Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, people power dimobilisasi oleh para elite dengan menjadikan rakyat sebagai tameng. Rakyat dimanfaatkan agar kepentingan mereka terwujud pascapemungutan suara Pemilu 2019.
“Gerakan people power yang didengungkan sekelompok orang pascapemungutan suara pemilu 2019 nampaknya lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi rakyat untuk kepentingan elite politik. Rakyat hanya digunakan sebagai tameng,” ujar Lucius Karus di Jakarta, Senin (13/5/2019).
Lucius Karus mengaku, rakyat sebenarnya sudah menggunakan hak pilihnya dengan penuh antusias datang ke tempat pemungutan suara pada 17 April 2019. Artinya, mereka sudah menjalankan tugas demokrasinya dengan baik.
“Namun, sayangnya antusiasme rakyat ini dihantui kecemasan dan ketakutan karena elite ternyata hanya siap menang, dan tidak siap kalah. Begitu kalah, mereka meneriakkan people power dengan berbagai tudingan kecurangan yang belum didukung oleh fakta dan data yang kuat,” tandas Lucius Karus.
Lucius Karus melanjutkan, “Sebagai jargon, tudingan kecurangan memang tak perlu pembuktian yang juga TSM (terstruktur, sistematis, dan massif). Yang paling penting dengan terus menerus disampaikan, maka hal itu diharapkan bisa membakar semangat rakyat untuk bergerak. Jadi, jargon kecurangan TSM menjadi amunisi untuk menggerakkan rakyat melakukan people power.”
Menurut Lucius Karus, ancaman people power berasal dari elite. Beda dengan gerakan people power pada 1998 yang muncul dari kesadaran rakyat yang sama tentang penindasan orde baru yang berlangsung lama.
“Tidak heran jika responnya berbeda antara sekarang dengan gerakan 1998. Yang sekarang ini, pemicunya bukan persoalan rakyat, tetapi persoalan elite,” tegas Lucius Karus.
Terkait kecurang pemilu, Lucius Karus juga menilai bahwa itu hanya mengarah pada beberapa kesalahan yang terjadi karena kekeliruan atau situasi lain yang secara tak sadar menyebabkan adanya kesalahan.
“Kesalahan atau pelanggara itu belum sampai pada kesimpulan adanya rekayasa sistematis, terstruktur, dan masif untuk kepentingan sepihak pemerintah yang sah atau calon presiden petahana,” ungkap Lucius Karus.
