Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta- Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata terhadap kedamaian, ketertiban, keamanan masyarakat, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Paham radikal tidak hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, mereka bagian dari desain sistematis untuk mengubah dasar dan bentuk negara.
Dari bentuk negara NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara khilafah internasional. Operasi radikalisme dan terorisme di Indonesia memilih berbagai jalan taktis, dari taktik kekerasan sampai penyusupan ke berbagai instansi dan lembaga negara menyebarkan pengaruh ajaran dan ideologi Islam anti-negara bangsa.
“Lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas menangani radikalisme dan terorisme harus terus bekerja menjalankan fungsi dan wewenangnya, baik untuk melakukan pencegahan maupun penindakan atas kejahatan radikalisme dan terorisme,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Luqman Hakim, dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 November 2021.
Menurut dia, upaya negara memberantas radikalisme dan terorisme akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung menjadi jaringan atau simpatisan yang telah terpapar ideologi radikal. Seperti fenomena beberapa waktu terakhir terdapat pihak-pihak yang menyuarakan desakan pembubaran Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Berbagai opini yang menyudutkan operasi kedua instansi negara ini dengan membangun kesan lebih penting menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dari pada memberantas terorisme di Tanah Air.
“Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kami pemuda Islam yang berhimpun dalam organisasi kepemudaan Islam terbesar di dunia, yakni organisasi GP Ansor merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal,” tegas dia.
Pertama, GP Ansor mendukung sepenuhnya berbagai pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme yang dilakukan Densus 88 Antiteror dan BNPT. Penangkapan terhadap berbagai jaringan terorisme, termasuk jaringan pendukung finansialnya, merupakan langkah cerdas Densus 88 Antiteror untuk melumpuhkan kekuatan terorisme di Tanah Air.
Kedua, meminta kepada Densus 88 Antiteror dan BNPT untuk tidak menggubris suara-suara minor yang meminta pembubaran kedua instansi negara ini. Mereka meminta Densus 88 Antiteror dan BNPT bekerja sesuai dengan mandat undang-undang guna mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme di Tanah Air.
“Ingat, terorisme termasuk kategori extra ordinary crime, karena itu diperlukan langkah-langkah luar biasa untuk menanganinya,” kata dia.
GP Ansor meminta Densus 88 Antiteror, BNPT, dan Mabes Polri melakukan penyelidikan serius dan mendalam guna memastikan apakah ada kaitan pihak-pihak yang ingin pembubaran Densus 88 Antiteror dan BNPT dengan jaringan radikalisme dan terorisme.
“Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya hubungan pihak-pihak tersebut dengan jaringan terorisme, tak perlu ragu untuk melakukan tindakan hukum terhadap mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini,” ujar dia.
