25.6 C
Jakarta

Pancasila Benteng NKRI Cegah Intoleransi dan Radikalisme

Artikel Trending

AkhbarNasionalPancasila Benteng NKRI Cegah Intoleransi dan Radikalisme
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com. Jakarta-Badan Nasional Pemberantasan Terorisme menyelenggarakan kegiatan dialog kebangsaan dan deklarasi kesiapsiagaan nasional dengan tema “Membangun sinergi cegah dan deteksi dini ancaman terorisme berbasis pemberdayaan masyarakat” yang dihadiri oleh peserta acara dari masing-masing instansi maupun dari masyarakat di grand Borobudur hotel Jakarta(2/8/2022).

Menggandeng beberapa tokoh masyarakat dan pimpinan Serta stafsus BPIP dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme tahun 2020-2024 (RAN-PE) dalam ikut berperan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seminar secara Luring ini dihadiri antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPT, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Tokoh NU Alyssa Wahid, Psikolog Dr Arijani laksmawati M. Psi, Kementerian pemberdayaan perempuan, Kementerian Pedesaan Badan Intelejen Negara, Forum Kesbangpol Kabupaten Kota dan Ketua forum kewaspadaan kabupaten kota dan undangan lainnya.

Dalam Dialog Kebangsaan bersama beberapa Panelis Romo Benny, mengatakan, Pancasila merupakan benteng tangguh terakhir penjaga NKRI dari intoleransi dan radikalisme.

Dalam Sambutan Pembuka dari Ketua BNPT Bapak Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar, MH menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang anti dengan ideologi pancasila. kita akan melihat teroris menghalalkan semua cara untuk mengupayakan kekerasan dalam aksinya. Bangsa Indonesia harus memiliki identitas dan memiliki legacy para pendiri bangsa.

“Kita memiliki permasalahan kondisi lingkungan strategis dimana kita tidak hidup dalam ruang waktu tapi hidup dalam kehidupan internasional. Jatidiri kita sangat tangguh dan kita memiliki nilai yang tinggi dan tidak dimiliki negara lain. Pengaruh global membawa kita terpaksa harus berpaling dengan sistem ideologi bangsa kita yang sangat tidak setuju dengan kekerasan dalam mencapai tujua maka dari itu kita harus mengetahui bahwa Pancasila adalah ideologi yang anti dengan kekerasan,” tutur Boy.

Menurut Boy, kewajiban dari generasi ke generasi tidak boleh lengah dan dipengaruhi sistem global. “Kita harus yakin dengan jatidiri bangsa kita.oleh karena itu kita melakukan kolaborasi dengan BPIP untuk menjadikan Pancasila sebagai moral publik,” jelas Boy.

Selain itu, Boy mengatakan semuanya harus kokoh mencegah intoleransi dan terorisme yang sekarang mewabah bagai virus covid-19. “BNPT update terhadap kasus kekerasan di negara ini terutama dengan motif deduksi politik.Jangan sampai dunia dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” jelas Boy.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyatakan, ekstrimisme merupakan benih terorisme. “Itu dipengaruhi dengan cara berpikir. Pencegahan terorisme merupakan agenda pemerintah dalam memberikan negeri yang aman dan damai. Semua itu sudah diwujudkan melalui upaya komprehensif memberantas terorisme,” tegas Wempi.

Menurut Wempi, sebagaimana dinamika sospol saat ini memberi dampak berbangsa bernegara. Banyaknya tuntutan aksi berlebihan, primordialisme serta aksi separatis anarkis memunculkan dampak instabilitas nasional.

“Banyak konflik yang muncul yaitu konflik bernuansa suku agama dan golongan, apalagi di beberapa tahun ke depan akan dilaksanakan pemulu 2024. Semakin tinggi dinamika maka akan memunculkan masalah didalamnya. Ketentraman dan ketertiban merupakan tujuan output yang saling berkait keseluruhan. Perlu upaya dan langkah dan strategi dari pemerintah yaitu dengan deteksi dini di dalam masyarakat di daerah dengan melibatkan masyarakat yang ada didalam NKRI,” kata Wempi.

