Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jenewa. Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Palestina Michael Lynk menyatakan Israel gagal memberikan kesejahteraan masyarakat Palestina sebagai negara yang ia duduki. Ia meminta Israel segera mengakhiri 50 tahun pendudukannya atas Palestina.
“Israel telah gagal menegakkan kewajibannya di bawah hukum internasional untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina di bawah kendalinya,” ungkap Lynk, seperti dikutip laman Andolu, dalam laporannya yang diserahkan ke Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Selasa (20/3), dikutip laman Republika.
Lynk menilai sistem pelayanan kesehatan di daerah yang di Jalur Gaza berada di ambang kehancuran. Ia mengatakan warga Palestina di wilayah yang diblokade itu seringkali kesulitan mendapatkan izin dari Israel saat hendak mencari perawatan medis di luar daerah tersebut. Ini menjadi salah satu elemen bahwa Israel tidak menjalankan kewajibannya sebagai negara pendudukan.
Oleh karena itu, Lynk mendesak Israel agar segera mengakhiri pendudukan terhadap Palestina. “Saya sekali lagi menyerukan kepada Israel untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri sepenuhnya pendudukan 50 tahun atas wilayah Palestina yang dimulai sejak 1967,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Kate Gilmore menjelaskan enam laporan tentang situasi HAM di wilayah Palestina yang diduduki kepada Dewan HAM PBB. Dalam laporannya, ia memaparkan kondisi warga Palestina yang berisiko tinggi dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang oleh Israel.
“Setengah abad pendudukan telah mengambil banyak korban pada HAM setiap warga Palestina, terlepas dari di mana di wilayah yang diduduki mereka berada,” ucap Gilmore.
Ia pun menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. “Setelah lebih dari satu dekade di bawah blokade, situasi di Gaza telah memburuk ke titik yang tak tertahankan bagi penduduknya dan tidak dapat dipertahankan untuk masa depan,” kata Gilmore.
Gilmore menyinggung perihal pemangkasan pasokan listrik antara 18-20 jam per hari. Menurutnya, hal tersebut telah benar-benar mematikan aktivitas perekonomian di Gaza. Pemangkasan ini juga berdampak pada pusat-pusat layanan yang vital, seperti rumah sakit.
