Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com, Sidoarjo – Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin 08 Mei 2017. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.
“Ansor sangat berterima kasih kepada pemerintah sekaligus kami siap mengawal realisasinya didaerah khususnya di Kabupaten Sidoarjo,” kata Riza Ali Faizin ketua GP. Ansor Sidoarjo pada aksi dukungan pernyataan Pemerintah RI tentang pembubaran HTI, Selasa 09 Mei 2017 di depan kantor FKPPI Sidoarjo.
Dukungan tersebut bukan tanpa alasan, ansor Sidoarjo sudah melakukan konsolidasi dengan OKP di kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan respon positif dari ketua KNPI Sidoarjo, Ari Suryono.
“Kita akan bergerak dibawa keputusan pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam yang akan membubarkan HTI melalui jalur hukum,” kata Ari Suryono.
Baca: Harapan Kemenangan di Bawah Kepemimpinan ‘Atha Abu Rasytah Sirna
Riza Ali Faizin juga sepakat bahwa tujuan baik pemerintah harus didorong dengan aksi ini, karena bagi Ansor, siapapun yang merongrong NKRI dan Pancasila akan berhadapan dengan Ansor, tandasnya.
“PC GP. ANSOR Sidoarjo juga siap membuka Posko Rehabilitasi Eks. anggota HTI,” tambahannya.
Aksi dukungan lintas OKP yang tergabung dalam Gerakan Merah Putih Pengawal NKRI tersebut menyatakan sikap sebagai berikut;
Kami Gerakan Merah Putih Pengawal NKRI (GMPPN) setia mengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.
Menyambut keputusan Monkopolhukam tentang pembubaran HTI, kami Gerakan Merah Putih Pengawal NKRI (GMPPN) menyatakan;
- Mendukung keputusan Menkopolhukam untuk membubarkan Hizbu Tahrir (HTI) karena HTI telah merongrong dan berupaya mengganti Pancasila dan NKRI, sehingga banyak menimbulkan benturan di masyarakat dan mengancam kerukunan dalam keberagaman di Negara Indonesia.
- Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk bersatu padu untuk menolak keberadaan HTI dan segala bentuk aktivitasnya di Sidoarjo dalam rangka menjaga keutuhan Pancasila dan NKRI demi terlaksananya kehidupan yang aman dan damai.
- Meminta seluruh elemen pemerintah di kabupaten Sidoarjo untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mendukung keputusan pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan melalui Menkopolhukam sampai terbebasnya kabupaten Sidoarjo dari HTI dan segala aktivitas-aktivitasnya.
- Mengajak seluruh masyarakat Sidoarjo untuk tetap waspada terhadap potensi kerawanan atas tindakan provokatif baik di media sosial (Medsos) maupun dilingkungan masyarakat yang dapat dilakukan oleh aktivis-aktivis HTI dan kelompok Radikal lainnya dengan menggunakan isu-isu agama.
