Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Kasus wabah Covid-19 di Indonesia telah menewaskan 306 orang. Pemerintah dan aparat penegak hukum sedang fokus memutus mata rantai penyebaran virus ini. Penyakit yang sudah ditetapkan menjadi pandemi ini, pengamat ISESS berharap tidak menggeser melupkan pemerintah pada kasus terorisme.
Khairul Fahmi salah satu pengamat ISESS menegaskan bahwa pemerintah harus tetap waspada mengantisipasi radikalisme. menurutnya, aparat serta penegak hukum tetap harus mewaspadai sekecil apapun potensi terjadinya aksi terorisme. Karena isu terorisme cenderung mendompleng isu covid-19 ini.
“Potensi ancaman teror belum hilang dan tidak berkurang secara signifikan,” kata Pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi kepada media, Jakarta, Minggu (12/4/2020).
Kendati demikian, Khairul menyatakan bahwa, ditingkatkannya pengamanan oleh TNI dan Polri semakin menutup langkah gerak kelompok radikalisme tersebut. Namun pihaknya berharap agar TNI Polri yang selalu turun ke maysyarakat tidak hanya mawas pada satu fokus. Sisi-sisi pengawasan terhadap kasus Corona juga penting diperhatikan.
“Meskipun bentuk respon pemerintah khususnya aparat keamanan terkait pandemi ini juga menyebabkan mobilitas jaringan kekerasan ekstrem makin terbatas,” pengamat ISESS tersebut.
Disisi lain, Khairul menuturkan, pemutusan mata rantai penyakit ini juga harus dibarengi oleh peningkatan aktivitas patroli keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, itu harus dijalankan secara komprehensif. Kerjasamasa aparatur negara dengan masyarakat sipil harus tetap dibangun dengan antusias.
“Bukan hanya menyangkut kepatuhan PSBB ataupun pengamanan bahan pokok, tapi juga terhadap setiap potensi kriminalitas dan gangguan keamanan. Tak boleh kendor, pengamanannya sepaket,” tutup Khairul.