Wempi menegaskan, sejak diterbitkan UU Otonomi Daerah,  tugas Kepala daerah diatur pasal 65 tahun 2003 tentang pemerintah Desa. Tugas pemerintah daerah yaitu untuk pencegahan dan rehabilitasi sesuai dengan PP mendagri nomor 22 Tahun 2018 yang diperbarui menjadi PP 46 Tahun 2019 sebagai dasar pemerintah daerah untuk membentuk tim kewaspadaan masyarakat dan forum kewaspadaan masyarakat.

Antonius Benny Susetyo menyatakan, bicara tentang radikalisme maka semua agama itu radikal. Kerap kali kebenaran agama dimanipulasi mengenai kekerasan.

“Hati-hati jika agama tidak ditafsirkan dalam konteks kebudayaan masa itu maka gampang sekali dimanipulasi untuk kepentingan politik merebut kekuasaan.Trend dalam dunia maya sekarang konteks manipulasi itu dibenturkan antara agama dengan Pancasila .Maka Pancasila bisa menjadi perisai menjawab masalah yang terjadi saat ini di Indonesia yaitu keretakan hidup berbangsa dan bernegara. Masalah saat ini yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu Mayoritas minoritas, politik identitas, fundamentalisme yang menyebar melalui media sosial,” jelas Benny.

Oleh karena itu, katanya, dibutuhkan kesadaran literasi digital untuk menyatukan 4 komponen yaitu pemerintah perguruan tinggi, media, dan masyarakat untuk bersama memerangi bahaya intoleransi maupun radikalisme kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Benny, semua harus kolaborasi merebut ruang publik karena hampir 120 juta pengguna gadget di Indonesia sering menggunakan medsos tanpa memiliki kesadaran kritis apakah konten itu bisa menghancurkan keutuhan hidup bangsa. Kesadaran terhadap literasi digital yang lemah itu membuat kita lebih bisa dimanipulasi.

BACA JUGA  Agama Berkeadaban Bakal Tangkal Radikalisme dan Politik Identitas

Di sini kekuatan sinergi sangat penting dalam membangun konten yang mempengaruhi perilaku salah satunya dengan kebudayaan. Kebudayaan memiliki nilai adat istiadat dan nilai kearifan. “Kalau kita bicara kolaborasi adalah sila ke 3 Pancasila. Problem kita adalah ego sektoral dan kepentingan global membuat kita tergantung dan lemah, ” tegas Benny.

Untuk melawan itu, katanya, hanya mungkin kalau memiliki benteng yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki Pancasila, andaikata Pancasila tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia maka saat covid bangsa ini menjadi hancur.

“Anak-anak di zaman dulu itu doktrinal tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Saat ini anak-anak harus menciptakan Konten-konten yang harus beridentitas bagaimana kita bangga trhadap produk dalam negeri dan itu harus dikapitalisasi menjadi kekuatan. Anak-anak sekarang memiliki tempat ekspresi yang terbatas,” tutur Benny.

Menurut Benny, Pancasila harus menjadi working ideology dimana tujuannya yaitu harus terwujudnya masyarakat sejahtera lewat kebijakan maka setiap elit politik pemeritahan daerah memiliki kesejahteraan kebijakan memihak yang lemah.contohnya pak jokowi memberikan anggaran terhadap desa.sedangkan living ideologi yaitu Pancasila dihayati dalam keseharian.

“Dahulu anak terbiasa dengan permainan tradisional tapi sekarang dikuasai oleh gadget. Maka seyogyanya kembalikan pendidikan keluarga itu karena penting. Mulai sekarang mari hidupkan tradisi lokal untuk melawan radikalisme, budayakan kritis yang positif untuk membedakan mana yang baik dan buruk dalam media sosial,” katanya.

Benny mengatakan, manusia hanya satu dimensi yaitu mekanis teknologi, pendidikan literasi digital harus masuk kedalam pendidikan. Literasi digital juga harus masuk dalam keluarga maupun dalam pra perkawinan.

