Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Indonesia menjadi negara yang tak sekali dua kali menjadi sasaran serangan teroris. Mulai dari Bom Bali 2002 hingga terbaru Bom Surabaya 2018 yang menyita banyak perhatian publik.
Sebagai negara yang rentan akan serangan teroris, Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menilai, pemerintah perlu menjamin hak-hak para korban serangan terorisme.
Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi mengatakan, pemenuhan hak-hak korban terorisme belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah. Oleh karena itu, dia mendorong pemenuhan hak itu.
“Kami mendorong pemerintah, kementerian, dan lembaga negara terkait untuk terus memaksimalkan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak korban terorisme sesuai dengan perundangan maupun peraturan yang berlaku,” kata Hasibullah dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Selain itu, Hasibullah menekankan supaya pemerintah segera mengesahkan peraturan pemerintah yang dapat mengakomodir hak dari korban terorisme lama. Karena peraturan saat ini, kata Hasibullah, korban hanya mendapatkan kompensasi melalui putusan pengadilan. Sedangkan peristiwa terorisme lama putusannya telah ditetapkan.
“Kami mendorong Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Kementerian Keuangan, LPSK, dan BNPT agar segera menerbitkan PP dari UU Nomor 5 Tahun 2018 sebagai aturan turunan untuk memberikan kompensasi pada korban terorisme lama,” tutur Hasibullah.
