Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menggelar diskusi terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keduanya sepakat pembubaran ini boleh dilakukan karena mengancam Pancasila.
Said Aqil mengatakan sejak dulu para pendiri NU dan Muhammadiyah sepakat menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia. Dia juga menegaskan Indonesia adalah negara nasional bukan khilafah, serta mengedepankan konsep perdamaian.
“Negara ini negara nation kebangsaan. Kalau kyai-kyai NU tahun 30-an menyebutnya Darussalam atau negara damai, bukan negara agama, bukan negara suku,” kata Said.
Hal itu disampaikannya dalam acara “Halaqah Kebangsaan NU dan Muhammadiyah’ di Perpustakaan PBNU, Jl. Kramat Raya 164 Gedung PBNU Lt. 2, Jumat (19/5).
Oleh karena itu ketika ada gerakan seperti menentang Pancasila atau menggeser dasar negara harus disikapi dengan tegas yaitu membubarkannya. Oleh karena itu dia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan ideologi lain selain Pancasila.
“Setiap gerakan yang mengarah bertentangan dengan prinsip itu harus disikapi dengan sikap yang tegas, jangan dibiarkan. Ya kalau masih kecil, ya kalau besar, jutaan anggotanya apa tidak merongrong itu? Minimal mengurangi rasa nasionalisme kita, mengurangi kecintaan kita pada Pancasila, komitmen kita pada Pancasila UUD 45. Minimal itu kan paling tidak di saat-saat sekarang kita butuh persatuan dan kesatuan yang lebih kuat lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Muti mengatakan saat ini tantangannya bagaimana warga meyakini Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang paling tepat.
“Indonesia ini majemuk bagaimana menyakini konsepnya Pancasia dan UUD ini 1945. Prinsip penting maka pembinaan generasi muda di level pelajar. Mahasiswa harus lebih sistematis kita lakukan untuk menjangkau mereka yang selama ini kurang dapat perhatian,” ujar Abdul.
Lemhanas Tutup Akses Media
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menutup akses media untuk meliput sesi diskusi mengenai masalah ekstremisme dan pengungsi dalam satu forum diskusi pada hari ini.
Dalam acara Jakarta Geopolitical Forum 2017 pada hari ini, diskusi sesi-4 dimulai pada pukul 08.30-10.10 WIB dengan tema Extremism, Radicalism, and Terrorism. Para panelis yang akan membicarakan hal itu adalah Kristen Schulze (Inggris); Lina Khatib (Inggris); Mohamed Aboel Fadl (Mesir); hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Indonesia).
Sedangkan untuk sesi diskusi ke-6 pengungsi dengan judul Migrants and Refugees, Lemhanas juga melarang media untuk melakukan peliputan dan perekaman. Panelis yang akan hadir dalam diskusi yang dimulai pada 14:05-15:20 WIB itu adalah Nursin Atesoglu Guney (Turki) dan Alistair Boulton (PBB).
“Sesi ke-4 dan ke-6 tertutup bagi perekaman dan peliputan untuk memfasilitasi dan menghormati hak para narasumber,” demikian keterangan resmi Panitia Geopolitical Forum 2017 yang diterima CNNIndonesia, Sabtu (20/5).
Kemarin, sesi 1-3 diisi dengan lebih banyak pada persoalan kondisi geopolitik secara umum, keamanan global dan perdamaian dunia. Sejumlah pembicara yang hadir saat itu adalah Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dan mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
Sedangkan sesi yang terbuka pada hari ini adalah diskusi ke-5 mengenai perubahan iklim dengan judul Environment and Climate Change Resilience. Panelis yang akan hadir adalah Leonard Edwards (Kanada); Arif Havas Oegroneno (Indonesia); Nicolas Regaud (Prancis); dan Sarwono Kusumaatmadja (Indonesia). Acara hari ini akan ditutup oleh Menkopolhukam Wiranto pada pukul 16:20 WIB. (mb/detik/cnn indonesia)
