Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Semarang-Jawa Barat digembor-gemborkan sebagai daerah basis radikalisme yang dominan membuat kerusuhan dan teror di berbagai daerah seluruh Indonesia. Alasannya cukup sederhana. Peratama, di Jawa Bawa Barat Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang nyata-nyata menyebarkan paham radikal berkembang pesat. Dan kedua, karena basis ormas Jawa Barat di dominasi oleh Persis dan Jamaah Islamiyah (JI). Sehingga persebaran paham radikal di Jawa Barat cenderung dominan dibandingkan daerah lain.
Faktanya, tidak hanya di Jawa Barat radikalisme berkembang pesat. Akan tetapi seluruh daerah memiliki potensi yang sama dalam siklus perkembangan paham radikal. Termasuk juga Jawa Tengah yang akhir-akhir ini ditengarai dengan maraknya tenaga pengajar SLTA yang tersandra paham radikal.
Kompas dalam warta regionalnya (10/09/2019) merilis Jawa Tengah termasuk zona merah dalam kurva penyebaran paham radikal dan tindak teror. Selanjutnya Beritasatu pada Sabtu, 14 September 2019 dengan tengas mengungkap 7 Kepala Sekolah radikal di Jawa Tengah terindikasi radikal. Demikian juga Harakatuna menguatkan fakta bahwa pendidikan Jawa Tengah diacak-acak oleh persebaran paham radikal yang tidak terkendali.
Bersamaan dengan warta merah ini, untuk memulihkan harkat martabat Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku telah memecat kurang lebih tujuh Kepala Sekolah di Jawa Tengah yang terindikasi menganut paham radikalisme. Pihaknya juga menyampaikan kepada media, bahwa siapapun yang tidak suka dengna pancasila harap keluar dari jabatan tenaga pengajar yang mereka emban.
“Saya sampaikan tawaran. Kalau tak suka sama Pancasila tak apa-apa, kalau Anda komunis silakan Anda keluar. Kalau Anda usung khilafah silakan Anda keluar. Gitu saja,” tutur Ganjar sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia pada Jumat, 20/09/2019.
FKPT Pertanyakan Ketegasan Gubernur Jawa Tengah
Faktanya, situs resmi PBNU (NU Online) masih mencatat bahwa Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah, Budiyanto masih terus mendorong Gubernur Jawa Tengah untuk merealisasikan apa yang telah diungkapkan. Yaitu memecat kepala sekolah yang terpapar radikalisme. Itu artinya, selama ini jajaran kepala sekolah yang terpapr radikalisme masih belum mendapat kepastian hukum, pemecatan dari Pemprof Jawa Tengah.
Instansi pada kesempatan kali ini benar-benar mempertanyakan ketegasan Pak Ginanjar. Akankah dirinya berani merealisasikan janjinya untuk membasmi radikalisme ti jajaran kepala sekolah Jawa Tengah yang nyata-nyata terpapar radikallisme? Atau sebaliknya, meninggalkan kasus ini tampa realisasi janji janji yang sempat terucap sebelumnya.
“Kalau Pak Ganjar bisa membuktikan ada kepala sekolah dan tenaga pendidik yang terpapar radikalisme, pecat,” tegas Budiyanto di sela aktifitasnya di Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/10).
Pihaknya benar-benar sangat menghawatirkan gerakan radikalisme terus beranak pinak dan mengideologi di lembaga-lembaga pendidikan jika terus dibiarkan. Oleh karenanya, Budiyanto beserta jajarannya di FKPT selalu mengingatkan betapa pentingnya peran kepala sekolah dan tenaga pendidik. Sehingga keberadaanya harus dipastikan bersih dari desas-desus dan indikasi paham radikal yang selama ini dialamatkan kepada mereka.
“Bayangkan, ada banyak anak kita yang masih sekolah. Jika mereka dicekoki, kepala sekolah dan guru melakukan indoktrinasi. Ini berbahaya,” lanjut Budiyanto.
FKPT Harap Masyarakat Tangkal Persebaran Radikalisme Bersama
Berdasarkan keluhan berbagai pihak tetnang perkembangan persebaran paham radikalisme yang tidak kunjung dselesaikan secara birokrasi, FKPT terus mengharap masyarakat untuk menagkal radikalisme secara bersama-sama. Karena menurutnya radikalisme benar-benar mengancam dan membahayakan keutuhan NKRI. Terlebih, ketika pemerintah tak dengan taktis menyikapi persebaran paham radikalisme di dunia pendidikan.
“Ideologi ini harus dicegah, jangan dibiarkan terus berkembang. Apalagi di kalangan pelajar dan mahasiswa,” ungkapnya.”Ideologi itu (radikalisme, red) sudah berbahaya karena ngutak-ngatik kesepakatan bangsa ini. Prinsip bangsa ini yaitu kepanjangan PBNU, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45,” pungkasnya.
