik yang ketat dan potensi permainan politik identitas yang mengerikan, maka diprediksi radikalisme akan meningkat di tahun politik. Di samping itu, prediksi ini juga diperingatkan oleh Bawaslu bahwa, politik identitas ini akan merusak tatanan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara karena potensi untuk saling menghancurkan satu sama lain akan terlihat besar dengan berbagai strategi yang dilakukan untuk mempertahankan kelompoknya masing-masing.

Seperti yang kita ketahui bahwa, politik identitas ini akan mengedepankan kepentingan dari seseorang/suatu kelompok yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan ras, etnisitas, gende atau keagamaan. Bisa diartikan bahwa, politik identitas ini akan menciptakan tindakan politik dengan upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan agar semua aspirasi bisa mengarah kepada suatu kelompok yang dipandang sesuai dengan suara mayoritas.

Parahnya, politik identitas ini akan menciptakan kebencian kepada salah satu kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Argumen ini diperkuat oleh Pilkada tahun 2017 silam. Peristiwa Pilkada tahun 2017 silam adalah fenomena yang menjadikan bahwa, politik identitas sangat terlihat sekali dengan isu penghinaan ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok. Kemudian muncul aksi damai 212 ke Jakarta dengan jutaan massa yang mengatasnamakan umat muslim.

Fenomena ini merupakan wujud kuat hubungan natara agama dengan politik negara. Hal ini juga sebagai bentuk gejala politik identitas yang mewarnai Pikada 2017. Kemenangan Anies-Sandi sebagai seorang muslim pribumi dengan berbagai fenomena keagamaan yang terjadi pada waktu itu. Kemenangan tersebut bukan tanpa kontroversi, sebab narasi agama dari berbagai kelompok yang menyerukan untuk menolak pemimpin non-muslim, apalagi etnis Tionghoa, semakin memperluas ruang kebencian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kepada non-muslim.

Ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia penduduknya mayoritas muslim, maka narasi agama, utamanya penolakan pemimpin non-muslim, sangat massif disuarakan untuk memenangkan satu pasangan calon. Fenomena ini sudah terjadi pada tahun 2017 silam. Ini belum seberapa jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2024 silam yang skalanya lebih luas, yakni pemilihan presiden. Apakah politik identitas akan tetap terjadi?

Politik identitas berbeda dengan identitas politik

Berdasarkan penjelasan Andriyani, 2019. Politik identitas tidak sama dengan “identitas politik.” Karena identitas politik cenderung pada identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang yang berbeda dengan yang lain. Sedangkan “politik identitas” merupakan upaya yang dilakukan terhadap kepemilikan identitas untuk membangun sebuah perbedaan (“kami” dan “bukan kami”) yang biasanya atas dasar ras, etnik, budaya ataupun bahkan agama tertentu.

Politik identitas dapat diartikan sebagai rangkaian pemahaman, sikap dan tindakan (gerakan) politik yang didasarkan pada emosi, konsep, karakteristik atau kategorisasi yang berbeda dari kelompok atau masyarakat lain. Jika membaca penjelasan ini sebenarnya kita memahami bahwa, politik identitas bukanlah sebuah masalah, justru merupakan suatu keniscayaan.

Akan tetapi, politik identitas menjadi sebuah masalah besar mana kala, dimanipulasi dan diekspolitasi untuk kepentingan politik. Sehingga kebenaran dan kemenangan untuk mendukung pasagan politisi, adalah sebuah keharusan karena faktor agama sama, suku ataupun ras yang sama. Fenomena tersebut sangat bertentangan dengan realitas yang dimiliki oleh Indonesia yang beragam, multikultural.  Lalu, bagaimana upaya dalam melihat tantangan ini?

Masyarakat sipil, mari bersatu untuk melawan perpecahan akibat politik identitas

Kekuatan masyarakat sipil adalah salah satu privilege yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menggerakkan masa. Kita memiliki kekuatan untuk saling mensupport satu sama lain agar politik identitas tidak menjadi salah satu yang memecah belah bangsa Indonesia. Setidaknya, ada banyak hal yang bisa dilakukan, yakni kampanye bersama di media sosial.

Media sosial bisa menjadi alat gerak massa agar wacana publik tentang identitas yang berdasarkan kesukukan, bahkan agama tidak menjadi salah satu faktor kebencian kelompok lain. Gerakan di media sosial bisa menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat agar bisa mengkampanyekan narasi damai untuk bangsa Indonesia. Dengan melihat tantangan politik identitas yang akan terjadi di masa akan datang. Resolusi 2023 ini bisa Menyusun upaya untuk melawan politik identitas dengan kampanye narasi damai dengan berbagai kelompok masyarakat. Wallahu a’lam

Muallifah
Muallifah
Mahasiswi Magister Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Bisa disapa melalui instagram @muallifah_ifa

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru