Dengarkan artikel ini
Pada tanggal 31 Januari 1926 lahir organisasi kumpulan para ulama yang kini menjadi ormas Islam terbesar di Indonesia. Sederet kiai sepuh nan kharismatik berkumpul di dalamnya seperti KH. Hasyim Asy’arie sebagai pendiri bersama KH. Wahab Hasbullah sang diplomat. Dua tokoh ini kemudian menjadi ‘macan’ NU dan direstui oleh KH. Cholil Bangkalan. Berawal dari keinginan para wahabi yang sedang menggerogoti Arab Saudi, yang membicarakan pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW, kemudian gerakan ini ditentang oleh KH. Wahab Hasbullah sehingga ini yang mendorong NU harus terbentuk organisasi yang akan menjaga warisan kenabian.
Semangat ini lah yang kemudian membentuk ormas yang dikenal dengan singkatan NU. Kini NU sudah berumur 93 tahun. Sebagai organisasi yang sudah cukup tua sekiranya sudah merasakan manis-pahitnya dalam memegang prinsip Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai bermesraan dengan pemerintahaan orde lama, vis a vis dengan kekuasaan orde baru yang saat itu Gus Dur menjadi representasi NU jelas bersebrangan dengan kekuasaan orde baru saat itu.
Pada masa NU menjadi partai politik sampai kembali ke khittah 1926 adalah bentuk dinamika tantangan yang dihadapi oleh internal elit-elit NU. Banyak hal yang sudah dihadapi dan sekiranya penulis mencoba mengevaluasi atau merekam kembali perjalanan NU menuju seabad; menyoal apa saja yang menjadi tantangan dalam konteks berbangsa dan beragama dilihat dari ideology serta gerakan. Hal ini biasa didiskusikan oleh internal kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Tantangan Nahdatul Ulama
Sekiranya megacu pada pandangan kader PMII, NU menghadapi dua tantangan besar kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan beragama, yaitu :
Pertama, melihat dalam konteks berbangsa penulis melihat NU berhadapan dengan menguatnya sIstem kapitalisme global yang merongrong tata kelola bernegara yang setiap kebijakan ekonomi/politik mengikuti gerak keinginan ‘pasar bebas’sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi. Pada prinsip mengakui kepemilikan pribadi yang diambil dari Maqosid al syariah yaitu hifdul mal agak sejalan dengan paham kapitalisme terkait kepemilikan pribadi, akan tetapi dalam pengelolaan sangat jauh berbeda. Singkatnya konsep pemerataan ekonomi tidak akan pernah tercapai sesuai maksud berdirinya NU dalam konteks ekonomi, sebab Indonesia dalam pengelolaan ekonomi tunduk pada keinginan pasar bebas, maka muncul segelintir orang menguasai banyak harta kekayaan negara melalui akumulasi modal pada perusahaan besar.
Kapitalisme dan negara menjadi satu bagian seperti dua sisi mata uang, negara ‘menerima order’ para pemodal untuk tidak mengganggu berjalannya sirkulasi modal pemilik perusahaan dengan aturan-aturan negara, sebaliknya negara harus membuat aturan-aturan yang memperkuat penguasaan modal oleh segelintir orang dan logika ini menjadi ciri khas ekonomi kapitalisme. Dan penulis teringat dengan alasan Nur Khalik Ridwan saat memberi pandangan NU harus membendung logika kapitalisme berjalan dalam mengelola negara, sebab efek besar secara teritori desa akan merasakan kesenjangan ekonomi akibat monopoli ekonomi sedangkan basis terbesar jamaah NU terbanyak berada didesa-desa. Perlu kiranya elit-elit NU secara serius membicarakan persoalan ekonomi umat yang hari ini dikelola dengan logika kapitalisme.
Kedua, dalam konteks berberagama yang secara bebas siapapun dapat menafsirkan dalil-dalil agama, serta hari ini kehidupan bermasyarakat sedangan tidak harmonis disebabkan oleh munculnya kepentingan politik para elit untuk merebut kekuasaan sehingga berimbas pada agama melalui dalil diarahkan untuk melegitimasi pembenaran perebutan kekuasaan oleh golongan tertentu. Bisa kita lihat kejadian beberapa tahun terakhir terutama pasca pilpres 2014, penggunaan dalil-dalil agama secara besar-besaran mejadi gelombang kuat untuk melegitimasi kekuasaan.
Agama seakan menjadi ‘barang’ yang bebas untuk dibentuk sesuai keinginan umatnya, dengan dalih agama dan dilegitimasi melalui undang-undang dengan adanya UU Penistaan Agama semakin menjadi kuat kemelut antar masyarakat, gaduh pun tak dapat dihindari. Maka muncul berbagai gelombang gerakan yang membawa dalil agama untuk ‘menghina’ orang yang secara politik bersebrangan.
Kegaduhan ini menjadi tugas penting untuk kembali orang-orang NU menjadi perekat antar kubu yang sedang bertarung, mendidik umat untuk saling menghargai, menghormati agar tidak ada lagi perpecahan. Mengacu pada pendapat KH. Mohammad A. Sahal Mahfudh bahwa orang-orang NU harus menerapkan politik tingkat tinggi, politik kebangsaan, apa itu politik tingkat tinggi ?, adalah politik yang menjadi perekat antar masyarakat, antar perbedaan serta menjaga NKRI dari serangan bangsa-bangsa lain serta ormas yang ingin merusak kesatuan, artinya politik NU adalah politik yang mempersatukan dan bukan sekedar orientasi kekuasaan semata.
Kemelut yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, seperti perpecahan antar umat Islam, antar bangsa dan antar agama. Sekiranya menjadi bahan perenungan kita bersama sebagai warga nahdiyyin untuk segara menerapkan politik persatuan. Secara kultur mungkin saat ini warga nahdiyyin memiliki representasi ulamanya ikut bertarung dalam pilres 2019 ini, bukan berarti kita harus terbawa arus pertarunga perebutan kekuasaan yang saat ini semakin membuat masyarakat kebingungan dan membuat perpecahan. NU harus memainkan dua peran sekaligus sebagai representasi ulama yang bertarung, kader-kader NU yang berkapasitas untuk membantu memenangkan silahkan saja, dan disisi lain juga kita harus menerapkan politik persatuan, yang dapat merekatkan perbedaan yang ada.
Oleh: Hilful Fudhul, Pimpinan Alumni Pondok Pesantren Darul Furqan Kota Bima.