Alyssa Wahid menyatakan, Indonesia masih menjadi Barometer kerukunan dunia dan selalu mendapatkan aspirasi positif dan menjadi model bagi kerukunan umat beragama namun persoalan akhir-akhir ini yaitu maraknya intoleransi, radikalisme, fundamentalisme dan kekerasan berdarah.

“Agama itu menjadi catatan kita bersama bagi elemen bangsa untuk lebih waspada serta lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara karena ada indikasi praktek intoleransi itu mulai berkembang (menyebar) di elemen masyarakat,” jelas Alyssa.

Apalagi, katanya, dengan maraknya media sosial yang kerap kali mengangkat isu- isu toleransi, radikalisme fundamental isme menjadi konten-konten di media sosial yang mempengaruhi pola pikir anak-anak generasi muda sekarang akibatnya masyarakat mudah terprovokasi.

“Kita ada di posisi yang nyaman, kita tidak bisa melihat bangsa Indonesia seperti potret tapi harus melihat sesuai dengan video,” jelasnya.

Ancaman terorisme, katanya, muncul ketika tradisi dibenturkan dengan faham keagamaan. Model beragama ada 2 yaitu yang meyakini agama yang dianutnya benar(ekslusif formalistik) dan yang substantif inklusi (merangkul keseluruhan). Riset membuktikan tahun 2020 mayoritas kecenderungan paham radikalisme ini cenderung ke perempuan. Satu karena itu lewat media sosial, perempuan berinteraksi dengan sosial communications lebih kuat ketika dalam percakapan ada leader maka dia akan dipengaruhi. Di budaya barat ada kristofasisme dan white supremacy.

“Kita jangan sampai terjebak menyatakan bahwa mayoritas itu paling benar. Kalau saya belajar jika kita melakukan perubahan berkesinambungan harus ada 4 dimensi yang dipengaruhi yaitu dimensi kebijakan yaitu penyelenggara kebijakan publik yang tidak diskriminatif,kedua perilaku akar rumputnya yaitu bagaimana cara orang tua mengenal putra putrinya maka harus diajarkan pendidikan dan pelatihan anti terorisme,yang ketiga adalah pendekatan agama dan keempat adalah kekuatan masyarakat sipil”, tutur Alyssa.

Psikolog Arijiani menyatakan, proses radikalisasi berujung teror itu bukan sebuah proses yang sebentar tapi proses panjang sekali. Dalam penelitian remaja yang terpapar radikalisasi ada tahapan pre radikalism.

“Ini membuat semua orang yang terkena terpaan berita di sosmed akan terkena paham radikal akibat munculnya berita berulang,” jelasnya.

Munculnya keinginan untuk eksistensi di masyarakat, katanya, mendorong anak remaja terpapar paham radikalisme. Salah satu tanda munculnya adalah suka mengkritisi aturan baik di rumah maupun di negara. Mereka sedang menguji pemikirannya di luar bagaimana mereka bisa diakui dalam tataran lebih luas.

“Hal itu kalau kita lihat menjadi sangat rentan bagi ideologi radikal untuk masuk. Jika ini dibiarkan maka akan memunculkan generasi kemartiran yang mereka bisa bergerak sendiri karena panggilan dalam hati dan tanpa jaringan,” ujarnya.

adar tidak sadar, jelasnya, agen ini mengkonstruksi ekslutifitas agar generasi muda memiliki cara berpikir seperti itu dengan membeda- bedakan agama.

“Formula paling tepat adalah ketika membentuk perisai benteng ancaman radikalisme yang berawal dari ketidakmampuan permasalahan keberagaman, perilaku enklusif harus melibatkan kita semua terutama dalam menggalakan kegiatan positif ke depannya,” katanya.

Ahmad Fairozi
Ahmad Fairozihttps://www.penasantri.id/
Mahasiswa UNUSIA Jakarta, Alumni PP. Annuqayah daerah Lubangsa

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru