Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Negara anggota ASEAN berkolaborasi untuk memperkuat upaya penanggulangan dan pemberantasan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Pencegahan dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme terus ditingkatkan meskipun secara global, jumlah kasus penyerangan oleh kelompok teroris ataupun jumlah korban terorisme sudah menurun.
Terkait penguatan kerja sama pemberantasan terorisme di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia memimpin pertemuan ke-19 Kelompok Kerja Bidang Pemberantasan Terorisme untuk Forum Antarmenteri ASEAN untuk Kejahatan Lintas Batas Negara (Senior Official Meeting on Transnational Crime/SOMTC). Pertemuan itu berlangsung di Kuta, Badung, Bali, Kamis (18/5/2023).
Pertemuan kelompok kerja bidang pemberantasan terorisme antarnegara ASEAN, yang dilangsungkan secara langsung dan juga secara daring, itu dibuka Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto, Kamis (18/5/2023).
Agenda utama pertemuan ke-19 Kelompok Kerja Bidang Pemberantasan Terorisme (Working Group on Counter Terrorism/WG on CT) di Kuta, Badung, adalah pemaparan dari setiap delegasi negara anggota ASEAN mengenai pembaruan strategi nasional ataupun upaya pemberantasan terorisme di negara masing-masing.
Pertemuan pokja bidang pemberantasan terorisme itu juga ajang berdiskusi mengenai implementasi dan rencana ke depan terkait pemberantasan terorisme serta forum bertukar wawasan dan berbagi praktik terbaik dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.
Terkait pertemuan pokja bidang pemberantasan terorisme di Bali, Andhika mengatakan, Indonesia menjadi ketua patron (lead shepherd) di bidang penanggulangan terorisme dalam forum ASEAN SOMTC. Polri bersama BNPT memimpin pertemuan WG on CT 2023 di Bali. Pertemuan pokja di Bali akan membahas berbagai program ataupun proyek kerja sama pemberantasan terorisme di tingkat kawasan ASEAN dan kerja sama dengan mitra internasional.
Hasil pertemuan pokja di Bali, menurut Andhika, akan dibawa ke pertemuan pejabat senior ASEAN SOMTC 2023, yang diagendakan berlangsung di Yogyakarta pada Juni 2023. Hasil pertemuan pokja pemberantasan terorisme di Bali itu juga akan disampaikan dalam forum Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC), yang direncanakan dipimpin Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Agustus mendatang.
Didampingi Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigadir Jenderal (Pol) Amur Chandra Juli Buana, Andhika mengatakan, negara-negara anggota ASEAN sudah menyepakati dokumen Bali Work Plan, yaitu rencana kerja ASEAN dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme, dalam pertemuan ke-13 Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) 2019.
Berdasarkan laporan terakhir Indeks Terorisme Global (GTI), yang dirilis Institute for Economics and Peace (2023), jumlah kasus serangan teroris secara global pada 2022 mengalami penurunan sejak 2019. Begitu pula jumlah kematian akibat serangan teroris juga menurun pada 2022.
Meski demikian, terorisme tetap menjadi ancaman karena kelompok radikal dan kelompok ekstremis serta afiliasinya masih tetap ada. Ekstremisme berbasis kekerasan dan teroris masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Asia Pasifik.
Adapun serangkaian pertemuan pokja bidang pemberantasan terorisme ASEAN SOMTC di Kuta, Badung, digelar pula lokakarya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di Kuta, Badung, pada 16-17 Mei 2023. Terkait pertemuan pokja bidang pemberantasan terorisme itu juga akan dilangsungkan acara dialog tentang pemberantasan terorisme, yang diselenggarakan ASEAN SOMTC bersama Australia, di Kuta, Badung, Jumat (19/5/2023).
Lebih lanjut, Andhika mengatakan, kolaborasi antarnegara anggota ASEAN ataupun di kawasan Asia Tenggara dibutuhkan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.
Upaya itu juga memerlukan kerja sama dengan mitra internasional karena pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama. ”Kerja sama tidak bisa sendiri. Di kawasan juga perlu kerja sama internasional,” kata Andhika.
