30.3 C
Jakarta

Pesta Pora Menuju Pilpres 2024 (1): Ramai-ramai Menolak Politik Identitas Keagamaan

Artikel Trending

Milenial IslamPesta Pora Menuju Pilpres 2024 (1): Ramai-ramai Menolak Politik Identitas Keagamaan
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com – Setelah beberapa partai memberitahukan bakal calon dan koalisi dengan partai tertentu, ramai-ramai beberapa partai menolak untuk tidak mau berkoalisi dengan partai yang pernah menggunakan politik identitas untuk kemenangan pilres 2024.

Ramai-ramai Sok Kritis

Seperti partai PDIP dan PAN. Mereka menolak, bahkan memberikan signal kritik terhadap partai yang mencalonkan seseorang yang pernah melakukan politik identitas keagamaan. Menurutnya, politik identitas bisa menghancurkan keutuhan NKRI.

“PDIP tentu saja tidak akan berjalan beriring dengan kekuatan yang mengedepankan politik identitas, membawa bawa suku, agama dan ras untuk memenangkan pemilihan,” ujar Said kepada wartawan, Senin (Beritasatu,10/10/2022). Said mengatakan PDIP tidak akan bergandengan dengan kekuatan-kekuatan yang mencemari masjid dan tempat tempat ibadah untuk nafsu kekuasaan. Bagi Said, masjid dan tempat ibadah lainnya adalah obor penerang, pembawa kesejukan dan kedamaian serta ketakwaan.

Sama halnya dengan partai PAN. Ia secara tegas menolak praktik penggunaan identitas agama dimasukkan ke dalam turbulensi politik demi peningkatan elektoral. Viva Yoga Mauladi, Juru Bicara (Jubir) Partai Amanat Nasional, mengatakan “dasar pilihan karena kesamaan asal (primordial) berdasarkan suku, agama, ras, etnis, atau budaya adalah hak politik warga yang dijamin oleh konstitusi. Tetapi jangan memasukkan perbedaan primordial itu untuk alat politik dalam rangka menjelekkan, memfitnah, hate speech dari figur tertentu untuk tujuan meningkatkan elektoral. PAN menentang dan menolak gaya dan cara politik identitas seperti ini,” kata Viva kepada Republika, Senin (10/10/2022).

Dua komentar partai di atas terlihat bahwa mereka menyindir salah satu partai yang sudah mengusung dan mengenalkan kepada publik calonnya, dalam hal ini Anis Baswedan. Sebagai alat politik, secara masuk akal, hal tersebut juga dijadikan sebagai kesempatan untuk memberi tamparan bagi mereka, kalau tidak bisa disebut alat ejekan mematikan pamor elektabilitas, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019.

Politik sebagai Jalan Mulia?

Kita tahu, politik bagi akademisi dan filsuf adalah jalan mulia untuk mendapatkan keadilan. Dengan politik diharapkan bisa meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencerdas kehidupan bangsa. Tapi nyatanya, politik sering disalahgunakan untuk dijadikan sebagai jalan menyengserakan rakyat. Politik sering dijadikan untuk menipu rakyat.

BACA JUGA  Pergerakan HTI di Lapas Melalui Program Baca-Tulis Al-Qur'an

Yang terlihat hari ini, politik dikotori oleh sumpah serapa. Politik dikotori oleh bungkus agama dan kesukuan. Dari situ, udara politik menjadi pengap, tidak sehat, dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu pula, politik menjadi pemecah belah umat.

Politik menjadi racun yang mengotori otak dan pemikiran masyarakat Indonesia. Kita telah merasakan itu pada tahun 2017 dan ditambah lagi pada 2019 silam. Kita merasakan bahwa umur polusi politik sangat panjang. Hingga kini kita masih merasakan. Persaudaran di beberapa tempat masih rusak. Dan politik identitas yang merusak itu semua.

Hari ini, kita tidak pernah berharap dengan politik kehidupan menjadi sejahtera. Sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi bahwa politik akan membantu kehidupan mereka. Apalagi dengan terlihatnya para politisi yang selalu melakukan pencurian uang rakyat, korupsi dan tindakan di luar pakem keindonesiaan. Kehidupan mereka kaya raya, tiap harinya berfoya-foya, berpesta pora, di atas penderitaan rakyat jelata.

Yang Tersisa dari Politik Identitas

Apa yang tersisa dengan politik identitas bagi bangsa Indonesia? Sakit hati, rusaknya kohesi sosial, dan istilah-istilah cebong, kampret, kadrun, dan istilah- istilah lainnya. Dengan politik identitas, integrasi nasional menjadi rusak dan nista. Kehangatan berwarga negara jadi tidak adem ayem, tidak tentram, dan sudah tidak berkultur keindonesiaan yang terkenal luwes. Politik Indonesia bagai serigala yang menikam sesama manusia. Ia menang jadi arang dan kalah jadi abu. Dan seterusnya.

Seharusnya, politik menjadi ajang ide bagaimana memberi solusi untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Seharusnya politik menjadi pameran pemikiran dan gagasan bagaimana bisa memajukan bangsa dan peradaban Indonesia ke depan. Dan seharusnya, politik menjadi tempat bagaimana mencari strategi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Politik hanya cara, dan riil aksinya masyarakat sangat menunggu bukti wujud nyatanya.

Politik identitas yang dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elit seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu-isu keagamaan, kesukuan, dan ras, sudah saatnya kita hilangkan. Politik adalah soal keadilan, menjaga marwah, dan menjaga toleransi serta eksistensi kedamaian ruang hidup di NKRI.

Agus Wedi
Agus Wedi
Peminat Kajian Sosial dan Keislaman

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru