Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Di panggung media sosial, narasi-narasi umpan lambung politik identitas sudah mulai merebak. Yang satu, beberapa partai politik mencoba mendengungkan politik identitas sebagai suatu pesan politik dalam rangka mengarahkan dan memojokkan lawan politiknya. Sedangkan beberapa partai lainnya, mencoba menangkis dengan alasan dan alibi pertanyaan, apa politik identitas itu sendiri.
Sekadar memberikan konteks apa yang terjadi dalam perdebatan di atas. Satu hari lalu, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid angkat bicara kepada media, soal fenomena politik identitas dalam ajang pilpres. Menurutnya, perlu penjelasan lebih lanjut untuk memaknai isu politik identitas.
“Ya yang harus dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan politik identitas. Apakah politik ber-Pancasila bukan identitas? Apakah politik mementingkan NKRI bukan identitas? Itu yang harus dijelaskan. Politik kita harus sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan UUD, sesuai dengan NKRI, menghadirkan yang lebih baik yang menghadirkan perubahan dan itu yang koridornya sudah ada UU tentang pemilu ada, UUD ada, Pancasila ada, ikut saja itu. Jadi yang penting adalah taati konstitusi, UUD, Pancasila, dan jadilah Anda politisi indonesia yang berguna,” ujar Hidayat usai menghadiri agenda Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (BeritaSatu12/10/2022).
Sebagai politisi yang dituduh partainya ikut serta dalam memainkan politik identitas dari tahun ke tahun, Hidayat Nur Wahid, justru mengkhawatirkan jika ada pihak-pihak berpolitik dengan memanfaatkan isu identitas yang palsu. Menurutnya, hal itulah yang harus disingkap dan disingkirkan.
Gambaran politik Identitas Indonesia
Di Indonesia, memang politik identitas menjadi mainan isu yang seksi dan menjadi satu alat politik yang dampaknya sangat dahsyat. Menurut beberapa pakar, secara budaya, politik identitas di Indonesia lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing (Ma’arif, 2012: 55-100). Dalam kasus ini terjadi pada pemilihan Gubernur tahun 2017 di Jakarta dan terjadi pada pemilihan pilpres pada 2019.
Politik Identitas bisa dimanfaatkan sebagai jalan taktis kepentingan sebuah kelompok karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu. Dan kita tahu, politik identitas ini cukup berhasil dalam sejarah politik dunia. Contohnya Adolf Hitler, yang mengakibatkan tragedi yang terjadi di Jerman pada saat Nazi berkuasa. Enam juta orang Yahudi menjadi korban kekejaman politik identitas dan itu menjadi salah satu peristiwa genosida terburuk yang tercatat dalam sejarah dunia. Dan di Indonesia sendiri terlalu banyak contohnya sehingga begitu malas untuk sekadar menyebutnya.
Operasionalisasi Politik Identitas
Secara analitis, pola operasionalisasi politik identitas bisa dilihat dari dua unsur. Pertama, dalam arena pemerintahan. Sejauh ini, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri, sehingga ia juga memiliki peranan dalam memainkan politik identitas di derahnya masing-masing.
Dalam kondisi operasionalisasi politik di atas, terlihat bahwa jika dulunya politik hanya tersentralisasi, kini menjadi desentralisasi. Dan inilah satu hal yang menjadi penyakit bagi kehidupan masyarakat apabila identitas politik kedaerahannya diangkat dan dijadikan sebagai kekuatan awal dalam memperoleh simpatik di dalam arena panggung politik 2024 nanti.
Kedua, di dalam wilayah agama. Agama dijadikan sebagai lahan aktif untuk memperoleh dukungan dan suara. Biasanya ini dilakukan oleh kelompok agama mayoritas dengan kaum minoritas. Dalam sejarah politik Indonesia, wilayah agama ini sangat khusus dan laku keras. Ditambah semangat keagamaan masyarakat urban Indonesia memuncak dan keagamaan Indonesia juga mulai pasang surut dengan ekspansi ideologi dan gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Ini bisa dilihat dari Gerakan FPI, HTI, dan ormas keagamaan lainnya.
Sterilisasi Politik Identitas
Pada pilpres 2024 nanti, tentu kita berharap ada lompatan strategi khusus dari pemerintah untuk melakukan sterilisasi politik identitas. Karena, sungguh sangat disayangkan apa yang terjadi pada 2017 dan 2019 ditambal sulam lagi menjadi preseden yang buruk bagi nafas hidup orang Indonesia. Kini sudah pengap tak seharusnya ditambah lagi dari kerakusan-kerakusan kepentingan pragmatis.
Satu hal yang bisa dijadikan sebagai jalan utama untuk melakukan sterilisasi politik identitas, yakni wewenang Bawaslu yang tegas. Bawaslu sebagai panitia gelaran pilpres 2024 sudah seharusnya melakukan kajian dan menemukan strategi taktis dalam menangkal terjadinya politik identitas nanti. Faktor-faktor penyebab merakanya politik identitas harus disumbat dengan pendekatan-pendekatan humanis.
Secara khusus, Bawaslu sudah harus memberikan signal bahwa isu politik identitas tidak boleh ada dalam gelaran politik Indonesia nanti. Bawaslu mulai hari ini perlu melakukan pendekatan dan edukasi kepada kelompok partai dan masyarakat. Misalnya dengan memberikan nilai-nilai kebangsaan, toleransi dan pamahaman terhadap tafsir identitas yang tak selesai ini. Bawaslu memiliki tanggung jawab bagaimana politik identitas lenyap dari NKRI.
Bawaslu juga harus memberikan sebuah peraturan tegas bahwa partai tidak boleh memainkan isu dan politik SARA. Juga masyarakat harus menolak jika ada partai menebar isu SARA, misalnya dengan penyebaran ujaran kebencian di rumah ibadah, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi polarisasi di antara tokoh agama dan keagamaan pada umumnya.
Termasuk juga media harus bersama masyarakat. Media harus mencerdaskan dan selalu memberikan klarifikasi dan menjadi corong pemersatu bangsa. Bukan menjadi media partai, yang pemecah belah bangsa. Jika ini dilakukan bangsa ini tetap terpelihara dengan baik.
