Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) membawa tujuh tuntutan kepada Jokowi dalam demonstrasi di depan Istana Merdeka, tadi siang. Koord. Depsospol BEM UI, Melki Sedek Huang mengatakan, ketujuh tuntutan itu di antaranya adalah mendesak Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi menolak penundaan pemilu, wacana perpanjangan masa jabatan, menurunkan harga bahan pokok, dan mengusut penyerangan terhadap warga sipil.
Sebenarnya, Jokowi sebelumnya sudah meminta para anak buahnya untuk berhenti menyuarakan soal penundaan pemilu, namun tak pernah secara tegas menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain soal pemilu, mahasiswa juga mengajukan tuntutan seperti menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berbeda dengan 11 April lalu, demo siang tadi berjalan lancar dan tertib seperti dikonfirmasi Melki sebelumnya.
“Aksinya kira-kira akan dimulai pukul 11.00 atau 12.00 di depan Istana Merdeka. Kami akan melakukan berbagai upaya untuk dapat bersuara dengan aman dan sekeras-kerasnya, hingga semua tuntutan tuntas terlaksana,” ujar Melki, Rabu (20/4) kemarin, seperti dilansir dari Tempo.
Tetapi benarkah demo siang tadi benar-benar bersih dari penunggangan aktivis khilafah? Melihat demo 11 April lalu, para penumpang gelap juga ambil bagian aksi, bahkan sementara analis mengatakan bahwa pengeroyok Ade Armando merupakan bagian dari penumpang gelap tadi. Entah pelakunya dari PA 212 atau lainnya, yang jelas tidak dari kalangan BEM SI. Jadi, mungkinkah demo tadi siang juga ditunggangi, dan penunggang gelap tersebut adalah aktivis khilafah—HTI?
People Power Khilafah?
Istilah people power di negara ini identik dengan pelengseran Orde Baru, dan secara umum dikonotasikan dengan pemakzulan presiden. Karena itu, istilah tersebut muncul sering kali untuk menakuti seorang presiden, dan secara otomatis menjadi senjata oposisi untuk meraih agendanya sendiri. Idealisme dijadikan umpan politik, dan gerakan rakyat dijadikan momok untuk mengganti kekuasaan belaka—alih-alih memperbaikinya.
Amien Rais, politikus oportunis yang berada di garda depan pelengseran Soeharto dan Gus Dur, hingga saat ini masih getol menggunakan istilah people power untuk menakuti lawan politiknya. Amien mengglorifikasi diri sebagai suara rakyat, dan secara spesifik suara umat Islam. Semakin ke sini, makna people power semakin peyoratif: suara oposisi dan suara umat Islam. Dalam konteks demo 21 April ini, people power mewujud sebagai suara AMI, tetapi benarkah oposisi tidak ambil bagian?
Oposisi yang dimaksud adalah oposisi ideologis, yang menggunakan people power (baca: suara umat Islam) untuk menggapai cita-cita politik teokrasi yang pelakunya sebut sebagai khilafah. Suara merekalah yang sumir menunggangi demo tadi siang. Misalnya, di Twitter, pakar hukum kebanggan HTI, Suteki menebarkan pernyataan bahwa Presiden harus mundur ketika rakyat selalu mengkritiknya. Apakah Suteki mewakili suara rakyat?
Sama sekali tidak. Suteki adalah simpatisan aktivis khilafah. Ia sering mendampingi para dedengkot HTI di ranah hukum, dan menjadikan keahliannya di bidang hukum untuk mati-matian membela khilafah. Mengapa dem tadi siang penting baginya? Karena para aktivis khilafah diganyang habis di era Jokowi, sehingga indoktrinasinya terhambat. Di tataran mahasiswa, Gema Pemmebasan sudah tak lagi berjalan efektif. Singkatnya, di masa Jokowi, HTI seperti terkerangkeng.
Mungkin ada sanggahan, jika memang suara sumir aktivis khilafah ikut meramaikan demo tadi siang, mengapa hanya Suteki yang tampak ke ruang publik? Jawabannya, karena Suteki punya nama sebagai ahli hukum. Adalah tidak mungkin untuk membeberkan identitas diri sebagai aktivis khilafah, dan AMI maupun BEM UI tidak akan mengizinkan para aktivis khilafah ikut-ikutan. People power khilafah bergerak ikut demo bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk lancaranya gerakan khilafah.
Demo dan Narasi Provokatif
Aspirasi AMI melalui demo tadi siang jelas merupakan sesuatu yang legal dan konsekuensi logis demokrasi. Artinya, apa yang AMI lakukan sama sekali tidak melanggar konstitusi dan bukan ancaman terhadap NKRI. Tetapi narasi sumir yang aktivis khilafah suarakan untuk melengserkan Presiden demi kembalinya kejayaan gerilya mereka sama sekali tidak dapat dibenarkan. Demo silakan, tetapi narasi provokatif jelas-jelas melangkahi UUD 1945.
Mirisnya, hari ini setiap demo yang bertujuan baik tidak pernah selamat dari agenda penunggangan pihak-pihak tertentu yang berbahaya, seperti HTI. Setiap demo dijadikan ajang provokasi mereka untuk memanas-manasi situasi, sehingga demo yang semula akan dilakukan secara damai jadi keruh dan anarkis. Kejadian yang menimpa Ade Armando 11 April lalu tidak akan terjadi seandainya para maniak khilafah tidak menyusup dan melakukan anarkisme.
Lalu bagaimana solusinya? Tidak ada jalan lain kecuali harus ada kesepahaman tentang bahaya laten aktivis khilafah di satu sisi dan lincahnya gerakan mereka di sisi lainnya. Susup-menyusupi dan tunggang-menunggangi adalah senjata satu-satunya yang aktivis khilafah punya, karena mereka tidak lagi memungkinkan untuk bergerak independen melakukan aksi seperti sebelum era Jokowi.
Jokowi adalah musuh para aktivis khilafah yang jika ia lengser, mereka akan kembali bergerilya sebebas-bebasnya. Meski tidak masif, narasi sumir khilafah cukup merecoki eksistensi demo, sehingga demo-demo mahasiswa selalu dicurigai yang pada saat bersamaan, justru memperkeruh aspirasi mahasiswa-rakyat itu sendiri. Demo 11 April dan 21 April sejatinya baik dan berdasarkan idealisme, tetapi aktivis khilafah selalu siaga untuk jadi bohir memakzulkan pemerintahan.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
