Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Riyadh – Pada September 2020 lalu, para pembangkang yang tinggal di pengasingan mendirikan partai politik pertama pertama Arab Saudi yang melawan Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Bernama Partai Majelis Nasional atau NAAS, partai oposisi yang bermarkas di Inggris ini bertekad membebaskan Arab Saudi dari dinasti al-Saud.
NAAS didirikan pada 23 September 2020, tepat pada Hari Nasional Arab Saudi. Ini adalah perlawanan politik terorganisir pertama yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Salman, di mana partai politik tetap dilarang di negara itu hingga sekarang.
NAAS digambarkan sebagai kelompok pro-demokrasi. Kelompok tersebut menyatakan bahwa negara harus diatur dengan gagasan pemisahan kekuasaan, menyerukan pembentukan parlemen terpilih dan peradilan independen berdasarkan konstitusi yang disetujui oleh rakyat.
Menurut Middle East Eye, kelompok tersebut belum menjelaskan posisinya tentang nasib monarki saat ini dan House of Saud [Dinasti al-Saud] dalam sistem yang mereka usulkan.
Juru bicara NAAS dalam tulisan opini berjudul “A Vision for a Democratic Saudi Arabia Free from The House of Saud [Sebuah Visi untuk Arab Saudi yang Demokratis Bebas dari Keluarga Saud]”, partai ini mengkritik kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap negara-negara di kawasan itu, menyebutnya sebagai “agresif”.
Ide pendirian partai oposisi ini melalui eksperimen gagal atau praktik yang mendahuluinya (Islam atau Kiri), apakah mereka menyerukan partisipasi politik atau separatisme.
Yahya Assiri adalah Sekretaris Jenderal NAAS. Madawi al-Rasheed sebagai juru bicara. Selain keduanya, deklarasi pendirian partai juga ditandatangani oleh Ahmed Almshikhs, Saeed al-Ghamdi, Abdullah al-Ouda (putra cendekiawan Salman al-Ouda) dan Omar Al-Zahrani.
Madawi al-Rasheed dan Abdullah al-Ouda—yang juga direktur penelitian untuk Gulf Region di Democracy for the Arab World Now (DAWN), pernah menuliskan opini mereka di Washington Post tentang NAAS.
Menurut mereka, NAAS didirikan oleh sekelompok orang buangan berbasis di Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan di tempat lain. NAAS, lanjut mereka, merupakan partai yang berakar pada prinsip-prinsip demokrasi yang berusaha memulihkan hak-hak dasar masyarakat Saudi, seperti kebebasan berbicara, akuntabilitas, pemilihan umum, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
“Kami menganggapnya sebagai masalah mendesak untuk memecah keheningan atas represi domestik rezim Saudi yang sedang berlangsung dan pelanggaran norma-norma internasional,” tulis mereka.
Kedua pentolan NAAS itu menyoroti dua tahun setelah pembunuhan brutal terhadap jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi, di mana Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) mereka sebut terus memerintah dengan pedang.
Dari penahanan para aktivis, feminis dan intelektual di Arab Saudi dan penganiayaan para kritikus di luar negeri, hingga perang Saudi yang telah berlangsung selama lima tahun di Yaman, rezim al-Saud terus lolos dari pembunuhan. Sementara itu, masyarakat sipil Saudi yang lemah dan ketakutan tetap kehilangan hak untuk menentang penindasan dengan cara damai, dan kepuasan serta keterlibatan beberapa aktor internasional telah menguatkan MBS.
“Itu sebabnya kami mengumumkan partai kami dan deklarasi prinsip kami, mengetahui bahwa rezim juga akan menargetkan kami di luar negeri dan meneror keluarga kami di dalam negeri. Tetapi kami, sebagai bagian dari komunitas Saudi yang lebih besar di pengasingan, bersumpah untuk melakukan segala daya kami untuk mencegah negara itu tergelincir ke dalam kerusuhan dan kekerasan sambil memicu lebih banyak perang regional,” lanjut mereka.
“Kami percaya bahwa stabilitas hanya dapat dicapai melalui demokrasi dan supremasi hukum. Kami ingin mengamankan keadilan bagi setiap orang, tanpa diskriminasi, untuk memastikan kesetaraan di antara warga negara—dan untuk membentuk peradilan yang independen dan adil yang mengacu pada konstitusi konsensus publik.”
“Partai kami terdiri dari kelompok yang beragam dari berbagai daerah, suku, sekte dan aliran intelektual. Tujuan partai NAAS adalah untuk mewakili rakyat Saudi, dan kami membuka tangan kami untuk semua warga Saudi, termasuk para pemimpin bisnis dan anggota keluarga kerajaan, untuk bekerja sama menyelamatkan masyarakat Saudi dari ambang kehancuran,” imbuh dua tokoh NAAS tersebut.
NAAS tidak mengharapkan demokrasi berbenturan dengan tradisi Islam Arab Saudi. Menurut partai tersebut, banyak negara Muslim telah berhasil bertransisi menuju demokrasi. Bahkan, NAAS menganggap komunitas agama sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kuat.
“Yang paling mendesak di Arab Saudi adalah untuk membebaskan agama dari cengkeraman negara—selalu digunakan oleh rezim dalam kebijakan dalam dan luar negeri sebagai payung yang dikirim Tuhan untuk menutupi pelanggaran terburuk hak asasi manusia, dan untuk membenarkan kekerasan yang disponsori negara dan pelanggaran,” tulis Madawi al-Rasheed dan Abdullah al-Ouda.
Dengan perebutan kekuasaan kerajaan yang membayangi di dalam House of Saud setelah meninggalnya Raja Salman kelak, NAAS ingin melindungi masyarakat Saudi dari ketidakstabilan dan kerusuhan politik. “Karena MBS belum menjadi raja dan menerima sumpah setia dari sekelompok bangsawan yang terpinggirkan dan dipermalukan—sehingga menghancurkan mitos tentang konsensus kerajaan—partai kami memiliki satu jawaban yang jelas untuk menghindari potensi krisis kepemimpinan: rakyat,” imbuh al-Rasheed dan al-Ouda.
NAAS membahas kekosongan kekuasaan di masyarakat di bawah MBS. Dunia telah menyaksikan dengan ngeri ekses-eksesnya tetapi gagal untuk memberikan tanggapan yang tepat. Bahkan agresi Saudi di Yaman masih jauh dari terhenti karena pelindung utama rezim, Amerika Serikat dan Inggris, memilih untuk tidak menekannya untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan warga Yaman dan menghancurkan negara yang sudah miskin ini, menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
