Dengarkan artikel ini
Harakatun.com. Gejala kegilaan dalam menentukan arah dan lanskap negara kita masih berkobar. Ia semacam rayap atau ular yang bila ada mangsa dekat, segera disantap tanpa memikirkan apa-apa di baliknya. Begitu juga isu politik. Bila ada isu-siu politik yang menjual, segeralah keluar dengan membangun opini-opini yang mengaburkan subtansi opini yang ada.
Gejala itu kita bisa lihat, ketika ada sebagian oknum yang mewacanakan ingin mengamandemen Undang-Undang 1945. Orang-orang dengan kepentingan pribadi memainkan peran dengan membuat narasi-narasi kunci. Semua itu, sebenarnya hanya ingin menarik perhatian untuk dijadikan “jualan politik” di satu sisi, dan penangkal di sisi lain.
Ahmad Khozinudin, misalnya. Ia menyebut di dalam Twitternya tidak setuju dengan referendum atau amandemen jika hanya ingin mengangkat Joko Widodo tiga periode. Tetapi, dia malah menyasar dan menawarkan rekaan untuk mengganti UU dengan sistem Khilafah. Ahmad Khozinudin, bahkan membagi referendum khilafah menjadi empat pilihan:
Pertama, pilihan untuk tetap mempertahankan konstitusi apa adanya, sesuai hasil amandemen dari tahun 1999-2002. Kedua, mengembalikan konstitusi kepada konstitusi asli 1945, tanpa menjadikan amandemen dari tahun 1999-2002 sebagai lampiran atau adendumnya. Ketiga, mengembalikan konstitusi kepada konstitusi asli 1945, ingklud menjadi amandemen dari tahun 1999-2002 sebagai lampiran atau adendumnya. Keempat, menawarkan Khilafah lengkap dengan rancangan konstitusi Khilafah agar dapat dinilai dan dipertimbangkan oleh segenap rakyat.
Referendum: Kegilaan dan Kelucuan Pengusung Khilafah
Meski sekilas di atas hanya kegilaan dan lucu-lucuan semata. Tetapi di baliknya, itu semacam vaksinasi dan pemberi angin segar terhadap pengusung khilafah. Keberanian membuat dan memainkan bunyi UU, sudah nyata bahwa Ahmad ini sepenuhnya menari di atas angin isu-isu aktual.
Apalagi, setelah Ahmad membuat pernyataan sebagai berikut: “saya kritik Presiden Jokowi langsung, silakan kalau mau dipertemukan. Saya juga tak asal kritik, saya juga manawarkan solusi. Secara terbuka, saya juga usulkan referendum Khilafah, melalui sudara Bambang Soesatyo, Hidayat Nurwahid untuk merespons usulan saudara Fadli Zon (Via Twitter)”.
Dia melanjutkan, “saya sendiri, tidak berkeinginan bertemu dengan Presiden Jokowi. Saya paham, beliau sibuk. Karena itu, via akun sosmed saya sampaikan langsung aspirasi dan kritik agar didengar”.
Bagi Ahmad, sistem khilafah bisa menghapus korupsi politik dalam demokrasi. Dan pula, ia menyebut, ada keunggulan membaiat khilafah ketimbang memilih presiden. Boleh membuat argumen seperti itu, tetapi kegilaan dan kengauran hanya untuk memprovokasi masyarakat adalah pembuat penyakit sendiri yang patut kita waspadai.
Bisa dibayangkan Ahmad membuat narasi tambahan seperti di bawah ini. “Menimbang dan memperhatikan berbagai faktor dan alasan sebagaimana penulis kemukakan di atas, maka sesungguhnya umat Islam tidak boleh terlena dengan urusan copras-copres. Umat Islam wajib memiliki agenda politik sendiri yang bebas dari kendali partai politik, oligarki, dan intervensi penjajah Amerika maupun China.
Dengan demikian, apabila suatu negeri telah memenuhi empat syarat tersebut, dan penduduk negeri itu telah membaiat khilafah sesuai ketentuan syariah, maka Khilafah benar-benar telah terwujud, dan selanjutnya tidak boleh membaiat Khilafah lain. Apabila ada negeri lain yang membaiat khilafah lain setelah itu, maka baiatnya batal dan tidak sah” tambahnya.
Melihat Sisi Gelap Provokasi Ahmad Khozinudin
Bagi Ahmad, khilafah adalah solusi dari semua masalah di Indonesia. Ia secara terang-terangan, tajam, dan berani menyuarakan dan kampanye khilafah di Twitternya (Ahmad Khozinudin Channel), hampir tiap hari.
Bahkan, dia menantang debat Presiden (meski telihat kosong dari omong kosongnya) dan membuat isu-isu murahan yang kosong makna. Twitter dan Channel Youtubnya Ahmad, juga laku di pasaran. Untuk itu, bila tidak terantisipasi sejak dini, pengusung khilafah ini hanya menjadi penyakit dan perusak tatanan dan kenyaman yang sudah ada dan terbangun selama ini.
Memainkan UUD dengan khilafah, atau berkeinginan mereferendum-mengamandemin UUD dengan khilafah adalah kegilaan maha tinggi abad ini. UUD bukan saja dibuat lucu-lucuan sehingga kesakralannya hilang. Tapi gerombolan ini mencoba untuk memprovokasi masyarakat dengan sistem khilafah.
Dengan demikian, yang berwenang sudah waktunya melihat dan mengukur apa dampak dari kelompok ini. Dan tinggal pilih, mau tegas dan tidak. Atau mau malah membikin lucu-lucuan yang sama dengan pengusung khilafah: Ahmad Khozinudin.
