Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Pasca Taliban menguasai pemerintah Afghanistan, kini mereka mengeluarkan kebijakan kontroversial. Misalnya saja, mural yang dilukis oleh aktivis dan seniman Omaid Sharifi selama tujuh tahun di dinding-dinding kota Kabul, satu per satu mural tersebut pun menghilang. Para anggota Taliban menghapus mural-mural tersebut. Sejatinya, mural-mural yang dilukis oleh Sharifi tersebut pada dasarnya merupakan pesan dan kritik yang dilayangkannya kepada pemerintah, serta menyuarakan isu terkait sosial dan politik. Tidak hanya itu, pemerintahan Taliban saat ini mengeluarkan kebijakan bahwa segala bentuk perbedaan pendapat dan demonstrasi tidak diperbolehkan tanpa izin resmi dengan mereka.
Kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut dinilai telah mencederai hak asasi manusia dan ekspresi bersuara bagi rakyat Afghanistan. Aturan tentang tidak diperbolehkan adanya berbagai protes dan demonstrasi atas pemerintahan Taliban muncul karena berbagai protes anti-Taliban yang dilakukan di beberapa kota besar Afghanistan, seperti halnya di Kabul, Heart, dan Kandahar. Selain kebijakan mengenai berekspresi dan bersuara, kabinet pemerintahan Taliban mengeluarkan keputusan untuk menghapus Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bahkan, mereka juga memutuskan peraturan mengenai semua jenjang sekolah dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi akan dipisah berdasarkan pada jenis kelamin. Sementara di universitas, mahasiswa laki-laki dan perempuan berada dalam satu ruangan yang sama, akan tetapi disekat oleh tirai untuk membedakan mereka.
Tidak hanya itu, kebijakan terkait semua jenis kegiatan olahraga dilarang bagi perempuan. Hal ini pun berdampak pada semua tim olahraga perempuan dari tingkat daerah hingga nasional akan dibubarkan. Tentu berbagai kebijakan kontroversial tersebut telah menyalahi janji yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Taliban untuk bersikap inklusif, moderat, dan menjaga hak asasi manusia, serta menghormati hak-hak perempuan. Jika kedepan kebijakan tersebut tetap diberlakukan, maka pemerintahan Taliban yang baru akan bermasalah dan mengalami konflik terus menerus.
Neo-Taliban
Kelompok Taliban telah resmi mengumumkan pemerintahan mereka di Kabul, kemarin (7/9/2021). Dalam hal ini, beberapa orang dekat pendiri dan kepala negara Afghanistan di bawah Taliban yang telah memerintah pada kurun 1996-2001menjadi perdana menteri interim. Namun, beberapa orang didalamnya ternyata masuk dalam daftar sebagai teroris oleh Amerika Serikat dan masuk blacklist Perserikatan Bangsa-bangsa menjadi menteri dalam negeri.
Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyampaikan bahwa Mullah Hasan Akhund, orang terdekat dan ajudan dari pendiri Taliban, yakni Mullah Omar, akan menjabat sebagai perdana menteri interim. Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar yang menjabat sebagai kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar, akan menjadi wakil Akhund. Sementara itu, kelompok Akhund masuk dalam daftar hitam sanksi PBB. Tentu hal ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintahan Taliban kedepan.
Selain itu, sebelum Baradar menjadi kepala kantor politik Taliban di Doha, ia merupakan komandan senior Taliban dalam pemberontakan melawan pasukan AS. Sementara, Sirajuddin Haqqani, salah satu tokoh yang dicari dan dicap sebagai teroris AS, ia diangkat menjabat sebagai menteri dalam negeri. Sedangkan Mullah Muhammad Yaqoob, putra dari Mullah Omar akan menjabat sebagai menteri pertahanan. Kabarnya, kabinet pemerintahan Taliban kali ini yakni didalamnya ada 25 menteri dan 12 anggota dewan penasihat (syura) yang terdiri dai 12 cendekiawan Muslim.
Pada masa pemerintahan baru Taliban, mereka juga menjanjikan berbagai perubahan dan berkomitmen untuk mematuhi hukum internasional dan tidak beretentangan dengan hukum Islam. Artinya, pemerintahan baru Taliban akan menegakkan aturan Islam dan hukum syariah secara ketat. Hal ini tentu akan menjadi perhatian dunia internasional. Apalagi sebelumnya pemerintahan Taliban telah berjanji akan bertransformasi menjadi pemerintahan yang inklusif, moderat, dan menghargai hak-hak perempuan. Sementara itu, dalam kabinet pemerintahan baru Taliban, tidak ada sama sekali tokoh perempuan yang menduduki pos-pos penting sebagai menteri atau pejabat Afghanistan.
Pemerintahan baru Taliban atau Neo-Taliban masih perlu dipertanyakan, apakah kebijakan mereka sama seperti ketika mereka memerintah selama kurun waktu 1996-2001. Jika kebebasan berpendapat dan kebijakan-kebijakannya tetap konservatif dan cenderung menutup hak kebebasan bersuara dan berekspresi, maka hal itu sama saja seperti halnya pemerintahan Taliban dulu.
Masa Depan Afghanistan
Di bawah kekuasaan Taliban, masa depan Afghanistan masih terlihat suram. Artinya, rakyat Afghanistan masih sama-sama menunggu bagaimana wajah pemerintahan baru Afghanistan di bawah kuasa Taliban. Dunia internasional juga tengah menanti janji-janji yang telah dinyatakan oleh pihak Taliban, bahwa mereka akan berubah dan cenderung bersikap inklusif. Tetapi, beberapa kebijakan dan pemerintahan barunya justru menimbulkan berbagai kontroversi. Artinya, Taliban masih belum menunjukkan perubahan dalam memimpin Afghanistan, setelah dulu pernah menguasai negara tersebut dalam kurun waktu 1996-2001.
Sementara itu, kelompok anti-Taliban juga tengah mengobarkan perlawanan kepada Taliban. Di tengah pemerintahan baru Taliban, mereka berupaya melawan pemerintah Taliban, sebab mereka telah mengambil paksa pemerintahan Afghanistan. Untuk itu, kelompok perlawanan Taliban ini harus dipantau dan dijaga secara hati-hati oleh pemerintah Taliban. Jika perlawanan terus berjalan, maka pemerintahan Taliban akan mendapatkan masalah baru dan ancaman bagi pemerintahan mereka yang masih beberapa minggu menguasai negara.
Kedepan pemerintahan Afghanistan akan dibayang-bayangi oleh janji-janji mereka yang bakal mengubah masa depan Afghanistan lebih baik, inklusif, moderat, dan menghormati hak-hak perempuan. Tetapi, jika pemerintahan baru Afghanistan memberlakukan kebijakan dan keputusan kontroversial yang justru membungkam kebebasan berpendapat dan bersuara, maka hal ini sama saja mereka mengulang pemerintahan lama yang kaku, eksklusif, dan mengekang hak-hak dan kebebasan rakyatnya Semua rakyat Afghanistan dan masyarakat internasional tengah menunggu masa depan Afghanistan di bawah kuasa Taliban, apakah mereka akan berubah atau sama saja ketika mereka pernah menguasai Afghanistan dulu.
Firmanda Taufiq, Mahasiswa S3 Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penulis, dan Pengamat Politik Timur Tengah
