33.4 C
Jakarta

Normalisasi Hubungan Sudan-Israel Picu Kontroversi

Artikel Trending

Memberantas FPI, Memberantas Pembising Negeri

Sejumlah anggota TNI berseragam lengkap mendatangi Markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/11) lalu. Mereka menurunkan baliho Habib...

Ampuhnya Doa Orang Puasa

Berbicara tentang manjurnya doa orang puasa sejenak kita akan langsung tertuju pada sebuah hadis dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr...

Hukum Menyimpan Tali Pusar Bayi Menurut Islam

Tali pusar adalah jalan yang menghubungkan antara ibu dan bayinya ketika masih dikandungan. Tali pusar ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu...

Bullshit Para “Pembela” Islam

Sejak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta, Rabu, 19 November 2014, para pembela Islam tidak bisa hidup tenang sampai hari ini. mereka semakin radikal. Radikalisme...

Daftar Daerah yang Tegas Menolak Kehadiran Rizieq Shihab dan FPI

Gelombang penolakan atas keberadaan organisasi Front Pembela Islam menjalar kemana-mana, utamanya pasca kedatangan Rizieq Shihab ke Indonesia dari pelariannya atas kasus hukum yang menimpa....

Budaya Akademik dan Etos Kerja Dalam Islam

Islam sebagai agama yang kaffah tentu mengatur secara komprehensif segala aktifitas manusia dari mulai bangun tidur samapai tidur kembali. Sebagai agama yang kaffah, Islam...

Rizieq Shihab Mati Langkah?

Pesta penyambutan kepulangan Rizieq Shihab berubah menjadi bencana bagi masa depan perjuangan politik Rizieq Shihab dan kawan-kawan. Belum genap satu bulan menginjak kaki di...

Jangan Sampai Mendewa-dewakan Mereka yang Mengaku Keturunan Nabi

Gelar “habib” (jamaknya “habaib”) menjadi pembeda antara keturunan Nabi Saw. dan selain beliau. Sakralitas gelar habib tak kalah menarik dibandingkan dengan predikat nabiyullah yang...

Harakatuna.com. Khartoum – Upaya politik sepihak yang dilakukan elite Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel memicu kontroversi dan polemik di negara tersebut. Sebagian kelompok dan warga Sudan menolak kesepakatan normalisasi hubungan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, dan para pemimpin transisi Sudan.

Kesepakatan itu menjadikan Sudan sebagai negara Arab ketiga yang memutuskan menjalin hubungan dengan Israel pada tahun ini. Isu Israel merupakan hal sensitif di Sudan yang dikenal sebagai negara kritikus keras terhadap Israel.

Itu memicu ketegangan antara pemimpin sipil dan militer menjelang transisi pemerintahan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan menyusul demonstrasi berkelanjutan selama beberapa bulan pada April 2019. Proses tersebut bisa saja memicu kembalinya konflik militer karena ketegangan kepemimpinan sipil dan militer. Tidak jelas juga kapan kesepakatan normalisasi Sudan-Israel akan segera direalisasikan.

Pemerintahan transisi Sudan menyatakan hubungan dengan Israel seharusnya dipisahkan dari penghapusan Sudan sebagai negara pendukung terorisme oleh AS. Sudan juga menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan bantuan hutang, keamanan pangan dan pembangunan ekonomi menunjukkan dengan kesepakatan dengan Israel maka terdapat pertukaran bantuan. Selain itu, Sudan juga tidak akan diblokade ekonomi dari negara anggota Liga Arab.

Pengkritik kesepakatan normalisasi hubungan tersebut berasal dari National Consensus Forces Alliance, kelompok krisi dan komponen penting aliansi Kebebasan dan Perubahan yang berjuang melawan Bashir. “Kekuatan transisi melanggar dokumen konstitusi yang mewujudkan normalisasi dengan entitas Zionis dan mengabaikan komitmen Tiga Tidak Sudan,” demikian keterangan mereka, dilansir Al Jazeera. Tiga Tidak itu merupakan komitmen yang dibuat di Khartoum oleh negara-negara Arab pada 1967 tentang “tidak ada pengakuan terhadap Israel, tidak ada perdamaian dengan Israel dan tidak ada negosiasi dengan Israel.”

Partai Kongres Populer, faksi Islam yang mendukung Bashir, juga mengecam langkah normalisasi tersebut. Pemimpin oposisi Sadiq al-Mahdi juga mengancam akan mencabut dukungan kepada Partai Umma dari pemerintah jika normalisasi terus berjalan.

Banyak warga Sudan juga menarima normalisasi dengan alasan kepentingan ekonomi Sudan. Namun, banyak juga menyatakan keberatan. “Sudan harus mendukung Palestina, ini masalah prinsip dan agama,” kata Ahmed Al-Nour, guru berusia 36 tahun.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan Palestina menolak mengutuk kesepakatan normalisasi hubungan Sudan dan Israel yang dimediasi AS. “Tidak ada seorang pun berhak berbicara atas nama rakyat Palestina dan atas nama Palestina,” kata Abbas.

Hal senada juga diungkapkan Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dia mengatakan keputusan normalisasi dengan Israel sebagai “tikaman dari belakang yang baru” bagi rakyat Palestina. Hamas, penguasa kawasan Gaza, mengatakan tindakan menjalin hubungan dengan Israel adalah “dosa politik”.

Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan keputusan Sudan-Israel sebagai keputusan palsu. Mereka juga menuding Khartoum harus membayar “tebusan” setelah Washington menghapus status pendukung terorisme. “Dengan membayar uang tebusan, menutup mata terhadap kejahatan terhadap Palestina, kamu (Sudan) dihapus dari daftar pendukung terorisme,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Iran.

Sementara PM Benjamin Netanyahu mengungkapkan, delegasi Israel akan terbang ke Sudan untuk kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik. “Delegasi Israel akan pergi ke Sudan pada beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan kesepakatan,” kata Netanyahu dilansir Reuters. Netanyahu mengatakan perjanjian itu merupakan “terobosan dramatis untuk perdamaian” serta permulaan “era yang baru”.

Keputusan Sudan mendapat sambutan Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA). Abu Dhabi menyebut hal itu adalah sebuah langkah penting untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan.

Sebelum Sudan, Uni Emirat Arab dan Bahrain secara resmi melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Trump menyebutkan “setidaknya lima lagi” negara Arab yang ingin menyepakati perdamaian dengan Israel. Hingga bulan lalu hanya ada dua negara Arab—Mesir dan Yordania—yang secara resmi mengakui Israel. Kedua negara yang berbatasan langsung dengan Israel tersebut menandatangani perjanjian damai masing-masing pada 1979 dan 1994 melalui mediasi AS. Mauritania, anggota Liga Arab di Afrika, mengakui Israel pada 1999, namun memutusnya 10 tahun kemudian.

Harakatuna
Harakatuna
Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Transfer Donasi ke Rekening : BRI 033901002158309 a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru

Muhammad Rizieq Shihab, Quraish Shihab, dan Habib Lutfi

Muhammad Rizieq Shihab semakin viral. Sejak kembalinya dari Arab Saudi, sampai penjemputan, perayaan Maulid Nabi, hingga perayaan nikah anaknya menjadi tilikan banyak orang. Bahkan...

Organisasi Mahasiswa Riau Gelar Aksi Tolak Radikalisme

harakatuna.com. Pekanbaru - Sebanyak 41 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi mahasiswa Riau menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Riau, Senin (23/11/2020). Dalam aksi...

Rizieq Shihab Mati Langkah?

Pesta penyambutan kepulangan Rizieq Shihab berubah menjadi bencana bagi masa depan perjuangan politik Rizieq Shihab dan kawan-kawan. Belum genap satu bulan menginjak kaki di...

Ulama Austria Minta Aparat Tak Kaitkan Terorisme dengan Agama

Harakatuna.com. WINA -- Saat rasialisme dan diskriminasi terhadap Muslim di Austria melonjak, ulama di negara Eropa memperingatkan pihak berwenang tidak mengaitkan terorisme dengan agama apa pun. Setelah...

Jangan Mudah Menuduh Orang Dengan sebutan Lonte

Kata lonte dalam tradisi masyarakat Indonesia adalah bermakna kasar. Yaitu bermakna sebagai pezina ataupun pelacur. Kata lonte ini kembali viral di media sosial karena...

Lumpuhkan Radikalisme, Munas MUI Usung Tema Islam Wasathiyah

Harakatuna.com. Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyampaikan pidato dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-19 di Hotel Sultan,...

Munas MUI ke-X; Saatnya MUI Kembali ke Khittah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah melaksanakan pemilihan Ketua Umum MUI baru periode 2020-2025. Pemilihan dilaksanakan pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-10 di Hotel Sultan,...