Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Riau – Guna menangkal paham radikalisme di Provinsi Riau, Pemerintah setempat, menggandeng Aparatur kelurahan dan desa, kata Asisten I Setdaprov Riau, Jenri Salmon Ginting.
Menurutnya, Aparatur Kelurahan dan Desa adalah ujung tombak pemerintah dalam mencegah paham terorisme dan radikalisme di tanah air.
Hal disampaikannya, saat membuka acara Pelibatan Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi dalam rangka Pencegahan Terorisme yang ditaja oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Riau serta diselenggarakan di Hotel Grand Zuri Pekanbaru.
”Untuk menangkal masuknya paham terorisme dan radikalisme ke tanah air khususnya Riau, keterlibatan seluruh unsur masyarakat sangat mutlak diperlukan,” kata Jenri.
Dengan peran aparatur kelurahan dan desa ini, pihaknya berharap peran ujung tombak pemerintah dalam mencegah terorisme dan radikalisme.
Karena itu, ia berharap aparatur kelurahan dan desa sebagai ujung tombak pemerintahan dituntut untuk memiliki kepekaan dalam menyikapi setiap potensi permasalahan yang dapat menimbulkan instabilitas diwilayahnya.
”Kami juga mengharapkan partisipasi dan kerja sama masyarakat untuk bahu membahu dalam menjaga kewaspadaan di setiap wilayah,” ujarnya.
Cara Atasi Radikalisme
Melalui acara yang diikutinya, Jenri berharap bisa sebagai sarana menambah informasi. Serta dia menilai acara tersebut sangat penting bagi pembekalan pengetahuan bersama, tercipatanya kesamaan persepsi dalam menghadapi paham radikalisme dan terorisme yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diwakili Kasi Materi Pembinaan, Andri Taufik juga melihat penanggulangan terorisme dan radikalisme tidak bisa dilakukan hanya oleh aparatur keamanan saja, baik itu Kepolisian, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, dibutuhkan sinergi yang kuat antara aparatur keamanan dan masyarakat, karena menurutnya bahaya terorisme bisa mempengaruhi siapapun tanpa memandang status sosial.
”Pelibatan aparatur kelurahan dan desa serta Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Humas dan Media Massa sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Dia mendorong seluruh masyarakat untuk dapat memahami dan mempelajari apa dan bagaimana bahaya terorisme menjadi ancaman dan musuh nyata, serta mengetahui bagaimana melaksanakan pencegahannya.
Menurutnya, kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu saluran paham radikal. Untuk itu, dia mengingatkan seluruh lapisan masyarakat supaya bijak dalam penggunaannya.
”Dibutuhkan kedewasaan pada diri kita utk bijak dalam memanfaatkan teknologi, membuka diri pada setiap informasi dan tak lelah menyaring setiap kabar yang didapat,” tutup Jenri.
