33.2 C
Jakarta
Array

Pilkada Damai

Artikel Trending

Pilkada Damai
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Pesta demokrasi lima tahunan bakalan digelar serentak di 171 daerah pada 27 Juni esok. Ada 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten. Sementara ada 520 psangan dalam Pilkada serentak 2018 ini. Tak tanggung-tanggung, Pilkada tahun ini juga menyedot anggaran yang tak sedikit. Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, menyebutkan bahwa total anggaran Pilkada 2018 sebesar Rp 12.294.977.045.327, yang rinciannya; anggaran KPU Rp 11.9 Triliun, Bawaslu Rp 2,9 Triliun, dan Pengamanan TNI-Polri Rp Rp 339,6 Milliar.

Dilihat dari jumlah daerah yang ikut, peserta/pasangan Pilkada dan jumlah anggaran yang dikeluarkan, dapat diketahui secara gamblang bahwa pesta demokrasi kali ini sungguh besar dan luar biasa. Kondisi ini menjadikan Pilkada 2018 rawan kecurangan dan menimbulkan gesekan di masyarakat. Terlebih Pulau Jawa yang saat ini juga menjadi bagian dari kontestan dalam Pilkada, tentu penduduk yang padat, akan semakin merunyamkan keadaan, jika tidak dikawal dengan baik dan benar.

Tak ayal pula, segenap elemen masyarakat, terutama pemerintah, ormas-ormas, dan berbagai lembaga yang ada di Indonesia dengan padu dan terencana bersama-sama mendorong terwujudnya Pilkada damai dan aman serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Namun, semua itu bukan tanpa hambatan yang berarti. Dalam arti, dorongan lembaga-lembaga yang ada di republik ini belum menjamin sepenuhnya Pilkada 2018 ini akan damai dan aman. Sebab, berbagai ancaman telah terjadi di depan mata kita. Apa saja ancaman itu?

Pertama, politisasi SARA. SARA, terutama agama dan etnis, menjadi isu yang tak pernah absen dimainkan oleh sekelompok orang dalam menjalankan Pilkada, di mana pun itu. Memang, isu ini sangat sensitif dan mampu mendongkrak calon tertentu. Namun, politisasi semacam itu sangat berpotensi besar menimbulkan gesekan yang berujung kekerasan. Bahkan juga menimbulkan luka yang menga-nga.

Kita sangat mafhum dengan konstalasi yang terjadi pada Pilgub Jakarta tahun lalu. Luka yang didera oleh kelompok yang tumbang masih “dipelihara” sampai detik ini. Seolah-olah belum move on dari persaingan ketat yang pernah terjadi di DKI.

Terlepas dari semua itu, jujur harus diakui bahwa politisasi SARA selalu mengarah pada renggangnya ikatan kebhinnekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Maka, dalam Pilkada 2018 ini, seyogyanya politisasi SARA tidak dimainkan (lagi). Mari kita gunakan atau alihkan ke hal yang lebih produktif dan prinsipil seperti beradu gagasan dan program yang menguntungkan rakyat secara keseluruhan.

Kedua, penyebaran hoaks. Berita bohong atau hoaks memang menjadi senjata kedua setelah politisasi SARA. Tujuannya sama; yakni mencitrakan negatif lawan politiknya. Inilah yang disebut sebagai hoaks adalah kebohongan yang tujuan utamanya jahat.

Mengingat literasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan cenderung rendah, maka berita hoaks seringkali dipercaya sebagai sebuah fakta. Sekali lagi, inilah realitas yang terjadi saat ini. Semua itu demi memenangkan sebuah kompetisi.

Dua penyebab di atas, jika tidak segera diatasi, maka harapan dan dambaan Pilkada damai akan sulit diraih. Oleh sebab itu, sudahlah, jangan mengukur kekuasaan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan hingga menghalalkan segala cara. Perjuangan harus ditempuh dengan jalan yang benar. Jika sudah menempuh jalan yang benar secara maksimal, tetapi jabatan/kekeuasaan belum jua didapat, maka jangan kecewa. Anggaplah semua itu merupakan skenario dari Yang Kuasa. Sikap dewasa, legawa menjadi sesuatu yang harus selalu dipegang teguh dalam menjalani kompetisi seperti Pilkada.

Dengan sikap bijak semacam itu, Pilkada akan damai. Jika sudah damai, maka ke depannya akan mudah; tidak ada luka yang menga-nga. Semua pada akhirnya akan bersaudara. Jika sudah bersaudara, melakukan apa-apa, hasilnya akan maksimal. Jika hasilnya maksimal, pasti semua pihak diuntungkan, termasuk pihak lawan yang semula kalah dalam pertarungan.

Harakatuna
Harakatuna
Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Transfer Donasi ke Rekening : BRI 033901002158309 a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru